BERHENTIKAN PEJABAT DAN ASN YANG AROGAN

Oleh Jiwa Doenda

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, pejabat publik dan ASN adalah pelayan masyarakat. Mereka diangkat bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani, mengayomi, dan mewakili kepentingan rakyat. Maka ketika kekuasaan justru melahirkan arogansi, tindakan tegas perlu diambil: berhentikan saja.

Jabatan Bukan Privilege, Tapi Amanah 

Menjadi pejabat atau ASN bukan sekadar pencapaian karier, tapi tanggung jawab moral dan sosial. Arogansi dalam jabatan—baik dalam bentuk kata-kata kasar, sikap merendahkan bawahan, atau penolakan terhadap kritik—adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.

Sayangnya, di berbagai instansi, kita masih menemukan oknum yang menyalahgunakan jabatan. Mereka menjadikan posisi sebagai alat kuasa, bukan ruang pelayanan. Bila dibiarkan, ini bukan hanya merusak citra lembaga, tapi juga memutus kepercayaan rakyat.

Dinas Pendidikan Jawa Barat Harus Jadi Contoh

Secara umum, Dinas Pendidikan Jawa Barat dikenal bersih dari pejabat arogan. Tapi bila ada satu dua oknum yang menyimpang, mereka harus segera ditindak. Satu noda kecil dapat merusak kain yang bersih.

Dinas pendidikan adalah tempat membentuk karakter bangsa. Jika perilaku pejabatnya jauh dari etika, bagaimana publik bisa percaya pada pendidikan yang mereka kelola?

Arogansi Adalah Simbol Gagalnya Kepemimpinan 

Pemimpin sejati tidak takut kritik. Ia merangkul, bukan menjauh. Ia hadir untuk semua, bukan hanya untuk gengsi. Bila seorang pejabat atau ASN kehilangan sikap melayani dan menggantinya dengan keangkuhan, maka ia sudah tidak layak menjabat.

> "Jabatan boleh tinggi, tetapi bila akhlaknya rendah, maka kepercayaan publik akan runtuh."

Saatnya Bertindak Tegas 

Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang rendah hati dan bertanggung jawab. Pemerintah, melalui atasannya, wajib menindak oknum arogan yang mencederai nilai-nilai pelayanan publik.

Karena sejatinya, rakyat tidak butuh pejabat yang minta dihormati — rakyat butuh pejabat yang tahu caranya menghormati.