Audiensi dengan Komisi 5, FAGI Jabar Soal Pendanaan Pendidikan

BANDUNG, beritadisdik.com – Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat bersama MKKS SMA/SMK, Komite SMA/SMA Kota Bandung dan Cimahi  beserta para pemerhati pendidikan melakukan audiensi dengan Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Senin 6  September 2021.

Dalam acara Audiensi tersebut Ketua FAGI Iwan Hemawan menyampaikan permasalah tentang pendanaan pendidikan pada SMA/SMK negeri di Jawa Barat yang belum jelas regulasi tertulis dari Pemprov maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ketidakjelasan tersebut ujar Iwan membuat multitafsir baik di kalangan  praktisi pendidikan, orang tua, LSM pemerhati pendidikan bahkan dari aparat penegak hukum.

“Sebenarnya regulasinya sudah jelas diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Namun di lapangan masing-masing menafsirkan berbeda-beda,” tuturnya.

Pimpinar Komisi D yang diwakili Wakil Keta Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc berserta beberapa Anggotanya di antaranya Hilal Hilmawan, S.IP., M.IP, H. Iwan Suryawan, S.Sos. Johan J. Anwari, Hj. Siti Muntamah, S.AP. dan anggota Komisi 5 lainnya. Wakil dari Inspektorat dihadiri Inspektur Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum, dari Bapeda diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Drs. Idam Rahmat, M.Si, dan Disdik  diwakili Kabid PK-PLK Deden Saiful Hidayat M.Pd.

Semuanya menyepakati yang disampaikan oleh FAGI Jawa Barat bahwa yang menjadi dasar Pendanaan Pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pergub No 43 Tahun 2020 tentang BOPD beserta lampirannya.  Persoalanya belum ada regulasi tertulis baik dari Pemprov maupun  Disdik Jawa Barat. Oleh karena itu, Komisi 5 DPRD Jabar mendesak Pemprov dan Disdik Jawa Barat segera  mengeluarkan aturan tentang Pendanaan Pendidikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pertemuan tersebut hingga tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut Iwan Hermawan menyampaikan pendanaan pendidikan berdasar PP 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Adapun sumber pemasukan satuan pendidikan selain dari  bantuan pemerintah daerah; bantuan Pemerintah; pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

“Jenis biaya satuan pendidikan yaitu biaya investasi, dan biaya operasi, pendanaan biaya investasi selain lahan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah  maupun pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah  dan masyarakat. Demikian juga pendanaan biaya operasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah  menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tutur Iwan.

Dikatakan, pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya berdasar PP 48 Pasal 52 disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;  tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah.

Yang terjadi sekarang, jelasnya pungutan atau sumbangan dari orang tua peserta didik dikelola oleh komite sekolah sehingga peran pengawasan komite sekolah menjadi lemah. Ibaratnya komite sekolah memburu di kebun  binatang. Seharusnya sebagaimana amanat PP 48 tersebut, pendanaan dari orangtua siswa disimpan di rekenaing satuan pendidikan dan diawasi oleh komite skolah bukan sebaliknya.

Pernyataan sikap FAGI tersebut didukung oleh Keta MKKS SMA Kota Bandung Andang Sagra, Kepsek SMAN 15 Bandung, Plt Ketua MKKS SMK Kota Bandung Agung Indaryanto Kepsek SMKN 4 Bandung, Ketua MKKS SMA Kota Cimahi Takdir Pacaroba, Kepsek SMAN 4 Cimahi, Wakil Komite SMAN 24 Asep Kurniadi, Ketua Komite SMKN 4 Asep Jolly, dan Pemerhati Pendidikan Asep  B. Kurnia dari Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan dan Akhyad dari LSM Tuar.