Belajar dari Sejarah, Bukan Hanya Mempelajarinya: Renungan atas Pernyataan Presiden Prabowo di SMA Taruna Nusantara Cimahi

Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pendahuluan

Pada 30 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Di depan para siswa yang disiapkan jadi calon pemimpin, dia bilang dengan tegas: “Kelemahan bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpinnya lupa sejarah. Bahkan ada pemimpin-pemimpin yang malas belajar sejarah. Mereka yang malas belajar sejarah akan dihukum oleh sejarah. Ini pelajaran ribuan tahun. Teknologi berubah, tapi sifat manusia tidak berubah.” Dia juga bilang, pendahulu kita punya banyak hal bagus, tapi kita harus belajar dari kekurangannya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pernyataan itu muncul di sekolah yang sejak 1990 memang dibuat untuk mencetak calon pemimpin. Jadi, pesan ini bukan cuma untuk anak-anak SMA. Kalau logikanya diterapkan secara jujur, Republik ini sendiri juga harus belajar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Belajar sejarah itu tahu peristiwa. Belajar dari sejarah itu berani mengambil pelajaran, mengakui apa yang gagal, dan mengubah cara kita berkuasa sebelum sejarah balik menagih (Hill, 2000; Booth, 2016).

Orde Lama: Semangat Kuat, Tapi Ekonomi Berantakan

Orde Lama di bawah Soekarno meninggalkan semangat kebangsaan yang kuat. Tapi secara ekonomi, banyak kebijakan yang kurang matang. Nasionalisasi dilakukan tergesa-gesa, proyek-proyek besar jalan tanpa hitungan fiskal yang jelas, dan akhirnya muncul hiperinflasi. Di pertengahan 1960-an, inflasi sampai ratusan persen. Ditambah lagi konfrontasi dengan Malaysia dan isolasi dari ekonomi dunia (Booth, 1998). Pelajarannya bukan semangat kebangsaan itu salah, tapi idealisme tanpa disiplin anggaran dan fondasi ekonomi yang sehat akhirnya dihukum oleh inflasi dan kelangkaan.

Orde Baru: Pertumbuhan Tinggi, Tapi Kelembagaan  Pemerintah Lemah

Orde Baru berhasil menstabilkan ekonomi yang hampir runtuh. Inflasi ditekan, pertanian maju lewat revolusi hijau, dan pertumbuhan rata-rata tinggi bertahan lebih dari dua dekade. Ada Repelita, ada keterbukaan investasi, dan ada peran teknokrat di beberapa fase (Hill, 2000). Tapi di balik itu, praktik KKN mengakar, ketergantungan pada minyak besar, dan kekuasaan terlalu terkonsentrasi sehingga pengawasan melemah. Ketika krisis 1997-1998 datang, fondasi kelembagaan yang rapuh tidak kuat menahan guncangan (World Bank, 1998; Hill, 1999). Sejarah tidak menghukum pertumbuhannya, tapi mengoreksi cara pertumbuhan itu dicapai: lewat patronase, utang yang kurang transparan, dan pelemahan institusi.

Masa Transisi: Habibie, Gus Dur, dan Megawati

Habibie membuka pintu reformasi politik dan mulai menangani krisis perbankan. Gus Dur memperkuat pluralisme dan kebebasan sipil, meski pemerintahannya singkat dan penuh ketidakstabilan politik sehingga kebijakan ekonomi sulit konsisten. Megawati kemudian membawa stabilisasi dengan disiplin fiskal yang lebih ketat (Aswicahyono & Hill, 2014). Periode ini menunjukkan bahwa reformasi politik saja tidak otomatis bikin ekonomi maju. Kalau kelembagaan masih rapuh dan koalisi politik tidak solid, momentum reformasi mudah tersendat.

Era SBY: Stabil, Tapi Reformasi Struktural Kurang Dalam

Di bawah SBY, Indonesia cukup mampu menjaga stabilitas makro dan melewati krisis global 2008 dengan relatif baik. Beberapa program perlindungan sosial diperbaiki dan pertumbuhan moderat berlanjut (Basri & Patunru, 2012). Tapi reformasi struktural, terutama iklim investasi dan infrastruktur, berjalan lambat. Ada kecenderungan proteksionisme di beberapa sektor. Pelajarannya, stabilitas makro itu penting, tapi tidak cukup kalau reformasi kelembagaan dan iklim usaha tidak digarap lebih dalam.

Era Jokowi: Infrastruktur dan Hilirisasi, Tapi Ada Pertanyaan Kelembagaan

Pemerintahan Jokowi fokus ke pembangunan infrastruktur besar dan hilirisasi, terutama nikel. Banyak proyek fisik terbangun dan pertumbuhan tetap terjaga. Tapi muncul pertanyaan soal efisiensi belanja, kenaikan utang, kualitas investasi, dan seberapa jauh percepatan pembangunan diimbangi penguatan institusi (World Bank, 2020; Patunru & Rahardja, 2015). Hilirisasi memberi nilai tambah, tapi juga bawa tantangan tata kelola dan ketergantungan pasar. Pelajarannya, proyek besar bisa menghasilkan hasil nyata, tapi tanpa disiplin fiskal ketat dan penguatan kelembagaan, risiko inefisiensi tetap ada.

Pola yang Berulang

Dari Orde Lama sampai Jokowi, pola yang muncul berulang: setiap era punya pencapaian, sekaligus meninggalkan kelemahan yang kemudian dikoreksi peristiwa berikutnya. Sifat manusia: suka menunda reformasi sulit, melindungi kelompok kepentingan, atau mengutamakan popularitas jangka pendek, tidak banyak berubah, meski teknologi dan zaman berubah (Hill, 2000). Ketergantungan sumber daya atau utang yang kurang terkendali muncul lagi dalam bentuk berbeda. Konsentrasi kekuasaan yang melemahkan institusi juga berulang.

Penutup

Pesan Prabowo di Cimahi justru menuntut supaya pola itu dipecah. Kalau pemerintahan sekarang hanya mengulang resep pertumbuhan tanpa memperkuat institusi, disiplin fiskal, dan akuntabilitas, maka peringatan bahwa yang malas belajar sejarah akan dihukum oleh sejarah bukan cuma nasihat untuk siswa SMA Taruna Nusantara, melainkan prediksi yang relevan bagi Republik sendiri. Belajar sejarah berarti tahu tanggal dan peristiwa. Belajar dari sejarah berarti berani mengakui apa yang bagus dari pendahulu untuk dilanjutkan, dan apa yang buruk untuk tidak diulang, sebelum sejarah balik menagih dalam bentuk krisis atau hilangnya kepercayaan publik. Teknologi boleh berubah. Sifat manusia tidak. Yang menentukan adalah apakah kekuasaan hari ini benar-benar belajar dari sejarah, atau hanya mempelajarinya.

Daftar Pustaka

Aswicahyono, H., & Hill, H. (2014). Survey of recent developments. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50(3), 319–346. https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980376

Basri, M. C., & Patunru, A. A. (2012). How to keep trade policy open: The case of Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 48(2), 191–208. https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155

Booth, A. (1998). The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities. Macmillan Press.

Booth, A. (2016). Economic change in modern Indonesia: Colonial and post-colonial comparisons. Cambridge University Press.

Hill, H. (1999). The Indonesian economy in crisis: Causes, consequences and lessons. Institute of Southeast Asian Studies.

Hill, H. (2000). The Indonesian economy (2nd ed.). Cambridge University Press.

Patunru, A. A., & Rahardja, S. (2015). Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy. Lowy Institute for International Policy.

World Bank. (1998). Indonesia in crisis: A macroeconomic update. World Bank.

World Bank. (2020). Indonesia economic prospects: The long road to recovery. World Bank.