AROGAN, WAKIL RAKYAT KENA GETAHNYA

Oleh Paser Jiwa

Pernyataan-pernyataan tidak pro-rakyat yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR RI, ditambah sorotan atas besarnya gaji dan tunjangan—terutama tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan—telah memicu gelombang kekecewaan dari publik. Kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kini terus menguat. Ini bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga menyangkut sikap elitis dan arogan dari sebagian wakil rakyat yang semakin menjauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Rakyat sudah terlalu lama bersabar. Namun ketika aspirasi mereka diabaikan, unjuk rasa dibalas dengan tindakan represif, dan suara pemilih tidak lagi dihargai, maka meledaknya krisis kepercayaan adalah konsekuensi logis. Kini, para anggota dewan mulai merasakan "getahnya": sorotan tajam, mosi tidak percaya, hingga gelombang tuntutan reformasi.

Arogansi Kekuasaan

Tragedi Agustus 2025 harus menjadi pelajaran sekaligus peringatan. Bukan hanya bagi eksekutif dan aparat, tetapi terutama bagi lembaga legislatif. Tanpa perbaikan yang menyeluruh, krisis kepercayaan ini bisa berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih luas.

> Rakyat bersuara bukan untuk memberontak, melainkan untuk mengingatkan. Dan jika suara itu terus diabaikan, sejarah akan mencatat: wakil rakyat tumbang bukan karena lawan politik, tapi karena mereka sendiri meninggalkan rakyat yang pernah mempercayakan harapan kepadanya.

Sebagian dari mereka tampaknya lupa bahwa kursi empuk di Senayan adalah hasil dari mandat rakyat. Ketika kritik dianggap sebagai gangguan dan keputusan publik diambil secara sepihak, maka terbentuklah dinding keterasingan antara wakil dan yang diwakili. Tanggapan keras terhadap demonstrasi mahasiswa dan pelajar menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan bisa menumpulkan empati.

Tuntutan Reformasi DPR

Unjuk rasa besar pada Agustus 2025 bukanlah kejadian dadakan. Ia merupakan akumulasi dari kekecewaan yang telah lama dipendam. Mahasiswa, pelajar, organisasi kepemudaan, hingga ASN muda menyuarakan tuntutan yang sama:

- Revisi total kebijakan yang merugikan rakyat 

- Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi 

- Penindakan tegas atas penyalahgunaan kekuasaan 

- Sanksi terhadap anggota dewan yang korup, arogan, dan anti-kritik 

Rakyat Butuh Wakil, Bukan Penguasa

Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat adalah pelayan amanah rakyat, bukan penguasa. Ketika mereka berubah menjadi elite eksklusif yang antikritik, maka sah bagi rakyat untuk mempertanyakan mandat yang pernah diberikan. Demokrasi membuka ruang evaluasi, koreksi, bahkan penolakan terhadap wakil yang lupa diri.

Momentum Introspeksi