BIDANG HAM DISKUSI LGBT (TRANSGENDER) DALAM PERSFEKTIF HAM

“HAM itu universal, permasalahannya universal itu bisa ditafsirkan macam-macam tergantung ruang dan waktu, ada budaya dan nilai yang mempengaruhi. Payung hukumnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bagian dari LGBT khusus transgender, ada sejak manusia itu ada/awal peradaban. Perspektif HAM harus diakui. LGBT itu mengenai Gerakan. Orang Barat yang cenderung dengan paham kebebasan, urusan privat tidak bisa dicampuri, sedangkan di Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda. Tafsiran LGBT yang banyak diakui oleh negara barat, cenderung kepada orientasi seksual. Kewajiban HAM harus dibatasi aturan, aturan sebuah negara adalah UU. Yang kedua adalah tata nilai, terakhir adalah nilai agama. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam kemasyarakatan, jika tidak ada maka liberal. Indonesia mengambil jalan tengah, jika mengambil hukum Islam maka hal tersebut adalah haram.”

Munculnya stigmatisasi kepada kaum transgender di Indonesia terutama muncul di saat adanya  kampanye besar-besaran dari negara-negara Barat dengan Ikon LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) untuk disebarkan dan dipaksakan secara gerakan di negara negara Islam. Transgender dahulunya telah ada di masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan Waria, Wadan (Sunda), Bissu (Sulawesi Selatan) bisa hidup secara damai dan diterima di tengah masyarakat.

Di saat Transgender dikelompokkan sama dengan Lesbian, Gay, dan Biseksual dalam sebutan LGBT yang cenderung memliki orientasi seksual yang menyimpang dari adat ketimuran dan ajaran Islam yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Maka transgender yang telah ada dan membumi di masyarakat akhirnya terdampak karena dihubungkan dengan kelompok Lesbian, Gay, dan Biseksual.

Untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat atas eksistensi transgender, maka disarankan untuk hidup membaur dengan masyarakat tidak ekslusif, ringan tangan membantu masalah sosial. Pada akhirnya perbuatan yang positif jauh lebih efektif daripada pencitraan melalui media. Sehingga masyarakat akan percaya bahwa para transgender bisa memberi solusi dan manfaat kepada masyarakat. Seperti keberadaan Transgender Bissu tempo dulu hingga sekarang masih beberapa di Sulawesi Selatan yang membumi dan dihormati oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail ketika memberi pengantar dalam Diskusi Mingguan Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan mahasiswa Universitas Pasundan dengan Tema LGBT (Transgender) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, pada Jumat (16/12/22) yang bertempat di Ruang Romli Atmasasmita.

Tampak hadir Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan HAM Dani Kusmawan, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan staf ASN Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, sejumlah Mahasiswa Universitas Pasundan Magang dan  komunitas Transgender Srikandi Pasundan (Abel Bilbina dan Devha Ramdani).

Kemudian Dani pun menambahkan, dalam UU HAM, ada peraturannya dan berlaku universal berlaku di seluruh dunia. “Yang terpenting mengenai adat dan moral. Di Indonesia berbeda karena ada filternya/peraturannya. Kita tidak boleh mengasingkan yang telah menjadi pilihan orang lain, kita harus tetap mengakui keberadaannya, tetapi bimbinglah mereka kepada jalan yang lurus,” tambahnya.

Pada kesempatan berikutnya, Abel dan Devha menanggapi, “Harapan saya melalui pembahasan ini, di Bandung sendiri, untuk transgender itu sendiri, tidak mesti diakui bahwa gendernya itu ada, tetapi yang saya inginkan adalah persamaan hak, perlakuan masyarakat yang saya terima diharapkan sama sebagaimana manusia seperti yang lainnya. Pengalaman pahit yang sering saya alami yaitu menjadi korban atas diskriminasi.”

Abel juga menuturkan, “Di Tahun 1998, dahulu ada sebutannya adalah wadam (transgender yang sekarang kita kenal). Sejak dahulu kita sudah berdampingan dengan kaum transgender, tetapi semenjak datang kabar dari luar negeri seperti Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT), masyarakat sekarang memandangnya dengan negative,” tuturnya.

Di samping mengkaji fenomena-fenomena yang telah terjadi terkait LGBT dalam kacamata HAM, diskusi ini pun bermanfaat bagi mahasiswa Unpas dalam mengkaji penelitiannya. Demi mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) yang merupakan tanggung jawab Negara dengan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan adil tanpa memihak gender.