BATAS USIA PROMOSI JABATAN FUNGSIONAL

Oleh KAMAJAYA, M.Pd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Promosi jabatan merupakan indikator karier seseorang karena prestasi kerjanya, penguasaan kompetensi atas bidang pekerjaan yang membanggakan dan atau atas senioritas karena masa jabatannya yang dimungkinkan untuk dipromosikan. Menurut keterangan wikipedia Promosi jabatan adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi atau jabatan, ke posisi atau jabatan lebih tinggi dengan gaji, fasilitas, tanggung jawab, dan peluang lebih besar. Biasanya kesempatan untuk promosi pada waktu suatu organisasi mengadakan perluasan kegiatan, atau bila ada karyawan yang mencapai usia pensiun, atau mengundurkan diri.

Pertimbangan untuk Promosi. Ada dua pertimbangan umum yang dipakai dalam menentukan promosi, yakni masa kerja atau senioritas, dan kemampuan atau kompetensi.

Pada masa kini, kompetensi dan potensi dinilai sebagai faktor lebih penting dalam menentukan promosi. Atas pertimbangan tersebut organisasi-organisasi masa kini lebih suka merekrut tenaga-tenaga muda yang mampu dan potensial untuk dikembangkan.

Beberapa hari lalu di Jawa Barat terbit regulasi berupa Pergub yang mengatur masalah Promosi Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam Pergub tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana persyaratan seseorang untuk bisa dipromosikan pada jabatan lebih tinggi dari sebelumnya. Penulis mencoba fokus pada ketentuan yang mengatur tentang masalah usia yang menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti promosi Jabatan Pengawas Sekolah, di mana dalam Pergub tersebut batasan usia maksimum yang diperkenankan untuk bisa dilakukan promosi adalah 55 tahun, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 53 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pola Karir Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Pasal 10 Jabatan Fungsional Guru dan Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada bagian huruf (k). usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun lebih 1 (satu) hari pada saat pengangkatan pertama sebagai Pengawas Sekolah.

Sementara dalam UURI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, terkait dengan promosi jabatan, masalah usia tidak disebutkan secara jelas, namun penjelasannya dilakukan melalui Permen yang mengatur hal tersebut, di mana isi dari UURI Nomor 14 Tahun 2005 dalam Pasal 14, disebutkan:

1)         Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a.         memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b.         mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.         memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d.         memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e.         memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

f.          memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;

g.         memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

h.         memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

i.          memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

j.          memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau

k.         memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

2)         Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 76 disebutkan: 

1)         Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.         berstatus PNS;

b.         memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c.         sehat jasmani dan rohani;

d.         berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

e.         mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

f.          memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;

g.         nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

h.         berusia paling tinggi:

a)         53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;

b)         55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan

c)         60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan

i.          syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

2)         Pengangkatan JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Peraturan Pemerintah lainnya adalah  UURI No.14 Tahun 2005 yang menyangkut dengan masalah usia seseorang untuk bisa dipromosikan termaktub dalam  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, dalam  Pasal 3 disebutkan:

1)         PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.         berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (DiplomaTiga) atau setara;

b.         pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c.         memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;

d.         mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;

e.         nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

f.          berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

2)         PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.         berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;

b.         pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c.         memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;

d.         mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan

e.         nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f.          berusia paling tinggi:

a)         56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan

b)         58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.

3)         Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pembina dapat menetapkan syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dengan adanya perbedaan masalah ketentuan yang menyangkut usia seseorang untuk dipromosikan yang terdapat dalam Pergub No. 53 Tahun 2020 dengan regulasi yang berada di atasnya, maka bisa saja dilakukan penyesuaian bila ada ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh terbitnya Pergub tersebut, pengecualian atau Diskresi harus dilakukan sesuai dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk:

a.         Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b.         Mengisi kekosongan hukum; dan

c.         Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi dimaksud meliputi:

a.         Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;

b.         Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

c.         Pengambil Keputusan dan/atau Tndakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d.         Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tjuan Diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan Konflik Kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.

Adapun penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan Diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Dengan adanya regulasi yang mengatur masalah Diskresi, maka  dimungkinkan untuk bisa menjadi kran dalam pemecahan masalah regulasi terkait dengan masalah pengaturan pembatasan usia bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. ***