Bermodus Keterbukaan Informasi

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Adanya UU Keterbukaan Informasi tentu sangat positif bila dimanfaatkan secara normatif dan tujuan baik. Namun selalu ada sisi lain dari sebuah realitas apa pun. Termasuk adanya UURI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kelucuan dinamika di dunia pendidikan terjadi terkait dengan adanya UURI No. 14 Tahun 2008. Asbab undang-undang keterbukaan informasi publik ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tertentu. Pihak tertentu itu sangat jelas tujuannya adalah tertentu, modusan.

Hampir tidak pernah ada atau memang tidak pernah ada oknum tertentu yang datang ke sekolahan dengan maksud apresiatif, publikasi positif. Misal meminta keterangan jumlah anak atau GTK yang berprestasi. Hampir semua pihak tertentu fokusnya ke BOS dan hal administrasi lainnya.

Padahal terkait BOS dan anggaran biaya pendidikan sudah ada jalur akuntabilitasnya. Jalur akuntabilitas dan transfaransi anggaran sekolah etika normasinya hanya boleh dibuka lebih jauh kepada pihak BPKAD, BAPEDA, BPK, Disdik/KCD dan internal sekolahan. Selain itu tentu tak perlu.

Bila ada oknum tertentu di luar institusi di atas atas dasar UU Keterbukaan Informasi menjadi tak nyambung. Apalagi bila pihak tertentu adalah warga masyarakat dari luar layanan pendidikan yang diberikan sekolah. Aneh bila---misal---kelompok tertentu dari daerah provinsi yang jauh atas dasar UU keterbukaan informasi publik, ingin tahu urusan keuangan sekolah.

Sebaiknya UU Keterbukaan Informasi Publik pun berdasar etika dan kepatutan. Misal hanya berlaku pada masyarakat pengguna layanan pendidikan di sekitar sekolah atau di daerah di mana sekolah itu berada. Layak dan pantas bila masyarakat sekitar sekolah ingin tahu beberapa informasi tentang sekolah.

Sekali lagi bila ada pihak tertentu jauh dari luar provinsi atau bahkan dari daerah lain yang tidak ada hubungannya dengan wilayah layanan pendidikan tentu tak nyambung, tak elok, dan tak patut. Faktanya begitu banyak pihak tertentu intervensi pada urusan internal sekolah atas dasar modus, tendensius bulus.

Sampai kapan manajerial dan kepemimpinan sekolah jauh dari berdaulat dan clear dari pihak eksternal tertentu. Tidak cukupkah pembinaan dan bimbingan dari Disdik, KCD, BPKAD, BPK, BAPEDA, dan Mitra Internal? Bukankah dalil MBS dan kedaulatan sekolah adalah sakral?

Budayawan Sunda, Raden Caca Danuwijaya, mengatakan, “Sekolah adalah rumah ibadah pendidikan, jangan mengganggu GTK yang sedang beribadah melayani anak bangsa.” Menarik pula seorang pejabat mengatakan, “Tak penting dan tak perlu menjelaskan transfaransi anggaran pada pihak yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan sekolah.”

Begitu banyak pihak tertentu yang tertarik intervensi pada urusan internal sejumlah sekolah favorit khususnya. Hampir tidak ada pihak tertentu yang sengaja datang memberi kontribusi atau berniat mengapresiasi prestasi anak didik dan GTK. Budayanya intervensi dan modusan. Ujung-ujungnya modus, bukan apa yang mereka awal tanyakan.