BERKARYALAH LAKSANA EMAS UNTUK URUSAN HAM

Jabatan dalam suatu organisasi hanyalah amanah, tanpa jabatan kita semua bisa berkarya khususnya di urusan HAM. Berkaryalah laksana emas di dalam lumpur, dia akan tetap dicari dan diakui orang karena karyanya. Tidak perlu kita mengaku emas sementara karya kita terhadap organisasi tidak ada.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat mewakili Komisi 3 untuk melakukan presentasi hasil sidang komisi 3 yang membahas dua isu utama yaitu 1. Bisnis dan HAM, 2. Rencana Aksi HAM generasi 6 dalam Raker Program Pemajuan dan Penegakan Ditjen HAM, Rabu 22/05/2025 di Hotel Borobudur Jakarta.

Secara kebetulan tampil mewakili Kantor Wilayah Jawa Barat karena Kepala Kanwil dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Barat dan dalam komisi 3 usul dari para Kakanwil dan Kepala Divisi ditugaskan untuk menyampaikan hasil sidang komisi.

Dirjen HAM dengan berbagai program yang dilaksanakan selama ini mulai dari Kabupaten Kota Peduli HAM, Pelayanan Komunikasi HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, Indeks HAM Indonesia dan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Berbagai program yang sangat bagus tersebut akan sangat ditentukan SDM yang akan melaksanakannya.

Dalam pembahasan di komisi 3 beberapa catatan penting yang menjadi masukan antara lain: 1. Medamadukan Kepentingan Pemerintah Daerah Gub Sebagai Ketua Tim, 2. Prioritas Anggaran Dari Dipa Dirjen HAM dengan membangun Sinergitas Pemda/Swasta/Asosiasi, 3. Renaksi Dibuat Dalam Jangka  Per Tiga Bulanan, 4. Untuk Pengaduan Aflikasi Bisnis dan HAM Bisa Menambahkan Kanal Pengaduan Yang Sudah Ada, 5. Ketika Kantor Wilayah behubungan pihak Eksternal maka Ikon yang digunakan yaitu “Kementerian Hukum dan HAM” Tidak Lagi menggunakan Unit Eselon 1 masing-masing.

Khusus menyangkut Rencana Aksi HAM (Ranham Generasi VII) Komisi 3 mengangkat Isu   Utama yaitu:

1.         Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Komunitas Masyarakat Adat tetap diteruskan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan.

2.         Terdapat fokus isu baru yang diusulkan pada izin prakarsa Ranham yaitu Perubahan Iklim dan lingkungan hidup serta toleransi dan keberagaman.

3.         Berbagai fokus isu Ranham tersebut sejalan dengan 8 Misi Asta Cita presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Dalam pandangan terakhirnya Hasbullah menyampaikan pandangannya atas berbagai program Dirjen HAM secara dominan sangat berhubungan dengan Pemerintah Daerah (Ranham, KKP HAM, P2HAM, Yankomas, Indeks HAM dll) sangat ideal akan terjadi kejenuhan di daerah karena Penyiapan SDM terlupakan. SDM yang bergabung di bidang HAM Kanwil saat ini tidak mempunyai Visi  dalam melaksanakan berbagai program  tersebut disebabkan pertama karena tidak pernah ada rekruitmen CPNS. Semua staf yang ada di bidang HAM tidak satu pun formasi untuk tugas dan fungsi yang ada di bidang HAM. Kedua, tidak ada jabatan fungsional di bidang HAM, satu satunya bidang yang ada di tingkat Kanwil tidak mempunyai jabatan fungsional, sehingga staf tidak mempunyai jenjang karier dan masa depan yang lebih baik dibanding bidang lain di level Kanwil, demikian Hasbullah.