Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Ilustrasi (FB/DNK)
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Praktisi
Pendidikan)
Bila seorang
walikelas mendapatkan hadiah dari anak didik dan para orangtua, saat kenaikan
kelas, katanya tidak boleh. Benarkah masuk dalam kategori aroma gratifikasi?
Katanya demikian? Kalau walikota dapat hadiah Rp 5 miliar karena prestasi WTP
bukan gratifikasi. Mengapa? Karena diberikan oleh pemerintah dan bukan untuk
pribadi.
Walikota dan
walikelas faktanya sama, mendapatkan “sesuatu”. Sama sama WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian dan (WTP) Walikelas Tanpa Pengecualian. Keduanya sama-sama
dianggap oleh Si Pemberi adalah walikota dan walikelas terbaik. Mengapa
kemudian walikota boleh dapat reward dan walikelas tidak boleh?
Sekali lagi
walikota dapat hadiah reward WTP adalah legal. Namun walikelas dapat hadiah
dari orangtua siswa dan anak didik adalah ilegal atau beraroma gratifikasi. Ini
agak menggelitik bagi Saya. Saya sendiri dengan segala keterbatasan daya nalar
terkait gratifikasi, masih berpikir bila walikelas dapat sesuatu dari orangtua
siswa adalah wajar.
Hubungan antara
anak didik, guru, dan orangtua adalah hubungan emosional edukatif. Bukan
hubungan transasksional politik. Walikota adalah pemimpin politik dan
pemerintahanan di daerah. Walikelas adalah pemimpin pembelajaran di kelas. Bila
seorang guru mendapatkan hadiah dari orangtua dan anak didik, Saya rasa tidak
beraroma gratifikasi melainkan ada aroma
apresiasi.
Rasanya berat
mengatakan seorang guru dapat gratifikasi dari anak didik atau orangtua. Lebih
mudah mengatakan seorang guru dapat apresiasi dari anak didik dan orangtua. Guru
atau walikelas memberi nilai, memberi keteladanan dan memberi layanan terbaik.
Sementara anak didik dan orangtua spontan tanpa modus dan paksaan memberi
hadiah. Mengapa tidak?
Bila walikota
dapat reward Rp 5 miliar dari pemerintah adalah legal. Mengapa tidak ada aturan
atau SE Mendikbud Ristek bahwa boleh dan baik bila guru atau walikelas mendapatkan
hadiah apa pun dari orangtua dan anak didik, selama tidak berhubungan dengan subjektivitas penilaian pada setiap siswa. Setiap
anak diperlakukan sama sebagai subjek layanan dan pusat berhamba guru pada masa
depan melalui anak didik.
Khawatir bila
seorang guru yang baik, walikelas yang baik dianggap salah dan korup ketika
mendapatkan apresiasi dari orangtua dan anak didik dalam bentuk materi. Padahal
Ia tidak meminta dan tidak bermodus nilai. Mereka adalah guru walikelas dan
mata pelajaran yang berusaha menjadi guru yang baik dan melampaui tugas dan
tuntutan formalnya.
Misal guru ASN
walikelas 12 mendapatkan sejumlah hadiah dari anak didik dan orangtua. Faktanya
mereka sudah lulus dan nilai sudah tercantum. Pemberian hadiah dari orangtua
tidak berkaitan dengan nilai. Terus bagaimana budaya di sekolah swasta yang non
ASN? Misal sekolah TK atau SD swasta di mana orangtua siswa “berjubel” memberi
hadiah pada guru sebagai bentuk terimakasih dan apresiasi?
Hanya berharap
semoga para guru, walikelas, orangtua dan siswa harmoni dalam layanan dimensi
pendidikan. Di negara ini ada tiga entitas cukup penting. Pertama TNI yang
menjaga negara dari serangan pihak luar. Kedua Polri yang menjaga ketertiban
masyarakat di dalam negara. Ketiga guru yang melahirkan TNI dan Polri, plus
semua orang terdidik di negeri ini. Memberi apresiasi pada guru adalah wajar
dan wajib.