AWAS OFF SIDE!!! (Menilik Hubungan Sekolah - Komite Sekolah)

Oleh Jaka Suryawan

(SMAN 1 Cisayong Kab. Tasikmalaya)

Tahun pelajaran baru telah tiba. Geliat dinamika sekolah mulai terlihat dalam menyongsong tahun penuh harapan. Tahun pelajaran baru, semangat baru, harapan baru, dan juga permasalahan baru. Paska kegiatan evaluasi ketercapaian program pada tahun pelajaran sebelumnya, setiap sekolah biasanya menyusun program untuk dilaksanakan pada tahun pelajaran baru ini. Dari sinilah biasanya timbul masalah klasik yang selalu dirasakan oleh sekolah pada saat pencanangan program sekolah, yakni kurangnya dana pendukung pendidikan. Terutama yang berhubungan dengan dana investasi. Memang terdapat celah cara untuk mendapatkan dana tersebut melalui penggalangan dana hibah dari masyarakat. Untuk keperluan ini sekolah perlu menggandeng lembaga eksternal yang dirasa akan mampu menjembatani kepentingan sekolah dengan masyarakat.

Lembaga yang selalu menjadi sorotan dalam setiap momen tahun pelajaran baru adalah sosok komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai mitra sekolah memang selalu terlihat pada masa-masa awal tahun pelajaran baru. Maka tidak terlalu berlebihan jika terkait hal ini komite sekolah sering disebut sebagai corong sekolah. Melalui komite sekolah biasanya sekolah menitipkan program-program yang tidak tercover dari dana pemerintah. Benarkah peranan komite sekolah hanya sekedar penghimpun urunan dana dari orang tua siswa? Penulis mencoba menilik kedudukan, peran, dan fungsi komite sekolah serta hubungannya sebagai mitra sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah sebagai badan mandiri dalam arti tidak ada kaitannya dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dengan sekolah sama-sama bersifat mandiri, tetapi keduanya memiliki hubungan mitra yang dibangun atas dasar kerja sama.

Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tingkat sekolah. Selain itu, juga untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menciptakan situasi dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam melayani pendidikan yang berkualitas di sekolah.

Dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 disebutkan empat peran komite sekolah, di antaranya sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengontrol (controlling agency), dan sebagai mediator (mediator agency).

1.   Komite Sekolah Sebagai Advisory Agency

Komite sekolah memiliki peran untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam penyusunan program hendaknya sekolah menerima dan mengakomodir saran-saran yang disampaikan oleh komite sekolah. 

2.   Komite Sekolah Sebagai Supporting Agency

Dalam hal ini, komite sekolah dapat berperan sebagai pendukung, baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal finansial hendaknya komite sekolah terampil untuk menggali dana dari masyarakat, Lembaga, atau sponsor lainnya. Tidak hanya membebankan biaya dari orangtua peserta didik. 

3.   Komite Sekolah Sebagai Controlling Agency

Komite sekolah juga memiliki peran mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan Pendidikan. Komite sekolah memiliki wewenang untuk membuka akses orang tua yang ingin mengetahui proses pelayanan pendidikan yang dikelola oleh sekolah. 

4.   Komite Sekolah Sebagai Mediator Agency

Komite sekolah menjadi perantara antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Komite sekolah harus mempu menjadi jembatan antara kepentingan sekolah dengan harapan masyarakat, terutama orang tua peserta didik.

Selain peran yang disandang seperti di atas, komite sekolah juga memiliki fungsi yang sangat strategis sehubungan dengan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pada intinya komite sekolah memiliki fungsi:

1.   Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

2.   Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3.   Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

4.   Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai hal-hal terkait pendidikan;

5.   Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;

6.   Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;

7.   Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di tingkat sekolah.

Secara implementatif di lapangan sering kali terjadi permasalahan terkait hubungan kemitraan sekolah dengan komite sekolah. Walaupun beragam permasalahan yang terjadi, namun secara garis besar permasalahan dapat terjadi berkaitan dengan dominasi salah satu pihak. Pada sekolah-sekolah yang dominan (biasanya terjadi pada sekolah-sekolah besar dan telah berusia lama), kerap kali komite sekolah hanya difungsikan sebagai “stempel” dalam upaya menjual program kepada orang tua siswa. Setelah itu komite sekolah ‘ditinggalkan’.

Pada lain sisi, masalah juga dapat timbul jika komite sekolah lebih dominan dari sekolah. Masalah ini biasanya terjadi pada sekolah-sekolah yang relatif kecil dan berusia masih muda. Pada sekolah-sekolah seperti ini biasanya komposisi pengurus komite sekolah diisi oleh tokoh-tokoh yang merupakan perintis berdirinya sekolah.

Dengan label ‘perintis’ ini sering kali pengurus komite merasa menjadi pihak yang “sangat memiliki” sekolah. Perasaan memiliki yang terlalu besar inilah yang melahirkan dominasi komite sekolah yang sangat kuat. Kuatnya dominasi komite sekolah bahkan akan meraksuk ke koridor kebijakan internal sekolah. Sering kali komite sekolah ikut campur dalam hal yang seharusnya menjadi wewenang kepala sekolah. Misalnya dalam rekrutmen guru atau staf administrasi yang jelas-jelas merupakan wewenang kepala sekolah, tak jarang dikangkangi oleh kepentingan pribadi atau keluarga pengurus komite sekolah. Dan masih banyak lagi contoh kasuistik yang menggambarkan dominasi kekuatan komite sekolah. Hal ini akan menjadi lebih parah jika kepala sekolah tidak memiliki ketegasan dan wibawa dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya.

Kembali kepada pembahasan awal bahwa sekolah dengan komite sekolah merupakan dua lembaga mandiri yang berlainan. Namun keduanya diikat oleh kerja sama mutualisme demi terlaksananya pendidikan yang bermutu. Kedudukan ke dua lembaga ini adalah sejajar dan tidak saling mendominasi. Alangkah eloknya jika ke dua lembaga ini berdiri berdampingan secara harmoni dan berjalan beriringan, namun tetap pada rel masing-masing. Sekolah dan komite sekolah harus pandai menjaga diri untuk tidak memperlihatkan hegemoni kekuatan. Pada satu sisi, sekolah perlu mengundang komite untuk masuk hingga ke ruang tamu. Namun kepala sekolah perlu juga bertindak tegas jika komite sekolah sudah mau masuk ke kamar keluarga atau pribadi. Begitupun dengan komite sekolah.

Ibarat dalam permainan sepak bola, silakan ke dua pihak menampilkan permainan yang cantik dan menarik. Pandai-pandailah mengolah bola hingga permainan terlihat atraktif. Tapi awas.., jangan sampai terjebak OFF SIDE…

Tasikmalaya, Juli 2022