Penulis: Iwan Kartiwa

Iwan Kartiwa
Oleh
Iwan Kartiwa
(CKS
SMA Tahun 2021 KCD Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, Guru SMAN Rancakalong Kab. Sumedang)
Dalam kalender akademik pendidikan, awal masuk
semester genap tahun pelajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin tanggal 10
Januari 2022. Menghadapi awal masuk semester genap sekarang ini, setiap satuan
pendidikan dipastikan jauh lebih sibuk dibanding semester sebelumnya. Mengapa
demikian? Hal ini disebabkan perlunya setiap sekolah lebih mampu beradaptasi
baik dengan kondisi kekinian dalam konteks penanganan dan antipasi penyebaran
pandemi covid-19 maupun perkembangan regulasi yang menyertai pemberlakukan PTM
(pembelajaran tatap muka) terbatas pada semester genap tersebut.
Regulasi terbaru misalnya, lahir SKB 4 Menteri tentang
PTM Terbatas Semester Genap tahun Akademik 2021/2022. SKB 4 Menteri ini
ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021 berisi tentang penyesuaian SKB tentang
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi. SKB ditandatangani oleh 4
Menteri yaitu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag)
Yaqut Cholil Qoumas.
Apabila diekstrasi setidaknya ada 3 subtansi penting
dalam konten SKB 4 Menteri ini, terkait soal prosedur, struktur dan kultur yang
tak dapat dipisahkan dalam rangka keberhasilan PTM terbatas semester genap pada
masa pandemi covid-19 ini. Pertama soal
prosedur. Dalam hal ini menyangkut
soal kesiapan dan pemahaman dalam pelaksanakan prosedur atau tahapan-tahapan
implementasi atas aturan yang berlaku. Dikutip dari SKB 4 Menteri, terdapat sejumlah prosedur
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta
Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Detailnya adalah sebagai
berikut:
1. Pengaturan Pembelajaran di wilayah PPKM Level 1
atau PPKM Level 2
Satuan pendidikan yang berada
pada PPKM level 1 atau PPKM level 2, dilaksanakan pembelajaran tatap muka
terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Satuan pendidikan
dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas
80% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada masyarakat lansia di atas 50% dan
peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat
kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: (1) setiap hari; (2)
jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas; dan (3) lama belajar
paling banyak enam jam pelajaran per hari.
b. satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2
pada pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 50%-80% dan capaian vaksinasi
dosis 2 pada warga masyarakat lansia sebanyak 40%-50% dan peserta didik sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran
tatap muka dilaksanakan: (1) setiap hari secara bergantian; (2) jumlah peserta
didik 50% dari kapasitas ruang kelas; dan (3) lama belajar paling banyak 6
(enam) jam pelajaran per hari.
c. satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2
pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi dosis
2 pada warga masyarakat lansia di bawah 40% di tingkat kabupaten/kota,
pembelajaran tatap muka dilaksanakan: (1) setiap hari secara bergantian; (2)
jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas; (3) lama belajar paling
banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.
2. Pengaturan Pembelajaran di wilayah PPPKM Level 3
Satuan pendidikan yang berada
pada PPKM level 3, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada
pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2
pada pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% dan capaian vaksinasi
dosis 2 pada warga masyarakat lansia paling sedikit 10% di tingkat
kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan: (1) setiap hari
secara bergantian; (2) jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas; dan
(3) lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari.
b. Satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2
pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% dan capaian vaksinasi dosis
2 pada warga masyarakat lansia di bawah 10% di tingkat kabupaten/kota,
dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3. Pengaturan Pembelajaran di wilayah PPKM Level 4. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan
pembelajaran jarak jauh.
4. Pengaturan Pembelajaran di wilayah Daerah Khusus
Satuan Pendidikan yang berada
pada daerah khusus berdasarkan kondisi geogralis sesuai dengan Keputusan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang
Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis dapat melaksanakan pembelajaran
tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100%.
Kedua soal struktur.
Pada bagian ini yang dimaksud struktur adalah soal kesiapan komponen sekolah
yang sangat menentukan dalam keberhasilan PTM terbatas semester genap. Dimulai
dari kesiapan kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah melaksanakan pembentukan
Satgas Penanganan Covid sekolah. Selanjutnya kesiapan seluruh warga sekolah
khususnya para guru sebagai pendidik yang akan berinteraksi langsung dengan
seluruh peserta didik. Oleh sebab itu maka pada bagian struktur ini keberadaan
guru dan tenaga kependidikan lainnya (PTK) mendapatkan perhatian khusus. Berikut
ini hal-hal baru yang diatur dalam SKB 4 Menteri terkait keberadaan struktur
PTK dalam kesiapan PTM terbatas semester genap tersebut khususnya menyangkut
vaksinasi yaitu: 1). Cakupan vaksinasi mempengaruhi jumlah kapasitas peserta
didik yang mengikuti PTM terbatas pada PPKM level 1, level 2 dan level 3. 2).
PTK yang belum divaksinasi diminta untuk mengajar secara PJJ, 3). PTK yang
menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi,
maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni
Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden No. 99 tahun 2020.
Ketiga soal kultur. Dalam
bagian kultur ini mengacu pada kesiapan untuk menerapkan pembiasaan atau
kebiasaan yang harus ditumbuhkan sehingga menjadi habiutasi dalam pelaksanaan
PTM terbatas semester genap nanti. Yaitu setidaknya terkait erat dengan beberapa
hal antara lain 1). pelaksanaan protocol kesehatan, 2). daftar periksa kesiapan
satuan pendidikan dan tentu saja 3). operasionalisasi ketentuan kegiatan
lainnya di sekolah. Untuk protokol kesehatan meliputi: a) menggunakan masker
sesuai ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut dan dagu; b) menerapkan jaga
jarak antar orang dan/atau antar kursi/meja paling sedikit 1 (satu) meter; c)
menghindari kontak fisik; d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan
belajar; e) tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum
bersama secara berhadapan, dan berdekatan; f) menerapkan etika batuk dan
bersin; dan g) rutin membersihkan tangan.
Sementara itu untuk daftar
periksa kesiapan satuan pendidikan, SKB 4 Menteri menutut setiap sekolah
melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1). Tersedianya sarana dan prasarana
sanitasi, kebersihan dan kesehatan, 2). Mampu mengakses fasilitas pelayanan
kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit dan sebagainya, 3). Memiliki
tim satuan tugas penanganan covid-19 tingkat satuan pendidikan, 4). Telah
melakukan verifikasi nomor whatsapp penanggungjawab satuan pendidikan pada
laman https://sekolahaman.kemkes.go.id atau https://madrasahaman.go.id dan memasang QRCode aplikasi PeduliLindungi di area
masuk dan keluar satuan pendidikan. 5). Melaporkan tingkat kepatuhan
pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan melalui aplikasi Bersatu
Lawan Covid-19 (BLC) satuan pendidikan.
Terakhir pada kultur
penerapan ketentuan operasionalisasi kegiatan sekolah seperti pembukaan kantin,
pedagang, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Untuk hal ini sesuai SKB 4
Menteri tadi, maka hal-hal tersebut harus mengacu pada aturan sebagai berikut:
1) kantin belum diperbolehkan beroperasi, 2). Pedagang yang berada di luar
gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh satgas penanganan
covid 19 wilayah setempat bekerja sama dengan satgas penanganan covid pada
satuan pendidikan, 3). Kegiatan olahraga dan ektrakurikuler di dalam dan di
luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.
Demikian tadi substansi SKM 4
Menteri yang merupakan panduan dan nantinya akan memayungi kegiatan PTM
terbatas semester genap sekarang di setiap jenjang satuan pendidikan. Adalah
tugas kita bersama seluruh komponen sekolah dan semua stakeholder pendidikan
didalamnya untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang berada dalam SKB 4 Menteri
itu dapat terlaksana dengan baik. Semoga saja badai covid 19 ini cepat berlalu
dan pembelajaran di setiap satuan pendidikan kembali normal sebagaimana
biasanya. Aamiin YRA.