BADKO HMI JAWA BARAT MINTA PRESIDEN PRABOWO UNTUK BERHENTIKAN PROGRAM MBG

BANDUNG—Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi instrumen kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan kapasitas kognitif generasi muda, kini menghadapi hantaman kritik tajam terkait efektivitas dan tata kelolanya. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat secara resmi mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium (penghentian sementara) program MBG selama masa libur sekolah guna melakukan audit dan evaluasi total.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program yang telah berjalan selama 17 bulan ini dinilai mengalami disorientasi sistemik. Ali-alih mencapai target capaian nutrisi, implementasi di lapangan justru  diwarnai  indikasi  kuat adanya  perilaku  berburu  rente  dalam  struktur anggarannya.  Krisis  ini diperparah oleh runtuhnya kredibilitas kelembagaan pasca-penangkapan Mantan Kepala Badan Gizi Nasional  (BGN) atas dugaan korupsi dana  program. Fenomena  ini mengonfirmasi lemahnya  sistem pengawasan internal pada lembaga eksekutor. Seyogyanya Presiden Prabowo harus sadar dan berbesar hati melihat kondisi hari ini dimana publik semakin tidak percaya terhadap pemerintah dengan adanya Program yang malah menghamburkan uang Negara ditengah kondisi yang sangat paceklik ini dimana ekonomi global dan lokal sedang banyak terguncang akibat pengelolaan Anggaran Negara yang tidak masuk akal. Dengan kondisi hari ini maka kami mendorog pemerintah untuk memberhentikan Program MBG ini sementara untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang bertepatan pada libur sekolah. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Jawa Barat, Bayu Saputra, menegaskan“Dalam Kasus Mencopotan Kepala BGN, Program MBG Krisis Ligitimasi Kepercayaan Publik maka dari itu Program ini harus segera diberhetikan secepat mungkin untuk dapat dilakukan evaluasi total dan menginvestigasi selurus Proses Pelaksanaan Program MBG beserta seluruh Mitra BGN, dikarenakan sekolah memasukan masa tahun ajaran baru yang dimana seluruh murid pasti diliburkan terlebih dahulu sebelum masuk sekolah.”.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati berpendapat “Secara geopolitik dan tata kelola pemerintahan, kami melihat adanya disorientasi masif dalam tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku eksekutor Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Visi  mulia Presiden Prabowo untuk memberantas stunting kini tereduksi oleh adanya Korupsi Besar-besaran di tubuh BGN. Maka dari itu seharusnya Pak  Prabowo  sebagai dalang  Intelektual  dari  Program  MBG  ini  harus  bisa  melihat  secara  eksplisit bahwa  dalam  berjalannya  Program  MBG  ini  banyak kecacatan secara  terstruktur dampak dari  pada para pelaku berburu rente.”

Badko  HMI  Jawa  Barat  menuntut  Presiden  Prabowo  Subianto  untuk  mengambil  keputusan  yang tegas:

1.         Restrukturisasi Kelembagaan: Melakukan pembersihan total internal Badan Gizi Nasional dari oknum-oknum yang memanfaatkan anggaran negara untuk memperkaya diri.

2. Melakukan Moratorium Operasional: Menghentikan bantuan Oprasional SPPG di seluruh wilayah Indonesia selama Pengevaluasian berlangsung.

3. Audit Investigatif Menyeluruh: Mendorong Aparat Penegak Hukum untuk terlibat dalam investigasi menyeluruh di semua SPPG yang ada di Indonesia terkhusus di Jawa Barat.

4. Menutup Permanen seluruh dapur yang bermasalah dan memblacklist seluruh Mitra yang bermasalah.

5. Hentikan Anggaran Pembiayaan Gaji, operasional untuk dapur SPPG yang sedang di suspend. 6. Implemetasi Pelaksanaan Program di Prioritaskan pada daerah 3T

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan krusial: melanjutkan program dengan risiko akumulasi kegagalan yang lebih besar, atau berbesar hati menerima evaluasi demi menyelamatkan anggaran negara.