ASN Pro Ormas Terlarang

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Menarik judul berita “Ganjar Usulkan ASN yang Terpapar Radikalisme Dipecat Lebih Cepat”.  Wow memang sangat bahaya kalau ada “duri dalam daging atau jarum dalam telor”. Ormas terlarang atau radikalisme yang menghinggapi para ASN sangat bahaya. ASN adalah aparatur negara yang harus menjadi “Menteri Penerangan” terkait program dan usaha negara.

Setiap ASN menurut Caca Danuwijaya adalah “Menteri Penerangan” mewakili pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat. Apa namanya ASN yang bekerja sebagai aparatur sivil negara tetapi berpunggungan atau malah menjelek-jelekkan negara dan kepala negara. ASN adalah aparatur negara, bagian dari tubuh negara bukan tumor dalam tubuh negara.

Memang kalau etika dan wawasan bernegara dan beraparatur negara lemah atau lugu entitas mereka akan mudah terpapar. Terpapar oleh ormas terlarang dan  nilai-nilai radikalisme.  Biasanya radikalisme dan ormas terlarang lebih mudah masuk pada entitas miskin. Miskin ekonomi, miskin bela negara dan miskin wawasan. Tidaklah heran ideologi PKI lebih mudah masuk pada entitas rakyat miskin. Ekonomi, bela negara dan wawasan.

Termasuk ormas terlarang lainnya dan nilai-nilai radikalisme masih mudah memapar entitas publik miskin. Orang sejahtera, cinta tanah air dan berpendidikan, lebih sulit terpapar.   Aksesibilitas pendidikan, kesejahteraan dan patriotisme bela negara harus menjadi program pemerintah. Rakyat miskin, lugu, tak mencintai tanah air malah membanggakan tanah air negara lain bahaya!

Bila ada ASN yang pro ormas terlarang sebaiknya ditertibkan. Tidak usah dipecat seperti saran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, cukup edukasi saja. Ini masalah etika dan moral. Atau masalah kesejahteraan di internal keluarganya. Tidak usah dipecat, sejahterakan saja, pasti sembuh. ASN yang terpapar bisa dilihat dari cara bernarasi dan cara memandang sikap pemerintah.

ASN yang terpapar bisa diketahui pula oleh rekan sejawat, pimpinan dan jejak digital. Sangat mudah menentukan dan melihat ASN yang terpapar. Apatisme dan kontroversinya pada apa yang dilakukan pemerintah/Presiden dan negara akan terlihat. ASN sejatinya adalah juru penerangan versi pemerintah bukan malah ikut menghakimi pemerintah bersama suara ormas terlarang. Sesama ASN harus solid berpihak pada pemerintah.

Esprit de corps, spirit ASN yang sudah disumpah bela negara dan menjunjung tinggi etika ber ASN harus ditepati, komitmen ber-ASN. Tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN tentang Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya. Berupa penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021.

Surat edaran ini sangat tegas! Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berkomitmen untuk melakukan langkah tegas guna mencegah aparatur sipil negara (ASN) dari paham radikalisme. Ahaa mencegah aparatur negara  terpapar virus yang  lebih bahaya dari Covid-19?  Virus yang mencuci otak bukan menyerang paru-paru.

Ya ASN idealnya terus melayani secara prima kebutuhan publik, bukan terlibat sebagai simpatisan atau memodali gerakan melawan pemerintah. Mengapa? Karena bila ada ASN  terlihat simpati, berpihak dan membantu ormas terlarang sama dengan ASN kanibalis. Ia mengkanibal diri sendiri, entitas sendiri sebagai ASN. Sesama bis kota saja antre berjajar melaju seirama bersama, tidak saling mendahului. Sesama ASN? Ya ikut atasan dan pimpinan yang berdasar Pancasila dan etika ASN.

Menurut SE Bersama itu, disebutkan setidaknya ada 6 organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta Front Pembela Islam (FPI). Adapun oganisasi itu dilarang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum atau mengancam NKRI.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah membuat Portal Aduan ASN (aduanasn.id) sebagai sistem pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan ASN seperti perilaku yang bersifat menentang atau membuat ujaran kebencian. Portal ini terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan ASN yang dicurigai terpapar radikalisme negatif dengan disertai bukti. Para ASN mari menjadi bagian dari orchestra layanan publik terbaik. Kerja, kerja dan kerja. Bukan nyinyir, anyir, dan memelintir kebijakan negara dan kepala negara.