Penulis: Mustar, S.Pd., M.M.

Mustar, S.Pd., M.M.
(Guru di SMAN 5 Bandung)
Guru sebagai sebuah profesi dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian,
selama mengikuti aturan yang ada, aktivitas yang dijalankan guru merupakan
tanggungjawab individu sebagai profesional. Tidak ada siapapun yang berhak
mengintervensi guru dalam menjalankan tugas profesinya, sebagaimana dokter yang
melakukan tindakan atau menuliskan resep obat, tidak ada satupun rekan sejawat
dokter yang berhak mengkritisi.
Sebagai profesional, bagi guru sangat penting untuk melakukan
pengembangan diri agar selalu kekinian dan selalu mejadi individu yang
responsif terhadap temuan-temuan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu,
guru sebaiknya memperbanyak komunikasi sesama sejawat guru. Komunikasi untuk
pengembangan diri dapat dilakukan secara informal dan formal. Secara informal
bisa jadi sudah biasa dilakukan baik secara internal maupun eksternal satuan
pendidikan.
Selain mengembangkan diri sebagai profesional, guru juga perlu
mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesi, inilah kemudian diperlukan
kehadiran organisasi guru. Dalam organisasi guru sudah sewajarnya mengakomodir
kepentingan penguatan profesional dan menjamin perlindungan terhadap guru.
Namun demikian, adakah organisasi semacam itu di negeri ini?
Jika muncul pertanyaan semacam itu dari kalangan guru, sebetulnya sangat
wajar. Bahkan bisa jadi pemerintah pun melihat hal yang sama, bahwa tidak ada
organisasi yang mengakomodir kepentingan guru sebagaimana mestinya. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya program organisasi penggerak, bahkan lebih unik lagi
adanya program guru penggerak. Program organisasi penggerak yang pernah
dirilis, lalu kemudian ditunda, sebetulnya tidak diperlukan jika ada organisasi
guru yang dapat mengakomodir persoalan di lapangan pendidikan. Tidak perlu
pemerintah menganggarkan dana APBN 595 miliar rupiah untuk program tersebut,
untuk kemudian akan didistribusikan kepada banyak organisasi yang mengklaim
diri peduli pada guru dan pendidikan.
Mungkin ada organisasi guru di negeri ini, bahkan
banyak. Tapi sangat disayangkan, kehadiran mereka belum cukup populer di
kalangan guru. Ironisnya organisasi-organisasi itu meyebutkan sebagai
organisasi guru, tetapi ada yang tidak dijalankan oleh guru. Itulah salah satu
sebab apatisnya para guru pada organisasi-organisasi seperti itu, karena mereka
tidak bisa berharap banyak pada organisasi yang tidak dikelola oleh sesama
guru.
Melihat pada fakta-fakta itu, sebaiknya organisasi guru mulailah
berbenah. Kembalikan kepada idealisme membantu sesama guru. Segeralah responsif
pada isu-isu yang berkaitan dengan guru, misalnya pada saat pandemi corona,
banyak pihak yang menuduh guru makan gaji buta, suarakan secara lantang bahwa
itu tidak benar.
Perbanyak jaringan dengan berbagai kekuatan politik merupakan hal
penting, mengingat suara guru harus tersampaikan dan jika memungkinkan dapat
mempengaruhi kebijakan pendidikan. Dengan demikian organisasi guru bukan jago
kandang, atau bukan juga menara gading yang berkilau. Dan lebih krusial lagi,
organisasi guru bukan kendaraan politik.
Jika organisasi guru sudah memiliki kompetensi yang mumpuni dalam
mengakomodir kepentingan guru, maka sangat mungkin mendapatkan pengakuan
faktual dari para guru. Jika ini terjadi maka sejatinya tidak diperlukan
organisasi lain dalam urusan peningkatan kapasitas guru, termasuk program
organisasi penggerak pun sebaiknya ditiadakan.