Blame Game Antara Tikus dan Lumbung

Oleh H. Nanang, S.H.

(Ketua Dewan Pendidkan Kab. Garut)

Kita semua tentu pernah mendengar pepatah lama: “membunuh tikus tidak harus membakar lumbung.” Ungkapan ini sederhana, tapi sarat makna. Ia mengingatkan kita bahwa sebuah masalah kecil tidak boleh menjadi alasan untuk merusak sesuatu yang besar dan bermanfaat. Sayangnya, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pepatah ini sering dilupakan.

Hari ini, kita menyaksikan bagaimana keberadaan sebuah lembaga resmi yang sah secara hukum dibentuk melalui mandat negara, bahkan disahkan lewat SK Bupati justru dipersoalkan dan diprovokasi untuk dibubarkan. Tuduhannya macam-macam dianggap kurang berkontribusi, belum maksimal bekerja, atau lebih sempit lagi, hanya karena ada ketidaksukaan terhadap salah satu orang di dalamnya.

Pertanyaannya, apakah adil dan masuk akal membakar habis lumbung hanya karena ada seekor tikus berkeliaran?

Lembaga ini jelas bukan organisasi abal-abal, apalagi forum musiman. Ia dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas dan kemajuan daerah. Selama ini, ia berupaya menjadi mitra pemerintah memberi masukan, mengkritisi kebijakan, serta membuka ruang partisipasi publik. Mungkin hasilnya belum terlihat besar, tapi wajar saja lembaga ini baru berjalan dalam hitungan bulan, dengan dukungan dana yang serba terbatas. Logikanya, justru semua pihak perlu ikut mendorong agar lembaga ini tumbuh lebih kuat, bukan malah mendorong wacana pembubaran.

Ironisnya, ada pihak yang lebih sibuk menyalahkan daripada mencari solusi. Ada yang dengan ringan berkata: “bubarkan saja lembaganya!” Inilah yang disebut blame game permainan saling tuduh dan mencari kambing hitam. Padahal, sejarah kita terlalu sering menjadi saksi bagaimana pola pikir semacam ini hanya melahirkan kerusakan baru. Masalah tidak selesai, hanya berganti rupa.

Bahaya yang lebih besar dari wacana semacam ini adalah rusaknya tata kelola pemerintahan. Jika lembaga resmi yang legal dan bermanfaat bisa dengan mudah dibubarkan hanya karena sentimen pribadi atau opini sekelompok kecil orang, apa yang akan terjadi pada lembaga-lembaga lain? Hari ini lembaga pendidikan yang dipersoalkan, besok lembaga pengawas, lusa mungkin lembaga pelayanan publik. Semua bisa terancam hanya karena logika suka dan tidak suka. Jika pola ini dibiarkan hidup, maka pondasi pemerintahan dan pembangunan daerah akan perlahan runtuh.

Perlu diingat, keberhasilan sebuah lembaga bukan hanya tanggung jawab pengurusnya. Tidak adil jika semua beban diletakkan di pundak mereka yang baru bekerja beberapa bulan dengan dana terbatas. Pemerintah daerah, masyarakat, media, bahkan LSM sekalipun, seharusnya ikut berkontribusi. Menguatkan lembaga berarti menguatkan daerah. Menopang lembaga berarti menopang kepentingan publik. Sebaliknya, melemahkan lembaga sama saja dengan melemahkan masa depan kita sendiri.

Karena itu, mari kita menolak logika membakar lumbung hanya demi menangkap tikus. Jika ada persoalan dengan individu, selesaikan secara proporsional. Jika ada kekurangan dalam kinerja, mari kita perbaiki bersama-sama. Jika dana terbatas, mari perjuangkan tambahan dukungan. Jalan keluarnya adalah solusi konstruktif, bukan langkah destruktif.

Kita harus waspada terhadap opini liar yang mencoba menggiring wacana pembubaran lembaga. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar nama atau orang yang duduk di dalamnya, melainkan keberlangsungan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah.

Bangsa ini terlalu besar untuk dijalankan dengan logika emosional. Lembaga adalah amanat, lumbung adalah titipan, dan tikus betapapun menyebalkannya tidak pantas dijadikan alasan untuk membakar habis apa yang sudah kita bangun dengan susah payah.