Bahasa Daerah dalam Sumpah Pemuda

Oleh Yayat  Hendayana

Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021  yang lalu, diperingati secara nasional dengan berbagai kegiatan, antara lain berupa pembacaan puisi yang diselenggarakan dalam rangkaian acara Indonesia Sejati, Festival Bahasa dan Sastra 2021. Sastrawan nasional dan sastrawan dari berbagai daerah tampil membawakan puisinya masing-masing daalam acara yang diselenggarakan oleh Media Indonesia di Studio Grand Metro TV, minggu yang lalu. Penyair dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Acep Zamzam Noor hadir di antara sebelas orang sastrawan Indonesia. Acep membacakan puisinya “amanat Galunggung”. Hadir dan membacakan puisi dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi negara. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN, Erick Tohir, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, masing-masing membacakan sajak karya para sastrawan ternama.

Kegiatan yang melibatkan para sastrawan terkemuka serta Ketua dan Wakil Ketua MPR RI serta para menteri pembantu Presiden Jokowi itu nyaris tak terdengar gemanya ke daerah. Hanya Suratkabar Media Indonesia saja yang memuat berita itu secara lengkap, karena memang penyelenggaranya. Suratkabar lain tak menjadikan peristiwa itu sebagai berita menarik. Padahal, Sumpah Pemuda itu mempunyai makna yang sangat besar bagi berdirinya negara republik ini. Bila tak ada Sumpah Pemuda, mungkin tak bakal ada kemerdekaan. Sumpah Pemuda yang terselenggara pada tahun 1928 itu tidak hanya menyatukan para pemuda dari berbagai daerah di nusantara, melainkan juga menumbuhkan semangat kemerdekaan.

Kedudukan Bahasa Daerah

Setiap kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober, selalu saja  sebagian dari kita dengan penuh semangat melafalkan isi sumpah para pemuda itu. Selalu saja dikatakan bahwa Sumpah Pemuda itu berbunyi, “Kami putra dan putri Indoensia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Isi sumpah para pemuda ketika itu tidaklah begitu. Salah kaprah tentang isi sumpah pemuda itu seakan telah berterima.

Sumpah para pemuda tentang bahasa Indonesia tidaklah menunjukkan pengakuan tentang Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa. Tentang Bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda itu menyatakan bahwa “kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. Sama sekali tidak menyatakan bahwa “kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Apabila sumpahnya seperti itu, maka itu berarti tidak ada pengakuan terhadap bahasa daerah.

Dengan menyatakan bahwa “putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”, menunjukkan bahwa para pemuda yang bersumpah ketika itu masih mengakui adanya bahasa daerah. Sumpah itu sekaligus juga menguatkan bahwa bahasa daerah masih mempunyai hak hidup “di tanah air yang satu”, dan “di bagsa yang satu”. Para pemuda ketika itu menyadari benar bahwa setiap suku bangsa di nusantara memiliki bahasanya sendiri, yang masih digunakan dalam percakapan sehari-hari sesama warga suku bangsa itu. Hanya apabila terjadi komunikasi antarwarga yang berbeda suku bangsa, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setiap suku bangsa di tanah air ketika itu harus bersatu agar memiliki kekuatan yang tangguh menghadapi kaum penjajah. Diperlukan sebuah sarana yang ampuh untuk membuat pesatuan itu tangguh. Sarana itu ialah bahasa. Maka dijadikanlah bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa persatuan. Dengan demikian, adalah kewajiban suku bangsa di daerah untuk memelihara dan mengembangkan bahasa daerahnya.***

Dr. Yayat Hendayana, dosen Unpas dan Departemen Budaya PB Paguyuban Pasundan.