BERKACA DARI KASUS RESBOB: PERLUNYA KESEIMBANGAN ANTARA KECAKAPAN DIGITAL DAN ETIKA DIGITAL

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ruang baru bagi siapa pun untuk berekspresi. Media sosial dan platform berbagi video menjadikan setiap individu berpotensi menjadi produsen informasi sekaligus figur publik. Dalam konteks ini, istilah content creator atau streamer bukan lagi sesuatu yang eksklusif. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat tanggung jawab moral dan sosial yang kerap diabaikan. Kasus Resbob menjadi contoh nyata bagaimana kecakapan digital yang tidak diimbangi dengan etika digital justru berujung pada persoalan serius, baik secara sosial maupun hukum.

Resbob dikenal sebagai seorang streamer yang aktif di platform seperti TikTok dan YouTube. Ia memiliki kemampuan teknis dan strategi yang cukup baik dalam mengelola siaran langsung. Ia memahami algoritma, tahu cara memancing interaksi, dan menyadari bahwa kontroversi sering kali mendatangkan perhatian. Namun, kecakapan tersebut digunakan dengan cara yang keliru. Gaya bicaranya yang kasar, arogan, dan provokatif bukan sekadar spontanitas, melainkan diakui sebagai gimmick untuk menarik penonton dan memancing “drama”.

Masalahnya, strategi tersebut melampaui batas kewajaran. Dalam salah satu siaran langsungnya, Resbob melontarkan ujaran yang menghina kelompok pendukung sepak bola Viking Persib Bandung, bahkan lebih jauh menghina suku Sunda dengan ucapan yang tidak pantas. Ujaran tersebut menyentuh ranah SARA, bersifat provokatif, dan berpotensi merusak harmoni sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, tindakan semacam ini bukan hanya tidak beretika, tetapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Ironisnya, Resbob bukanlah individu yang minim pendidikan. Ia tercatat sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Status ini seharusnya melekatkan identitas intelektual, kedewasaan berpikir, dan tanggung jawab sosial. Namun, yang tampak justru sebaliknya. Kecakapan literasi digital yang dimilikinya tidak diiringi oleh adab dan etika digital yang memadai. Ia mahir menggunakan teknologi, tetapi gagal menggunakan nurani.

Reaksi publik pun tak terelakkan. Ucapan Resbob memicu kemarahan warganet, khususnya komunitas Viking dan tokoh-tokoh Sunda. Klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikannya tidak cukup meredam kegaduhan. Laporan ke kepolisian tetap bergulir. Akibat perbuatannya, Resbob dikeluarkan dari kampus (drop out), diburu warganet, dan akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Ia ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, pada 15 Desember lalu dan dibawa ke Polda Jawa Barat.

Saat ini, Resbob berstatus tersangka dan dijerat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian, dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun, bahkan bisa lebih berat jika dikenakan pasal berlapis. Fakta yang lebih memprihatinkan, berdasarkan keterangan kepolisian, motif utama pelaku adalah demi “saweran” atau uang dari penonton. Konten provokatif sengaja dibuat untuk meningkatkan jumlah penonton dan donasi selama siaran langsung.

Kasus ini menunjukkan sisi gelap ekonomi atensi di era digital. Popularitas dan uang sering kali menjadi tujuan utama, mengalahkan nilai etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Bagi sebagian content creator, viral lebih penting daripada bermartabat. Padahal, jejak digital tidak mengenal tombol hapus yang benar-benar bersih. Sekali diunggah, sekali diucapkan, konten tersebut akan terus hidup, disimpan, disebarkan, dan dapat muncul kembali kapan saja.

Resbob juga disebut memiliki rekam jejak kontroversi sebelumnya yang melibatkan publik figur. Hal ini memperkuat citra negatifnya di mata warganet. Kasus ini bukanlah insiden tunggal, melainkan puncak dari pola perilaku yang berulang. Dari sini kita belajar bahwa pembiaran terhadap pelanggaran etika kecil dapat berujung pada pelanggaran yang lebih besar dan konsekuensi yang lebih berat.

Lebih luas lagi, kasus Resbob mencerminkan rendahnya etika digital di tengah masyarakat yang semakin melek teknologi. Ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks marak terjadi di media sosial. Banyak orang merasa aman di balik layar, seolah ruang digital adalah ruang tanpa hukum dan tanpa nilai. Padahal, hukum tetap berlaku, dan dampak sosialnya nyata.

Karena itu, kasus Resbob harus menjadi cermin bagi warganet, khususnya pelajar, mahasiswa, dan para content creator. Kebebasan berekspresi bukan berarti kebebasan menghina. Kreativitas bukan alasan untuk melukai martabat orang lain. Media sosial menuntut pengendalian diri, empati, dan tanggung jawab. Jika nilai-nilai ini diabaikan, yang muncul bukan ketenaran, melainkan penyesalan, rasa malu, dan masalah hukum yang bisa membekas seumur hidup.

Upaya pencegahan tentu tidak bisa diserahkan pada individu semata. Edukasi etika digital perlu diperkuat melalui jalur formal maupun nonformal. Sekolah dan kampus memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai kesantunan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dalam beraktivitas digital. Di luar itu, sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat dan program literasi digital oleh lembaga terkait juga sangat diperlukan.

Beberapa negara seperti Malaysia dan Australia telah mengambil langkah tegas dengan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun demi melindungi kesehatan mental dan mencegah paparan konten berbahaya. Indonesia pun mulai melangkah melalui PP Tunas (2025) yang mengatur pembatasan penggunaan platform digital berdasarkan usia dan tingkat risiko, yang akan berlaku penuh pada 2026. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beradab.

Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Ia bisa menjadi sarana pembelajaran, kolaborasi, dan kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik dan kerusakan jika digunakan tanpa etika. Kasus Resbob mengingatkan kita bahwa kecakapan digital harus berjalan seiring dengan etika digital. Tanpa keseimbangan keduanya, ruang maya yang seharusnya memperkaya peradaban justru berpotensi merusaknya.