BERSAMA UNTUK SETARA: PEMERATAAN AKSES BELAJAR SEBAGAI AKSI KOLEKTIF

“Aksi kolektif lintas sektor diperlukan untuk memastikan semua anak merdeka dalam belajar, dari kota hingga desa, menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh A. Rusdiana

Pada Juli 2025, tiga momen penting mewarnai pendidikan nasional. Tanggal 14 Juli 2025, Tahun Ajaran Baru resmi dimulai dengan implementasi Kurikulum Cinta dan pendekatan Deep Learning. Tanggal 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional diwarnai peluncuran resmi tema dan logo HUT RI ke-80: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Lima hari setelahnya, 29 Juli 2025, Indonesia meraih kemenangan dramatis di Final Sepak Bola U-23 atas Vietnam, skor 1-0, yang menjadi simbol semangat muda bangsa. Namun di balik euforia ini, masih tersimpan tantangan besar: pemerataan akses belajar. Dalam konteks pendidikan holistik, ketimpangan akses akan menghambat semangat Deep Learning dan nilai Cinta dalam Kurikulum.

Imam Al-Ghazali menyatakan, “Hak guru atas murid lebih besar dari orang tua terhadap anak.” Di sinilah pentingnya membangun kesiapan belajar. Menurut Thorndike, readiness adalah kondisi penting yang memungkinkan belajar efektif. Anak yang belum siap karena keterbatasan akses akan kesulitan belajar atau bahkan menyerah. Sayangnya, pemerataan akses belajar kerap dipahami sebagai isu teknis, padahal sesungguhnya ia adalah tantangan sistemik. Maka, tulisan ini bertujuan mengajak semua pihak pemerintah, swasta, masyarakat, guru, dan orang tua untuk menjadikan pemerataan akses belajar sebagai aksi kolektif, fondasi dari Indonesia Emas 2045. Berikut 5 Pilar Pembelajaran dari Pemerataan Akses Belajar sebagai Aksi Kolektif:

Pertama: Kurikulum Cinta dan Deep Learning Tak Cukup Tanpa Ekosistem Setara; Implementasi Kurikulum Cinta dan Deep Learning memerlukan keadilan akses sebagai prasyarat utama. Tanpa koneksi internet, bahan ajar yang inspiratif, atau lingkungan yang suportif, kurikulum sebaik apa pun hanya menjangkau segelintir anak. Pemerataan akses bukan sekadar menyediakan perangkat digital, tapi menciptakan lingkungan belajar penuh kasih, reflektif, dan kolaboratif. Dalam semangat tema HUT RI ke-80, Bersatu Berdaulat, bangsa ini harus bergerak bersama memastikan semua anak di pulau besar dan kecil, dari keluarga mapan hingga rentan—memiliki kesempatan belajar yang adil.

Kedua: Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sebagai Kunci Pemerataan; Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha dapat berkontribusi dengan CSR pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekadar donasi sesaat. Komunitas dapat menjadi motor penggerak literasi dan budaya belajar lokal. Orang tua sebagai “guru pertama” juga harus didukung dengan pelatihan parenting dan literasi digital. Inilah makna Rakyat Sejahtera Indonesia Maju—kesejahteraan dimulai dari akses ilmu yang merata dan berdampak.

Ketiga: Digitalisasi Harus Menyentuh Pinggiran, Bukan Memperlebar Jurang; Era 5.0 bukan sekadar soal kecanggihan teknologi, melainkan tentang pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan sosial. Digitalisasi pendidikan harus memastikan bahwa daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) memiliki infrastruktur, guru terlatih, dan konten kontekstual. Platform Kurikulum Cinta berbasis Deep Learning tidak boleh hanya tersedia di kota besar. Jika tidak, ketimpangan digital justru menciptakan ketidaksetaraan struktural yang menghambat pencapaian Indonesia Maju.

Keempat: Penguatan Peran Keluarga dan Sekolah sebagai Ruang Belajar Sejati; Sekolah bukan satu-satunya ruang belajar. Dalam semangat Gapura Panca Waluya, keluarga, komunitas, dan sekolah harus bersinergi sebagai ruang belajar kolektif. Program pendampingan orang tua, perpustakaan desa, serta pelatihan guru lintas generasi perlu diperluas. Pemerataan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang kesiapan manusia. Readiness to learn lahir dari lingkungan yang menghargai proses belajar dalam segala wujudnya.

Kelima: Hari Anak Nasional sebagai Titik Balik Komitmen Pendidikan Berkeadilan; Hari Anak Nasional tak hanya seremoni tahunan, tapi refleksi nasional: sudahkah anak-anak kita merdeka dalam belajar? Tahun ini harus menjadi titik balik: lahirnya kebijakan afirmatif, sistem insentif bagi daerah tertinggal, dan peta jalan pemerataan akses berbasis data. Momentum HAN, HUT RI ke-80, dan keberhasilan generasi muda di kancah internasional harus dijadikan inspirasi untuk menyusun aksi kolektif yang menyeluruh, mulai dari regulasi hingga praktik di ruang kelas.

Pemerataan akses belajar adalah pondasi utama keberhasilan Kurikulum Cinta dan Deep Learning. Tanpa dukungan kolektif dari semua pemangku kepentingan, kita berisiko mengulang sejarah ketimpangan pendidikan yang menahun: Rekomendasi: 1) Pemerintah pusat dan daerah menyusun kebijakan afirmatif berbasis data pemerataan; 2) Dunia usaha mendukung ekosistem pendidikan melalui program jangka panjang; 3) Sekolah dan keluarga membentuk komunitas pembelajar kolaboratif; 4) Digitalisasi menyasar daerah 3T secara sistemik dan adaptif.

Pendidikan bukan milik kementerian semata. Ia adalah urusan bersama. Bila bangsa ini ingin benar-benar bersatu berdaulat, maka setiap anak harus merasakan keadilan akses belajar. Mari kita wujudkan pemerataan sebagai aksi kolektif—bukan janji kosong, tapi komitmen menuju Indonesia Emas 2045. Wallahu A’lam.

Penulis: