BIDANG GTK DISDIK TIDAK PROPORSIONAL DALAM PEMETAAN ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI KEPALA SEKOLAH

Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Komunitas Cinta Indonedia/KACI)   

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutan dan arahannya meminta kepala sekolah yang dilantik untuk berinovasi, bukan berpolitik. Sebab, kata beliau kepala sekolah adalah abdi negara yang harus fokus dan loyal pada sistem pemerintahan.

“Indeks pendidikan kita di mata internasional masih rendah, saya minta para kepala sekolah yang dilantik untuk selalu berinovasi. Para kepala sekolah jangan berpolitik, karena sumpah jabatan kita, lencana PNS kita, kita adalah abdi negara,” kata Kang Emil.

Kang Emil menyatakan, jika ada kepala sekolah yang berpolitik di lingkungan sekolah, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.

Selain tak boleh berpolitik di lingkungan sekolah, Kang Emil mengimbau kepala sekolah untuk memerhatikan kegiatan ekstrakurikuler, supaya tidak ada kegiatan nonkelas yang memengaruhi nasionalisme peserta didik.

“Jangan sampai saya mendengar ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu Pancasila di sekolah. Ada orang-orang luar berkampanye, menjelek-jelekan NKRI dan Pancasila di lingkungan sekolahnya. Kalau itu terdengar, kepala sekolahnya saya berhentikan,” tegas Kang Emil. (Bandung, 10 Juli 2020)

GTK Disdik tidak proposional melakukan pemetaan rotasi, mutasi, dan promosi Kepala sekolah. Hal ini menjadi pertanyaan banyak kepala sekolah yang mempertanyakan tolok ukur dalam pemetaan rotasi, mutasi, dan promosi kepala sekolah. Penilian kinerja kepala sekolah oleh Pengawas tidak digunakan untuk bahan pertimbangan. Sepertinya hanya menggugurkan kewajiban untuk melantik kepala sekolah. Contohnya kepala sekolah yang akan pensiun dirotasi ke sekolah kluster A. Ada lagi kepala sekolah berprestasi dirotasi ke sekolah yang  klasternya lebih rendah. Yang lebih lucu ada kepala sekolah dikembalikan ke sekolah asalnya. KS SMAN 23 Kota Bandung dikembalikan ke SMAN 2 Kota Bandung yang pernah dijabatnya.

SEJARAH ROTASI DAN MUTASI BARU KALI INI TERJADI. Pergub pun dilanggar, seperti Kepala Sekolah yang belum 2 tahun tidak boleh dipindahkan dan banyak hal lainnya.

Saya yakin Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Dinas Pendidikan yang baru tidak tahu tapi dampaknya pada gubernur. GTK Disdik perlu dievaluasi. Hal ini sering kali terjadi asal angkat. Ini pun terjadi pada penetapan Tim Pertimbangan Jabatan yang diusulkan oleh GTK Disdik unsur pengawas bukan yang berkomponten. Para Ketua MKPS SMA, SMK dan SLB Jawa Barat yang resmi memiliki SK Kadisdik yang mendapat amanah sebagai Ketua tidak diikutsertakan.

Agar tidak terulang lagi kebiasaan yang tidak baik, sebaiknya Staf GTK Disdik diambil personelnya yang pernah menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah yang tahu betul tentang kompetensi kepala sekolah. ***