Penulis: Anna Lestari Sibarania, S.S., M.A.

Anna Lestari Sibarania, S.S., M.A.
Oleh
Anna Lestari Sibarania, S.S., M.A.
(Kepala Sekolah dan Guru PAI pada Lembaga PKBM Insan Cendikia Padang-Sumbar)
Pemberlakuan
‘new normal’, PPSB dan kini PPKM terus
digenjot dan diperketat oleh pemerintah dengan berbagai pola dan teknik untuk
mengurangi dampak buruk Pandemi. Namun sepanjang
bulan Januari-Februari 2021, Kasus Positif COVID-19 yang dirilis dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 data
terbaru terkait penyebaran perkembangan COVID-19 di Indonesia per Selasa (9/2/2021)
terkonfirmasi positif bertambah sebanyak
8.700 kasus tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, mencapai 1.174.779
kasus. Bagaimana
kelanjutan nasib anak-anak untuk bersekolah?
Setahun
lebih, sejak pandemi COVID-19 belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Para
pelajar dan guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh/PJJ (online) telah berjalan sebagaimana mestinya. Ada rasa jenuh, lelah
bahkan lingkungan sekitar terasa asing bahkan mengundang kekhawatiran. Bagi
pihak sekolah kekhawatiran itu cukup beralasan karena akan menimbulkan berbagai
resiko yang mungkin timbul dari hilangnya pembelajaran tatap muka.
Diantara resiko tersebut yaitu, ancaman putus sekolah karena faktor ekonomi yang menghimpit, resiko ketidaksetaraan pencapaian pembelajaran anak-anak, yang disebabkan kesenjangan fasilitas pendukung yang berada di daerah kota dan daerah terpencil dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Risiko
lain adalah tekanan psikososial dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.
Minimnya interaksi anak-anak dengan guru, teman, dan lingkungan luar dapat
menyebabkan tingkat stres dalam rumah tangga, baik orangtua maupun anak-anak.
Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah tanpa terdeteksi
oleh guru.
SKB 4 Menteri dan Kesiapan
Bupati/Walikota
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, mengemukakan bahwa pemerintah membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 dengan izin dari pemerintah daerah (pemda/Bupati/Walikota) setempat.
Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap 2020/2021, mulai awal Januari 2021, pemerintah membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka dengan perizinan berjenjang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

SKB tersebut menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Selain itu, peluang tersebut tidak meniadakan prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi. Prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Semua komponen tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi selama penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sepanjang pandemi COVID-19. Meskipun PJJ sudah terlaksana dengan baik, tetapi dikhawatirkan, semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar pula dampak negatif yang terjadi pada anak.
Terkait SKB 4 Menteri ini, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono, mengatakan pentingnya SKB Empat Menteri yang telah diterbitkan. “Kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Saya berharap para bupati dan walikota dapat mendorong semua sekolah melakukan kesiapan pembelajaran tatap muka. Kesuksesan implementasi tidak terlepas dari komitmen kita bersama, khususnya pemernitah daerah,” kata Sartono saat membacakan pesan Menteri Koordinator Bidang PMK, Muhadjir Effendy.

Kurikulum 2013 vs Kurikulum Darurat
Belum
usai bernafas dari implementasi melalu Bimtek-bimtek Kurikulum 2013. Tenaga
pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya bahkan masih ada yang belum
melaksanakan dan menerima penerapan Kurikulum 2013, kini mesti menerima
ketentuan dari pemerintah menerapkan Kurikulum Darurat.
Mendikbud,
Nadiem Anwar Makarim terbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Salah satu pokok penting
dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan ujian nasional (UN) Tahun 2020.
Kemendikbud telah memutuskan untuk membatalkan ujian Tidak ada yang lebih
penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya nasional di tahun
2020. Dijelaskan Nadiem, dengan dibatalkannya UN, keikutsertaan UN tidak
menjadi syarat kelulusan ataupun syarat seleksi masuk jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. "Kita juga sudah tau bahwa Ujian Nasional bukanlah syarat
kelulusan ataupun untuk seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Mengikuti UU Sisdiknas (sistem pendidikan nasional), evaluasi itu ada di guru,
dan kelulusan ada di sekolah," ujarnya.
Selain
Surat Edaran, Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan
dalam Kondisi Khusus lewat Keputusan Permendikbud RI Nomor 719/P/2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai
dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.
“Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa,” jelas Nadiem Anwar Makarim.
Tenaga
pendidik dan kependidikan menyadari akan hal kondisi saat ini. Mereka memang
menuntut dirinya untuk lebih kreatif, inovatif dan kolaboratif dengan berjibaku
membuat bahan ajar daring, belum lagi
Kurikulum 2013 seratus persen
dilaksanakan, kini mesti menerima Kurikulum Darurat. Namun demikian mereka
mensiasati untuk dapat melaksankankan kedua-duanya.
Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. “Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari tiga opsi kurikulum tersebut.
Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Karena hal ini dapat memberikan kemudahan bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.
Aturan
tersebut mengubah fokus kebijakan di bidang pendidikan pada masa pandemi dalam
dua hal. Pertama, memperluas kemungkinan pembelajaran tatap muka untuk zona
kuning dan memberlakukan kurikulum darurat dalam kondisi khusus bagi jenjang SD/sederajat, jenjang SMP/sederajat,
serta jenjang SMA/sederajat. Selain itu, disediakan pula Modul Pembelajaran
bagi jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ibarat Memakan Buah Simalakama;
Pandemi Covid-19 belum juga
usai. Jumlah pasien Covid 19 di Indonesia masih bertambah. Di
sisi lain pertambahan kasus tidak menyurutkan
aktivitas masyarakat dalam berkarya dan bekerja. Salah satunya bidang
pendidikan.
Satu
semester sudah pendidikan di Indonesia berjalan dengan pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) dengan adanya corona virus Disease 2019 (Covid 19). Saat ini,
seluruh sekolah mulai bersiap-siap membuka dan melakukan aktivitas pembelajaran,
tentunya dengan anjuran protokol kesehatan yang telah diingatkan dalam SK
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan dan Dalam Negeri
Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor
440-882 Tahun 2020 tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun
Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus
Desease 2019 (Covid 19).
Kebahagiaan
para siswa kembali ke sekolah, aktivitas para guru yang bersiap dengan bahan
dan materi pelajarannya serta orangtua yang bahagia karena tingkat stres dalam
menghandel putra-putri selama home schooling/BDR mulai berkurang dengan
diberlakukannya pembukaan sekolah pada semester genap di tahun 2021 ini.
Di
samping itu, untuk memastikan kesehatan
seluruh stakeholder di lingkungan sekolah aman terjamin, maka sekolah bekerja
sama dengan Puskesmas terdekat mengadakan
pemeriksaan Swab pada seluruh Kepala Sekolah, guru, karyawan dan para siswa.
Namun,
kebahagiaan ini tidak berlangsung lama karena
berkembangnya varian terbaru dari Covid 19 yang bernama B117. TV One dalam
“Selamat Pagi Indonesia” (27/12/2020) mengangkat topik “Varian
Baru Corona, lebih berbahaya?”. Dalam hal
ini, Ketua SATGAS IDI Prof. Dr. Zubajri Djoerban mengatakan bahwa varian terbaru B117 ini masih dalam tahap penelitian oleh Laboratorium
Universitas Gajah Mada (UGM). Beliau menambahkan bahwa virus baru ini menular
jauh lebih cepat 71 persen dari virus sebelumnya, mudah menular, namun tidak
lebih mematikan.
“Sebagai negara dengan jumlah pasien COVID-19, Indonesia
berada pada posisi ke-19 di dunia agar tetap mematuhi dan menjalankan Prokes
yang telah ditetapkan diantaranya menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga
kebersihan tangan,” ungkapnya. Disamping itu, beliau juga menyarankan untuk
dunia pendidikan terkait akan dibukanya sekolah di awal semester Genap di tahun
2021 diperlukan pertimbangan kembali dikarenakan anak-anak berada dalam ruangan
dalam waktu yang lama.
Datang atau munculnnya varian baru dari Covid 19 ini menimbulkan
banyak kekahawatiran dari orangtua siswa terutama dengan akan dimulainya
pembelajaran tatap muka tanggal 4 Januari 2021. Kekhawatiran ini dirasakan oleh
orangtua yang anaknya berada pada kelas tinggi khususnya kelas VI, IX, dan XII.
Seperti
ibu Nia seorang wali murid kelas VI di salah satu sekolah di Padang,
mengungkapkan kerisauan hatinya bila anaknya tidak diizinkan untuk belajar
karena sudah berada pada kelas akhir dan takut tertinggal materi pelajaran.
Ternyata
kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta (Nahdiana) dengan membuat suatu keputusan yaitu pembelajaran tatap muka
belum dapat dilaksanakan, sehingga seluruh sekolah di DKI Jakarta tetap
melanjutkan pembelajaran dari rumah (BDR) dengan pertimbangan bahwa prioritas
utama adalah kesehatan dan keamanan peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan. (Sumber: Metro TV “Metro Hari ini” (2/1/2021).
Kerjasama Semua Komponen Agar Siswa Tidak
Meradang
Sementara
itu, bagi sekolah yang melakukan kegiatan belajar secara tatap muka mesti
melalui beberapa persyaratan seperti yang dilansir oleh news reseach center
yakni sekolah mendapat persetujuan dari Pemda atau Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, kepala sekolah dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat,
Komite sekolah sebagai perwakilan dari orang tua siswa dan persetujuan dari
orang tua siswa dengan syarat tidak ada paksaan (bila orang tua siswa tidak
setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah).
Saya sebagai guru yang sehari-hari berinterkasi dengan
siswa, ingin mengemukakan dan berharap bahwa diperlukan kearifan dari berbagai
pihak khususnya pemangku kegiatan yang terkait dengan pendidikan untuk dapat
menyikapi perkembangan B117. Bila dalam perjalanan pembelajaran tatap muka
terdapat data perkembangan Covid 19 yang bertambah khususnya di dunia pendidikan,
maka perlu diambil suatu kebijakan dalam
pengelolaan pembelajaran tatap muka di sekolah.
Disisi lain juga diperlukan adanya kerjasama baik pihak
sekolah dan orangtua siswa terkait pembekalan materi pelajaran khususnya
peserta didik yang telah berada di tahap akhir (kelas tinggi) untuk
bersama-sama memberikan dorongan atau motivasi kepada para siswa dalam belajar
dan tetap menerapkan protokol kesehatan di manapun berada.
Semoga
keadaan ini cepat membaik, dan memberikan ruang tersendiri bagi para siswa
serta orangtua dalam menerima situasi ini. Di samping itu, guru sebagai seorang
pendidik mampu untuk menjadi motivator dan menghasilkan inovasi baru di ruang
pembelajaran dengan memanfaatkan media digital
yang berkembang saat ini. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pendidik bila
menghendaki hasil yang terbaik bagi anak didiknya untuk masa depan cemerlang.
Jangan pernah menyerah mengenal teknologi dan teruslah berkarya untuk anak
bangsa. []
#Salam
sehat anak Indonesia