BERJUDI KALA PANDEMI

Oleh Achmad Mirza, S.Pd., M.Pd.

(Guru SMKN 1 Campaka Cianjur)

Pada hari itu tepatnya di hari Sabtu di bulan Maret 2019, ketika kami berada di sebuah warung depan kampus IKIP Siliwangi di daerah Cimahi, seperti biasanya makan di warung makan langganan kami. Kebetulan di warung tersebut tersedia siaran TV swasta nasional yang menyiarkan secara langsung pengumuman Gubernur DKI Jakarta bapak Anies Baswedan yang bersamaan dengan pengumuman Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa DKI Jakarta akan melakukan pemberlakuan lockdown selama 2 minggu ke depan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 yang sudah berada di Indonesia imbas dari perjalanan warga negara China. Tidak lama kemudian Bapak Ridwan Kamil menyatakan hal yang sama dan pemberlakuan lockdown di seluruh Jawa Barat selama 2 minggu ke depan. Sontak saja kami yang waktu itu masih berada di kampus bergegas untuk kembali pulang ke daerah masing-masing.

Setibanya di kampung Margasari setelah adanya pengumuman dari pemerintah seperti itu Desa Sukadana tempat kami tinggal terasa sepi. Banyak aktivitas yang tidak boleh dilakukan, di antaranya keluar rumah yang harus memakai masker, tidak boleh berhubungan dengan berjabat tangan dan tidak boleh shalat berjamaah di masjid, ditambah lagi banyak warga sekitar kami yang merasakan adanya hidung yang tidak bisa mencium yang kemudian harus dibawa ke puskesmas untuk dirujuk ke rumah sakit yang menurut keterangan pihak puskesmas tidak menerima pasien yang hidungnya tidak bisa mencium yang merupakan gejala utama dari covid-19.

Apabila mengalamai gejala-gejala yang seperti terindikasi covid-19 maka harus diisolasi. Hal ini terjadi pada kerabat dekat yang tadinya memeriksa kesehatan ke rumah sakit hanya untuk memeriksa karena terasa sakit kepala dan demam disebut terjangkit covid-19. Setelah adanya pemeriksaan lebih lanjut dari pihak puskesmas dan menjalani isolasi mandiri selama 15 hari di rumah. Ketika diperiksa lagi hasilnya  negatif.

Sekolah SMKN 1 Campaka Cianjur tempat saya bertugas juga mengalami imbas pandemi covid-19 yang menyebar begitu cepat sehingga timbul kekhawatiran baik itu orang tua yang menyekolahkan anaknya maupun kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pihak sekolah. Untuk mengantisipasi pengaruh pandemi yang terus menerus meluas, sekolah kami menerapkan aturan pada waktu itu full daring karena dikhawatirkan terjadi pada kami di sekolah. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah waktu itu jika ada guru yang kurang sehat tidak diperkenankan hadir di sekolah walaupun dia seorang PNS. Begitupula kepada tenaga kependidikan serta siswa yang memerlukan jaringan atau kuota internet yang hadir ke sekolah untuk praktek di jurusannya yang dilakukan secara ketat yang bersesi.

Oleh karena itu banyak sekali materi pelajaran yang tidak dapat dikuasai oleh siswa yang terkendala pandemi covid-19. Belum lagi timbul masalah baru yang diakibatkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam membimbing anaknya sendiri ketika berada di lingkungan keluarga yang dipicu oleh tingkah laku anaknya yang walaupun berada di rumah pengeluaran orang tua lebih besar dari pada belajar di sekolah. Tidak kalah krusialnya pembelian kuota internet/paket menjadi beban tambahan orang tua di masa pembelajaran daring.

Pada saat yang bersamaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini kepanjangan tangan kebijakan pemerintah pusat menyebarluaskan pengumuman yang sifatnya kedinasan supaya dipatuhi dan dilaksanakan sampai kepada kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan terus pada satuan satuan pendidikan yang mengatur kapan diperbolehkan untuk tatap muka maupun daring yang Alhamdulillah setelah adanya rapat-rapat dengan orang tua perwakilan waktu itu semua memahami kondisi yang sedang terjadi dan kegiatan dilaksanakan sesuai instruksi serta lancar dalam 2 tahun.

Sejak awal tahun 2020 yang lalu, pemerintah pusat mengadakan uji laboratorium pengujian covid-19 hasil kerja sama pemerintah China dengan pemerintah Indonesia dengan menunjuk Biofarma untuk melakukan pengujian terhadap varian-varian Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Seiring dengan itu Universitas Airlangga juga melakukan hal yang sama. Kerja sama antara pemerintah kita dengan Pemerintah China ini ditandainya dengan pengiriman vaksin Sinovac dari pemerintah China secara bertahap dalam beberapa kali.

Dengan adanya pengiriman vaksin dari pemerintah China dan negara lain seperti vaksin Astrazeneca dan Pfizer dari Eropa, memperkuat pemerintah kita untuk mengadakan vaksinasi minimal untuk meminimalisasi dan memperlemah virus covid-19. Tidak jarang adanya penolakan dari masyarakat Indonesia dengan pemberlakuan vaksinasi ini, di antaranya dari anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yaitu Rifka Tjiptaning yang menyatakan bahwa di daerah asalnya pembuatan vaksin Sinovac sendiri tidak mengharuskan vaksinasi bagi warga masyarakatnya ditambah dari keterangannya banyak warga sekitar daerah pemilihannya di Bogor dan sekitarnya setelah divaksin yang meninggal dunia.

Selain itu beberapa tokoh agama kondang di negara kita ini juga buka suara yang berhubungan dengan aturan shalat berjamaah di masjid dan tempat ibadah yang lain di luar Islam. Terlebih dalam agama Islam sendiri seharusnya setiap jamaah tidak berjauhan dan setelah selesai berjamaah biasanya berjabat tangan yang merupakan ciri silaturahmi yang terjalin sesama muslim namun dengan keberanian pemerintah kita aturan dalam mematuhi protokol kesehatan tetap dilaksanakan yaitu menjaga jarak sejauh minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan memakai sabun pada air yang mengalir dan selalu memakai masker bila keluar rumah. Diperkuat dengan maklumat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat bahwa kita harus menghindari sebuah penyakit/wabah dengan cara yang disebutkan oleh pemerintah untuk meminimalisasi risiko kematian akibat wabah covid 19.

Dengan adanya maklumat dari MUI pusat tentang itu maka warga masyarakat dituntut untuk taat pada aturan pemerintah dan agama yang berbarengan dengan diadakannya vaksinasi massal yang dipelopori oleh presiden Joko Widodo langsung diikuti oleh beberapa artis seperti Raffli Ahmad dan public figure lainnya menambah semaraknya gerakan vaksinasi di setiap daerah.

“Sebagai warga negara yang baik sebaiknya harus menaati aturan pemerintah selama yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bernilai kebaikan untuk semua warga masyarakat dan umat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat kita dengan mengutamakan positif thinking bagi pemerintah.”