BERHARAP DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Oleh Nana Supriyatna

(TAS SMAN 1 Tenjolaya)

Di tengah hiruk pikuk dan euporia pengangkatan ASN (PNS dan PPPK) bagi tenaga pendidik, terbersit satu pertanyaan dan harapan, bagaimana dengan nasib dan peluang tenaga kependidikan honorer yang ada di sekolah?

Tenaga kependidikan memiliki peranan yang strategis dalam menunjang keberlangsungan pendidikan di sekolah. Memang peran dan fungsi tenaga administrasi sekolah (TAS) dalam kesehariannya tidak begitu nampak, mengingat dalam menjalankan fungsinya TAS tidak atau kurang berinteraksi dengan peserta didik. Lebih banyak bergelut dengan kertas, mesin, dan data-data.

Tetapi sesungguhnya TAS memiliki tugas yang strategis dan penting dalam menjalankan administrasi sekolah yang melingputi, kesiswaaan, kepegawaian, sarana, keuangan, kurikulum, persuratan dan lain-lain yang memerlukan kegiatan administratif sebagai penyedia data dan arsip.

Peran dan fungsi tenaga administratif mempunyai waktu yang cukup lama dibanding dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru, tugas mengajarnya selesai ketika peserta didik dinyatakan lulus, tetapi jika beberapa tahun kemudian peserta didik membutuhkan data administratif, maka dia akan kembali ke sekolah dan menghubungi tenaga administrasi, minimalnya ketika mereka melegalisir Ijazah, atau membuat surat keterangan pernah belajar/sekolah, itu pasti menghubungi tenaga administrasi.

Secara singkat, guru berfungsi mengajar, mendidik, melatih dan menanamkan karakter peserta didik, sementara Tenaga administrasi menyiapkan data-data administratif peserta didik secara valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Keberadaan tenaga administrasi di sekolah saat ini sangatlah minim dan jauh dari ketentuan yang dipersyaratkan, yaitu 3 rombel berbanding 1 tenaga administrasi. Kalau toh ada yang memenuhi atau mendekati persyaratan itu hanya bisa dijumpai di sekolah yang besar dan diperkotaan (dekat dengan pusat pemerintahan). Sementara bagi sekolah yang ada di pelosok keberadaan tenaga administrasi sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Untuk mengatasi itu semua sekolah mengambil kebijakan untuk merekrut atau mengangkat tenaga honor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses rekrutmen ini, karena satu dan lain hal terkadang mengesampingkan potensi dan kompetensi, tetapi dalam perjalanannya sangat banyak tenaga administrasi honorer yang memiliki kompetensi mumpuni dibidang administrasi, termasuk di dalamnya administrasi digital, hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk maju dan berkembang serta adanya peluang dan dorongan yang diberikan oleh sekolah, termasuk didalamnya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, hingga saat ini banyak tenaga administrasi honorer yang sudah mengantongi ijazah S.1, bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah menyelesaikan program pasca sarjana/S.2.

Semangat dan keinginan melanjutkan pendidikan, selain untuk memperkaya ilmu dan kompetensi, mereka berharap suatu saat berpeluang untuk mengikuti seleksi ASN. Harapan itulah yang membuat mereka bertahan bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah, bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer.

Harapan itu sempat terbuka ketika pemerintah mencanangkan perekrutan ASN jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, Hanya saja rekrutmen itu berlaku untuk guru sementara bagi tenaga administrasi belum terakomodir.

Berbagai langkah dilakukan oleh teman-teman pegawai honorer termasuk mengadu ke DPR, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan dan tindak lanjut dari usulan tersebut.

Mengutip republika.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan lepas tangan dengan nasib honorer teknis meski rekrutmen ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini memprioritaskan honorer guru dan tenaga kesehatan. Dia berkomitmen mencarikan solusi terbaik. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pegawai non-ASN tenaga teknis di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Honorer tenaga teknis ini contohnya adalah petugas pemadam kebakaran, aparat Satpol PP, petugas penjaja pintu air, petugas yang mengurusi sampah, dan pegawai administrasi. Anas menerangkan, Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK memang memberikan ruang untuk pengalihan status pegawai non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK.

Namun, dalam proses rekrutmen, pemerintah harus membuat skala prioritas. Dalam rekrutmen ASN PPPK Tahun 2022 ini, kata Anas, pemerintah memprioritaskan formasi untuk guru dan tenaga kesehatan.

Sedikitnya rekrutmen tenaga teknis juga karena pemerintah daerah tak memberikan usulan kepada pemerintah pusat. Hal ini kembali berkaitan dengan skala kebutuhan setiap daerah. Hal ini harus menjadi komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan yang lebih tertata untuk tenaga-non ASN.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa tahun 2022 ini akan dibuka 530.028 lowongan atau formasi ASN PPPK. Setengah juta lowongan tersebut terdiri atas 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 untuk instansi daerah.

Rincian kebutuhan daerah adalah 319.716 formasi PPPK Guru, 92.014 formasi PPPK Tenaga Kesehatan, serta 27.608 formasi PPPK Tenaga Teknis. Dalam proses seleksi, tenaga honorer akan diprioritaskan.

Anas tak menyebutkan kapan proses seleksi PPPK ini akan dimulai. Dalam kesempatan sebelumnya, dia sempat menyebut bahwa seleksi PPPK tenaga kesehatan akan digelar akhir September 2022 ini. Para tenaga honorer kesehatan itu akan mendapatkan nilai afirmasi sehingga lebih berpeluang lulus.

Rekrutmen ASN PPPK tahun ini menjadi sorotan lantaran keberadaan tenaga honorer akan dihapuskan pada 28 November 2023. Padahal, saat ini masih terdapat sekitar 1,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintahan.

Ketidakpastian waktu dan teknis rekrutmen pendaftaran PPPK bagi tenaga administrasi sekolah akan membunuh harapan serta menurunkan semangat bekerja dan hal ini akan berpengaruh pada kualitas dan layanan kerja tenaga administrasi sekolah.

Harapan itu sempat terbuka ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melakukan pendataan pegawai honorer. Dengan penuh semangat mereka melakukan pendataan sesuai dengan persyaratan yang ada, bahkan ada sekolah yang melakukan pendataan sampai larut malam dengan harapan ini menjadi pintu perubahan nasib mereka.

Tetapi lagi-lagi harapan itu menipis ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) melalui surat nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 september 2022 menyatakan dalam pont 2 “Pendataan sebagaimana angka 1, dilaksanakan bukan untuk mengangkat Tenaga Non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai data dasar Tenaga Non ASN”.

Semoga saja hasil dari program Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah, menjadi dasar bagi Kementrian Pan-RB untuk mengambil kebijakan untuk mengakomodir tenaga administrasi sekolah menjadi ASN-PPPK, sesuai dengan pernyataan Menpan-RB untuk mencari solusi yang terbaik bagi pegawai honorer.

Hanya doa yang bisa kita panjatkan, .semoga langkah Menpan-RB mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR, serta mendapatkan ridlo dari Allah SWT.

Tetaplah berdoa dan berpengharapan, walau di tengah ketidakpastian, karena jika      Allah SWT. berkehendak, Insha Allah harapan kita akan terwujud.

Aamin….aamiin ya Robbalalamiin

Semoga bermanfaat