BENER SEBAGAI PENOPANG KEPERCAYAAN PUBLIK: INTEGRITAS APARATUR DALAM MERAWAT KERUKUNAN

“Kerukunan bertahan karena kepercayaan. Integritas aparatur yang bener menjaga keadilan, menumbuhkan trust, dan merawat harmoni umat.”

Oleh A. Rusdiana

Kerukunan umat dan sinergi nasional tidak akan bertahan lama tanpa bener integritas yang menautkan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Jika cageur adalah fondasi dan bageur adalah energi pemersatu, maka bener (lurus dan benar) adalah tiang penyangga bangunan kepercayaan publik. Pada momentum HAB ke-80 Kementerian Agama, refleksi tentang integritas aparatur menjadi semakin relevan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam perspektif good governance, integritas merupakan prasyarat utama kepercayaan (public trust). Kepercayaan tidak lahir dari retorika, melainkan dari konsistensi sikap dan kepatuhan pada nilai keadilan. Aparatur yang bener tidak hanya taat prosedur, tetapi juga berani bersikap adil di ruang abu-abu kebijakan. Di sinilah integritas berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga pelayanan publik tetap berpihak pada kemaslahatan.

Kementerian Agama berada pada posisi strategis sekaligus sensitif. Mengelola urusan keagamaan berarti bersentuhan langsung dengan keyakinan, emosi, dan identitas umat. Tanpa integritas, kebijakan yang baik sekalipun dapat dicurigai; sebaliknya, dengan integritas, kebijakan yang sulit dapat diterima. Bener memastikan bahwa negara hadir bukan sebagai wasit yang berpihak, tetapi sebagai penjamin keadilan bagi semua.

Integritas juga menjadi benteng utama melawan politisasi agama dan praktik diskriminatif. Ketika aparatur konsisten pada prinsip rule of law dan etika publik, ruang manipulasi menyempit. Di tingkat lokal, integritas aparatur Kemenag sering kali menjadi penentu meredanya atau membesarnya gesekan antarumat. Keputusan yang adil, transparan, dan komunikatif menumbuhkan rasa percaya dan rasa memiliki terhadap negara.

Dalam konteks budaya Sunda, bener bukan sekadar benar secara hukum, tetapi lurus secara batin. Ia menuntut kejujuran, keberanian menolak penyimpangan, dan kesediaan menanggung konsekuensi moral. Nilai ini memperkaya wacana integritas nasional yang sering terjebak pada aspek administratif, padahal integritas sejati berakar pada karakter.

Dari sudut pandang human capital, integritas adalah kualitas yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Digitalisasi pelayanan tanpa integritas hanya memindahkan masalah dari meja ke layar. Aparatur yang bener mampu menjaga keadilan prosedural sekaligus keadilan substantif, sehingga pelayanan publik tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Dari refleksi bener sebagai penopang kepercayaan publik, terdapat lima pembelajaran penting:

Pertama, kepercayaan publik dibangun dari konsistensi; Ketika kebijakan dan praktik selaras, masyarakat merasa aman dan dihargai. Contoh: Konsistensi penerapan layanan digital perizinan di banyak daerah di mana prosedur, biaya, dan waktu layanan sama antara aplikasi dan praktik lapangan membuat pelaku UMKM merasa dilayani adil, tanpa “jalur belakang”, sehingga kepercayaan publik meningkat.

Kedua, integritas mencegah konflik sejak dini: Keputusan yang adil dan transparan meredam prasangka dan kecurigaan antarumat. Contoh: Proses penentuan hari besar keagamaan dan penggunaan ruang publik yang dibahas terbuka melalui forum lintas iman dengan notulen dan keputusan diumumkan mencegah isu sepihak di media sosial serta meredam potensi gesekan sejak awal.Ketiga, keberanian moral adalah bagian dari profesionalisme; Aparatur yang bener berani mengatakan tidak pada penyimpangan, meski berisiko secara personal. Contoh: Aparatur desa yang menolak intervensi dalam penyaluran bantuan sosial dan memilih memverifikasi data berbasis musyawarah warga, meski mendapat tekanan, menunjukkan keberanian moral yang menjaga martabat jabatan sekaligus mencegah kecemburuan sosial.

Keempat, integritas memperkuat moderasi beragama; Keadilan yang dirasakan semua pihak meneguhkan keyakinan bahwa negara tidak memihak satu golongan. Contoh: Pemerintah daerah yang memfasilitasi izin rumah ibadah lintas agama secara setara dan transparan berdasarkan regulasi, dialog, dan rekomendasi bersama membuktikan kehadiran negara yang adil, sehingga moderasi beragama tumbuh sebagai pengalaman nyata, bukan sekadar slogan.

Kelima, nilai lokal memperdalam makna tata kelola; Bener sebagai kearifan Sunda menanamkan integritas bukan sebagai beban aturan, tetapi sebagai panggilan nurani. Contoh: Praktik kepemimpinan lokal yang menekankan “bener samemeh pinter” dalam pengambilan keputusan publik mendorong aparatur lebih berhati-hati, jujur, dan berempati, sehingga kebijakan diterima masyarakat karena dirasakan adil dan manusiawi.

Pada akhirnya, Indonesia yang damai dan maju memerlukan aparatur yang tidak hanya sehat dan berakhlak, tetapi juga lurus dan dapat dipercaya. HAB ke-80 mengingatkan bahwa integritas adalah warisan moral institusi, bukan sekadar indikator kinerja. Dari aparatur yang bener, kepercayaan publik tumbuh; dari kepercayaan, kerukunan menemukan keteguhannya. Wallahu A’lam.

Penulis: