Penulis: Eem Rohaemi Koswara, S.Pd., M.Si.

Eem Rohaemi Koswara, S.Pd., M.Si.
Oleh Eem Rohaemi Koswara, S.Pd., M.Si.
Pembangunan bidang pendidikan merupakan
salah satu faktor yang menentukan majunya suatu negara. Dampak positif dari
pembangunan pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang
akan berperan dalam pembangunan di semua sektor pembangunan negara.
Berlangsungnya pembangunan pendidikan tidak bisa lepas dari anggaran. Hal ini
merupakan kewajiban pemerintah agar terselenggaranya pendidikan bagi warga
negara.
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 6 tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Reguler tahun 2021
bahwa dana BOS dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan
pendidikan di sekolah untuk keperluan berikut ini; 1. Penerimaan peserta didik
baru; 2. Pengembangan perpustakaan; 3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler; 4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; 5.
Pelaksanaan administrasi sekolah; 6. pengembangan profesi guru dan tenaga
kependidikan; 7. Pembiayaan langganan daya dan jasa; 8. pemeliharaan sarana dan
prasarana sekolah; 9. penyediaan alat multimedia pembelajaran; 10.
Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; 11. penyelenggaraan
kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; 12. Pembayaran honor.
Menurut Jumara dalam buku “Apa kabar Bos?”
yang diterbitkan pada tahun 2016 dikemukakan, BOS telah memasuki hampir dua
puluh tahun program BOS yang digulirkan ke sekolah-sekolah dalam rangka
meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa agar tetap bisa menyekolahkan anaknya.
Beberapa catatan penting yang patut
diperhatikan, khususnya bagi para pendidik dan para pengambil kebijakan di
dunia pendidikan untuk kemaslahatan pelaksanaan BOS ke depan yaitu:
Pertama; beban untuk menyekolahkan anak
pada awal pemberlakuan BOS menurun. Dua puluh persen keluarga termiskin
mengalami penurunan biaya terbesar, begitu pula dengan peserta didik
yangbersekolah di sekolah pemerintah. Penghematan semakin terlihat.
Kedua; angka partisipasi pada sekolah
menengah tingkat pertama pada waktu itu, khususnya siswa termiskin, naik secara
signifikan setelah adanya program BOS. Program BOS diharapkan bisa meningkatkan
peluang siswa untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun pada
awalnya. Alhamdulillah kini sudah wajib belajar 12 tahun hingga SMA/sederajat.
Jumara mengemukakan tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa program BOS telah
signifikan meningkatkan transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah
pertama.
Ketiga; sekolah telah melakukan pengelolaan
lebih baik, dengan terbentuknya komite sekolah bekerja lebih baik. Hal ini dibuktikan oleh keikutsertaan anggota
komite yang berperan serta dalam mengelola pendanaan program. Namun di beberapa
tempat terdapat anggota komite sekolah jarang dimintai pendapatnya dalam pengambilan
keputusan mengenai alokasi anggaran BOS kepada komite sekolah.
Empat bidang untuk memperkuat peran BOS dalam meningkatkan
capaian pendidikan yaitu: Pertama; Meningkatkan fokus pada perbaikan
pendidikan. Anggaran BOS dipergunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
seperti menggunakan dana untuk membeli
peralatan audio-visual, mengadakan seminar pendidikan, membuat pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan didaktik-metodik, workshop pelatihan penulisan buku, dan
lain-lain. Kedua; memperkuat fokus program pada hal-hal yang terkait
kemiskinan. Ketiga; Menggunakan dana BOS lebih baik dikoordinasikan
dengan sumber dana lain. Dibeberapa daerah anggaran BOS didampingi dengan
anggaran pembangunan belanja daerah ( APBD). Jadi kekurangan dana BOSbisa
ditutupi dengan BOPD. Sehingga tidak membebani orangtua siswa dengan pungutan
alias gratis. Keempat; Merevitalisasi peran program BOS untuk
memberdayakan sekolah dan masyarakat. Keterlibatan komite sekolah dapat
berperan dalam usaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan dana
BOS. Sehingga kehadiran BOS benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Semoga dengan adanya pengelolaan anggaran
yang efektif efesien, fleksibel, transparan, terpadu, dan berkeadilan tujuan
umum dan tujuan khusus pendanaan
terpenuhi. Aamiin.***