BARAK MILITER VS TAMAN, PERPUSTAKAAN

Oleh Muhamad Salamun

(Guru Geografi SMA Negeri 46 Jakarta, Guru Penggerak angkatan 7)

Sepak terjang Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena kampanyenya yang unik dengan pakaian tradisional atau kunjungan dadakannya ke pasar, tetapi karena kebijakan kontroversialnya dalam menangani kenakalan remaja, terutama tawuran pelajar yang kian mengganas di berbagai wilayah Jawa Barat. KDM mengambil langkah berani dengan mengeluarkan kebijakan penempatan remaja-remaja yang dianggap “bermasalah” ke dalam barak-barak militer. Kebijakan ini, menurut KDM, bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan sebagai bentuk pelatihan kedisiplinan. Dalam berbagai pernyataan resminya, ia mengatakan bahwa pendekatan militer akan membentuk mentalitas tangguh dan menumbuhkan kesadaran kolektif anak muda untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Barak bukan tempat penyiksaan, tapi ruang perubahan.

KDM menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari keprihatinannya terhadap kasus-kasus tawuran yang makin hari makin mengerikan. Data dari Polda Jawa Barat sepanjang 2023 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300 kasus tawuran yang melibatkan pelajar dan pemuda, dengan 37 di antaranya menyebabkan korban luka berat dan 9 berujung kematian. Bahkan di salah satu kasus di Bekasi, seorang siswa SMP harus meregang nyawa setelah disabet celurit oleh pelajar dari sekolah lain hanya karena saling ejek di media sosial.

Namun, seperti kebijakan radikal lainnya, program “barakisasi” ala KDM menuai kontroversi. Sejumlah aktivis pendidikan, LSM, dan psikolog anak menganggap pendekatan tersebut terlalu represif dan bisa menciptakan trauma psikologis jangka panjang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyuarakan kekhawatiran bahwa pendekatan militer tidak menyentuh akar permasalahan sesungguhnya dari kenakalan remaja, yakni: lingkungan sosial yang buruk, lemahnya peran keluarga, kurangnya ruang berekspresi, dan minimnya pendidikan karakter di sekolah. Dalam rilis resmi KPAI, disebutkan bahwa banyak anak yang terlibat tawuran justru berasal dari lingkungan yang tidak suportif dan terjebak dalam kultur kekerasan karena tidak memiliki alternatif yang sehat untuk menyalurkan emosinya. Direktur LSM Save the Children Indonesia, Mita Rahayu, bahkan menilai bahwa program ini bisa menjadi bentuk kriminalisasi terselubung terhadap anak. "Kita tidak sedang berhadapan dengan kriminal dewasa. Mereka adalah anak-anak. Mereka butuh dibimbing, bukan dihukum secara militer," ujarnya dalam sebuah wawancara di Kompas TV.

Tawuran Bukan Lagi Masalah Biasa

Namun sebagai penulis yang juga merupakan pendidik dan saksi mata atas banyaknya kasus tawuran yang terjadi bahkan hingga merenggut nyawa, saya berpendapat bahwa kebijakan seperti ini betapapun kontroversialnya adalah bentuk respons yang tegas terhadap kondisi yang sudah kelewat batas. Tawuran sudah bukan lagi soal remaja bandel yang bermain celurit sore-sore. Tawuran hari ini adalah pembunuhan terorganisir, dilakukan oleh anak-anak berseragam, kadang direkam dan disebar dengan bangga di media sosial. Ada semacam euforia atas kekerasan. Bukan hanya antarsekolah, tapi kini lintas wilayah. Tawuran antar-geng pelajar menggunakan kode, senjata tajam, hingga ajakan terbuka di media sosial, lengkap dengan akun-akun penggemar kekerasan.

Kasus di Depok pada Februari 2024 misalnya, memperlihatkan betapa brutalnya tawuran masa kini. Seorang siswa SMK ditikam dari belakang menggunakan pisau sangkur oleh pelajar dari sekolah lain. Korban meninggal di tempat, dan pelaku mengunggah video kebanggaannya di TikTok, menyebut bahwa itu adalah “pembuktian” eksistensi kelompoknya. "Kasus yang terjadi di Depok bukanlah satu-satunya peristiwa, dan bukan pula terjadi di satu lokasi saja. Tawuran antarpelajar kini semakin marak dan tersebar di berbagai kota, dan provinsi, dengan pola serta faktor pemicu yang hampir serupa, seolah ada kekuatan tertentu yang secara sistematis mengorganisasi peristiwa tersebut. (Selengkapnya dapat dibaca dalam tulisan saya sebelumnya di: https://beritadisdik.com/news/kaji/dikepung-oleh-kepentingan-berbagai-bisnis--tawuran-pelajar-mulai-bermetamorfosis)"

Apakah kita masih bisa mengatakan ini hanya kenakalan remaja biasa? Tidak. Ini bukan fase puber. Ini kejahatan. Yang membuat miris, banyak sekolah justru memilih untuk “membersihkan nama” ketimbang menyelesaikan masalah. Siswa yang terlibat tawuran lebih sering langsung dikeluarkan. Tidak ada mediasi, tidak ada rehabilitasi, tidak ada program pendidikan ulang. “MEREKA DIBUANG”. Demi citra sekolah? Atau citra Kepala Sekolah?. Ironisnya, banyak dari mereka yang dikeluarkan ini justru bertransformasi menjadi anggota geng jalanan. Mereka tidak lagi punya ikatan sekolah, tak punya masa depan yang pasti, dan akhirnya bisa saja sepenuhnya tenggelam dalam dunia kekerasan jalanan. Maka benarlah bahwa sistem pendidikan kita lebih suka mensterilkan gedung daripada menyelamatkan jiwa anak-anaknya.

Jika diperhatikan lebih mendalam, sekolah seakan tidak mampu menangani permasalahan tawuran pelajar dari akar yang sesungguhnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli dalam tulisan saya sebelumnya. Namun, menyalahkan sekolah secara sepenuhnya tentu tidak adil. Permasalahan ini bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif, lemahnya peran serta pengawasan keluarga, hingga pengaruh budaya kekerasan yang terus direproduksi melalui media sosial dan lingkungan pergaulan. Faktor-faktor eksternal tersebut memang berada di luar jangkauan penuh pihak sekolah. Namun demikian, terdapat aspek internal yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, seperti kurangnya ruang ekspresi positif bagi siswa dan minimnya penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Kedua hal ini seharusnya bisa dikelola dengan lebih serius dan sistematis sebagai langkah preventif dalam menangkal potensi perilaku menyimpang, termasuk tawuran. Yah disinilah sekolah bisa membuktikan diri dan eksistensinya dalam bersama menanggulangi permasalahan kenakal remaja khususnya tawuran. Saya Yakin Bisa !!!

Langkah Alternatif dari DKI: Taman dan Perpustakaan

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya memilih jalan yang berbeda. Melalui Wakil Gubernurnya yang akrab disapa “Bang Dul”, pemerintah DKI justru mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang jam operasional taman dan perpustakaan. Kebijakan ini, menurut mereka, bisa menjadi ruang positif alternatif bagi anak-anak muda untuk beraktivitas secara sehat, kreatif, dan produktif. Pendekatan ini memang lebih humanis dan berbasis komunitas. Alih-alih menghukum, pemerintah DKI mencoba menyediakan ekosistem baru bagi anak-anak muda untuk ‘melupakan’ kekerasan dan mulai membangun koneksi sosial yang lebih baik. Dalam berbagai literatur pendidikan urban, ruang publik seperti taman dan perpustakaan memang berperan penting dalam membentuk karakter sosial anak muda. Taman bukan hanya tempat bermain, tetapi tempat belajar hidup dalam kebersamaan.

Namun pertanyaannya: apakah taman dan perpustakaan cukup kuat untuk menandingi daya tarik eksistensi dan kekuasaan yang ditawarkan oleh dunia geng pelajar? Kita sedang menyaksikan pertarungan dua pendekatan. Yang satu berlandaskan pada ketegasan dan penanaman disiplin ala militer, yang satu lagi mengusung prinsip keterbukaan, ruang aman, dan pemberdayaan. Keduanya sah. Keduanya penting. Namun pertarungan ini tidak akan pernah menemukan pemenang tanpa pembuktian. Sebab opini dan konsep bukanlah solusi sampai mereka membuahkan hasil. Kita bisa berdebat soal teori pedagogi, psikologi anak, hingga HAM, namun saat anak-anak terus terluka bahkan mati di jalanan karena tawuran, kita sedang berdebat di menara gading. Biarlah para pemimpin menguji kebijakan mereka. Biarlah publik menilai, mana yang hanya janji, mana yang benar-benar menurunkan angka kekerasan remaja. Namun satu hal pasti: opini tanpa aksi adalah bunga kata. Ia mungkin harum di ruang seminar, tapi tak berguna di jalanan tempat darah anak-anak menetes karena celurit dan samurai.

Pada akhirnya, barak ataupun taman dan perpustakaan adalah alat. Tujuannya sama: menyelamatkan generasi muda dari jurang kehancuran. Tidak ada yang absolut benar, tidak pula absolut salah. Yang penting adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan, diawasi, dan dievaluasi secara transparan dan berbasis data.

Apakah anak-anak yang masuk barak kembali ke masyarakat dengan mentalitas positif atau justru menjadi lebih keras dan apatis?

Apakah taman yang diperpanjang jam bukanya benar-benar digunakan oleh remaja atau malah tetap kosong karena tidak ada program yang relevan?

Apakah perpustakaan dikunjungi atau hanya jadi dekorasi kota?

Mari kita berhenti saling menyalahkan metode. Mari mulai saling membantu memperbaiki metode. Yang kita hadapi bukan sekadar pelajar nakal. Yang kita hadapi adalah generasi bangsa yang sedang kebingungan mencari jati diri dalam dunia yang keras dan tak sabar ini. Semoga dengan semua kebijakan yang ada, baik itu barak ala militer atau taman yang berseri, kita bisa benar-benar mengatasi persoalan kenakalan remaja yang kian hari makin mengancam peradaban.

Bismillah. !!! Insya Allah Bisa.