Badko HMI Jawa Barat Gelar FGD Kerukunan Umat Beragama

Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat melalui Bidang Pemberdayaan Umat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Penyelesaian Polemik GSG Arcamanik Jelang Natal 2025” pada Rabu, 17 Desember 2025, di Rooftop Gedung DPRD Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 kader HMI Badko Jabar dan menghadirkan Hari Teguh Prasetya, S.H.I,M.H. (Analis Bidang Hukum Kanwil Kemenag Jabar) sebagai perwakilan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, serta Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, Sony Teguh, S.Sos., M.M.

FGD tersebut menyoroti masih tingginya persoalan intoleransi di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, yang tercermin dari sejumlah kasus penolakan aktivitas keagamaan hingga polemik penggunaan ruang publik untuk ibadah, termasuk kasus GSG Arcamanik menjelang Natal 2025. Badko HMI Jabar menilai persoalan ini bersifat struktural dan belum ditangani secara serius, meskipun pemerintah telah membentuk berbagai forum kerukunan.

Dalam diskusi mengemuka kritik terhadap lemahnya implementasi kebijakan, minimnya peran aktif forum kerukunan, serta belum optimalnya fungsi KUA dalam mendeteksi dan meredam potensi konflik sejak dini. Akibatnya, negara kerap hadir secara terlambat dan bersifat reaktif ketika konflik telah meluas ke ruang publik.

Menanggapi kondisi tersebut, Kemenag Jabar terdorong untuk mengoptimalisasi peran KUA sebagai mediator aktif di tingkat kecamatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penanganan konflik berbasis dialog sejak dini, sementara Kesbangpol Kota Bandung mendorong penyelesaian polemik GSG Arcamanik melalui jalur hukum guna memastikan kepastian legalitas bangunan, sekaligus memperkuat peran FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam komunikasi lintas agama, mediasi konflik, dan forum dialog rutin.

Melalui forum ini, Badko HMI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian konflik GSG Arcamanik secara dialogis dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin kebebasan beribadah, supremasi hukum, dan penghormatan HAM guna menjaga harmoni sosial dan kebhinekaan di Jawa Barat.