BISAKAH PEMERATAAN BELAJAR TERJADI TANPA KITA SEMUA?

”Pemerataan akses belajar bukan sekadar tugas negara. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci agar setiap anak, dari kota hingga desa, dapat belajar dengan merdeka.”

Oleh A. Rusdian

Tahun ajaran baru 2025/2026 resmi dimulai pada 14 Juli. Tak lama berselang, bangsa ini bersorak karena kemenangan 1:0 atas Vietnam dalam laga final sepak bola U-23, tepat 29 Juli. Sebelumnya, 23 Juli, Presiden meluncurkan logo dan tema HUT RI ke-80: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Namun, di tengah gegap gempita itu, dunia pendidikan Indonesia menghadapi dilema di Jawa Barat, kebijakan penambahan jumlah siswa per kelas menjadi 50 di sekolah negeri menuai demo dari sekolah swasta yang khawatir kehilangan peserta didik. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan sistemik dalam distribusi akses belajar yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata. Kita perlu mengadopsi teori koneksionisme Thorndike: belajar terjadi jika ada hubungan yang konsisten antara stimulus, respons, dan akibatnya dalam konteks ini, pendidikan hanya akan berhasil jika ada sinergi dari seluruh elemen bangsa.

Al-Ghazali menekankan peran guru lebih besar dari orang tua karena menghidupkan jiwa anak. Tapi untuk bisa belajar, anak harus siap dalam konteks pendidikan nasional, kesiapan ini ditentukan oleh ekosistem yang merata. Maka, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga adalah prasyarat utama menghadirkan pendidikan yang bermakna, sebagaimana yang diusung dalam Kurikulum Cinta, Deep Learning, dan Gapura Panca Waluya. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan lima pembelajaran kunci dari kolaborasi lintas sektor dalam memastikan pemerataan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Berikut Lima Pembelajaran Kunci dari Kolaborasi 3 Pilar:

Pertama: Pemerintah Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Regulasi Inklusif; Implementasi Kurikulum Cinta dan Gapura Panca Waluya membutuhkan infrastruktur memadai, mulai dari ruang kelas hingga koneksi internet yang layak. Pemerintah harus memastikan pembangunan sarana pendidikan merata hingga daerah 3T. Seperti di Nusa Tenggara Timur, pembangunan BTS oleh BAKTI Kominfo telah memungkinkan sekolah-sekolah di pelosok mengakses pembelajaran daring dan hybrid yang mendukung Deep Learning.

Kedua: Dunia Usaha Menguatkan CSR Pendidikan Berkelanjutan; Peran swasta tidak boleh berhenti di donasi. CSR harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem belajar berkelanjutan. Contohnya, program Teaching Factory di SMK binaan Astra yang menggabungkan pendidikan vokasional dengan industri nyata, mempercepat kesiapan kerja siswa dan meningkatkan relevansi kurikulum. Ini adalah bentuk Deep Learning yang mengakar pada dunia nyata.

Ketiga: Komunitas sebagai Agen Literasi dan Budaya Belajar Lokal; Masyarakat melalui komunitas dapat menjadi jembatan antara sistem dan siswa. Di Kampung Literasi Bandung, warga membangun perpustakaan mandiri berbasis komunitas dan rutin mengadakan kelas membaca bagi anak-anak. Kegiatan ini menjadi perpanjangan tangan Kurikulum Cinta, menumbuhkan kecintaan belajar dari ruang sosial terkecil.

Keempat: Orang Tua sebagai Guru Pertama Perlu Didukung Pelatihan Parenting; Agar pendidikan holistik terwujud, orang tua perlu dibekali pemahaman parenting dan literasi digital. Di Yogyakarta, program Sekolah Orang Tua Hebat membekali orang tua dengan keterampilan mendampingi anak belajar daring, menjaga mental anak, dan membangun komunikasi positif. Ini menunjukkan bahwa Deep Learning juga menuntut kolaborasi emosional antara rumah dan sekolah.

Kelima: Lembaga Keagamaan dan Budaya Lokal sebagai Katalis Nilai; Pembelajaran holistik menuntut pendekatan nilai. Masjid, gereja, pura, serta lembaga adat bisa menjadi arena pendidikan karakter. Di Papua, program belajar berbasis rumah ibadah (BABI) telah mengintegrasikan pelajaran dengan nilai budaya setempat, memperkuat semangat belajar sekaligus merawat identitas. Kurikulum Cinta menjadi hidup karena menyatu dengan jati diri lokal.

Pendidikan yang merata dan bermakna tidak mungkin diwujudkan oleh satu aktor tunggal. Pemerintah harus berani membuka ruang partisipasi publik, swasta perlu melampaui donasi ke arah investasi SDM, dan masyarakat harus digerakkan menjadi pelaku perubahan. Pendidikan masa depan bukan hanya tentang angka partisipasi, tetapi tentang kualitas hidup yang ditentukan oleh semangat cinta belajar sepanjang hayat.

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar proyeksi ekonomi, tapi juga janji keadilan untuk setiap anak bangsa. Pemerataan akses belajar adalah bentuk konkret dari Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Saatnya kita semua pemerintah, swasta, dan masyarakat berdiri bersama sebagai guru bangsa, memastikan setiap anak belajar tidak karena mampu, tapi karena didukung. Wallahu A’lam.

Penulis: