Benang Merah Tiga Arah Kebijakan Peta Jalan SMK

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd., M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Peta jalan atau dalam bahasa kerennya disebut dengan istilah roadmap, merupakan rencana yang dituangkan secara rinci baik dalam bentuk gambar atau tulisan dengan memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Peta jalan dibuat dengan tujuan agar bisa menjadi instrument atau dokumen yang akan menjadi acuan dalam memandu serta menjadi petunjuk darimana, bagaimana dan kemana program kegiatan tersebut akan menuju.

Dari beberapa sumber yang saya baca, Peta jalan juga harus dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang akan membuat instrument ini menjadi layak untuk digunakan sebagai sebuah dokumen resmi. Pertama adalah tentang prinsip kejelasan, dimana isi dan alur daripada peta jalan ini harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan. Kedua adalah prinsip ringkas, dimana isi daripada peta jalan ini disajikan dengan seefektif dan seefisien mungkin, hindarkan teori berlebih, karena ini bukan karya tulis ilmiah. Jika pun harus menyajikan data, sajikanlah data terbaru yang sesuai dengan kebutuhan peta jalan. Jika bisa dan memungkinkan, buatlah data dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar dengan penjelasan singkat dan padat.

Prinsip ketiga adalah bahwa peta jalan harus memiliki tahapan-tahapan sistematis yang terinci dan terukur. Programnya apa, pelaksanaan kegiatannya bagaimana, tujuannya apa saja, targetnya bagaimana baik dari segi waktu, kualitas maupun kuantitas, serta hasil berupa output dan outcomenya juga dapat diukur sehingga proses monitoring dan evaluasi nya akan menjadi lebih mudah.

Prinsip berikutnya adalah adjustable atau fleksibel, dimana peta jalan ini mampu mengakomodasikan umpan balik dan perbaikan yang diperlukan sesuai kebutuhan terkini. Terakhir adalah prinsip komitmen, dimana peta jalan ini merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga memberikan kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan secara bersama pula.

Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, penyusunan peta jalan SMK Jawa Barat ini telah diberikan urutan yang jelas tahapannya dalam rangka revitalisasi SMK yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Berikut ini urutan pedoman kebijakan yang akan dituangkan dalam Peta Jalan SMK Jawa Barat:

1.         Arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah;

2.         Arah kebijakan ketenagakerjaan provinsi;

3.         Arah kebijakan pembangunan pendidikan provinsi;

4.         Revitalisasi kerjasama dengan DUDIKA;

5.         Revitalisasi sistem sertifikasi;

6.         Revitalisasi kurikulum;

7.         Revitalisasi guru dan tenaga kependidikan;

8.         Revitalisasi sarana dan prasarana;

9.         Revitalisasi tata kelola kelembagaan.

Dari kesembilan bagian pedoman tersebut, saya mencoba untuk menguraikan dan menemukan alur logis yang dapat dijadikan benang merah antara bab pertama hingga bab tiga menurut versi saya. Dengan ditemukannya benang merah tersebut, maka fokus prioritas dan perhatian menjadi mengerucut tidak melebar kemana-mana, sehingga prinsip-prinsip sebuah peta jalan bisa dilaksanakan. Lantas mengapa hanya tiga bab pertama, karena menurut saya ketiga bab utama tersebut adalah pembuka dan menjadi acuan bagi 6 bab selanjutnya.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi daerah ditempatkan sebagai pedoman kebijakan awal dalam peta jalan SMK ini. Pada bagian ini idealnya disajikan data bagaimana perkembangan laju ekonomi di Jawa Barat minimal 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan data yang disajikan kita bisa melihat apakah terjadi pertumbuhan atau perlambatan ekonomi, disertai alasan penyebab terjadinya hal tersebut.

Baik pertumbuhan ataupun perlambatan ekonomi yang terjadi tentunya akan menjadi dasar atau landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan ekonomi, selain dipengaruhi pula oleh visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program kerja pembangunan di bidang ekonomi.

Melalui analisis SWOT, peta jalan SMK sebaiknya menyajikan kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki oleh Jawa Barat yang bisa berdampak langsung pada pengembangan ekonomi daerah. Apabila termasuk ke dalam kekuatan maka item-item yang telah terdeteksi tersebut perlu ditumbuhkan dan dikembangkan lebih baik lagi. Akan tetapi apabila item-item yang kita temukan adalah merupakan bagian dari kelemahan, maka kelemahan tersebut perlu untuk segera diperbaiki dengan jangka waktu yang jelas. Tentunya saran perbaikan, penumbuhan ataupun pengembangan ekonomi harus berkaitan dengan program-program yang merupakan wilayah dan menjadi tanggung jawab SMK.

Begitupun dengan peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi dan dialami oleh Provinsi Jawa Barat dari aspek ekonomi. Apabila peluang yang ditemukan positif bagi perkembangan ekonomi Jawa Barat, maka peran apa yang bisa dilakukan oleh pendidikan vokasi khususnya SMK untuk dapat turut serta menjadi bagian dari kesempatan baik tersebut. Lantas apabila kita menemukan adanya ancaman bagi perkembangan perekonomian Jawa Barat, maka kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh SMK khususnya untuk bisa mengurangi dampak ancaman tersebut.

Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang arah kebijakan pengembangan ekonomi Jawa Barat, kita akan bisa melihat potensi dan kesempatan apa saja yang tersedia bagi SMK khususnya untuk bisa terlibat dalam pengembangan ekonomi Jawa Barat. Karena SMK merupakan salah satu produsen penghasil calon tenaga kerja, maka potensi dan kesempatan yang tersedia sebagai akibat dari pembangunan ekonomi tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh SMK. Untuk itulah maka arah kebijakan ketenagakerjaan provinsi menjadi sangat diperlukan dan harus dituangkan menjadi pedoman kedua dalam peta jalan ini, agar peran SMK dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah menjadi semakin lebih baik lagi.

Pada bagian ini, peta jalan SMK idealnya akan menyajikan kebutuhan tenaga kerja yang mungkin akan muncul berdasarkan potensi dan kesempatan pembangunan ekonomi yang akan datang. Kebutuhan tenaga kerja yang disajikan bisa mengenai jenis pekerjaan, kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, lalu lokasi ekonomi mana saja yang membutuhkan.

Tentunya keberanian dalam mengambil kebijakan mengenai ketenagakerjaan ini sangat diperlukan dalam hal memutuskan skala prioritas manakah jenis pekerjaan yang akan bisa secara realistis dipenuhi oleh lulusan SMK. Kita tetap harus menyadari bahwa SMK memiliki banyak kekurangan yang harus segera dibenahi, untuk itu tidak mungkin SMK bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari semua jenis pekerjaan yang timbul karena adanya potensi dan kesempatan ekonomi yang tersaji, secara serempak dan dalam waktu yang singkat.

Untuk memilih fokus atau skala prioritas tentang jenis ketenagakerjaan, peta jalan ini misalnya bisa menginduk kepada kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 halaman dua, dimana fokus Pendidikan Vokasi terdapat pada 1) pengembangan vokasi bidang mesin dan konstruksi; 2) Ekonomi kreatif; 3) Perhotelan; dan 4) Jasa keperawatan.

Keempat fokus vokasi ini sebaiknya dipetakan dalam peta jalan ini, sehingga akan diketahui lokasi ekonomi mana saja yang akan membutuhkan masing-masing bidang pekerjaan ini, berapa jumlah yang mungkin dibutuhkan dan kualitas seperti apa yang diharapkan.

Dengan skala prioritas bidang tenaga kerja yang telah ditetapkan, maka kini saatnya menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan. Pada bagian ini, peta jalan SMK menggambarkan secara global kebijakan apa saja yang dapat dan harus dilakukan untuk mendukung lancarnya ke enam program revitalisasi SMK, baik dari segi kerjasama dengan DUDIKA, sistem sertifikasi, kurikulum, GTK, Sarpras dan tata kelola kelembagaan, dengan mengacu pada arah kebijakan ketenagakerjaan sesuai fokus bidang vokasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas semoga benang merah ketiga bab utama bisa ditemukan, sehingga bisa menjadi dasar untuk melanjutkan pada bab-bab berikutnya.