BONUS DEMOGRAFI BAGI KEMAJUAN EKONOMI INDONESIA

Oleh KAMAJAYA, M.Pd

(Kabid. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI)

 

Isu sentral dalam menghadapi bonus demografi tahun 2030-2040 yang akan datang adalah jumlah usia angkatan kerja usia produktif (15 – 64 Tahun) lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak produktif (kurang dari usia15 Tahun dan di atas usia 65 tahun). Berdasarkan perhitungan statistik jumlahnya sekitar 64% dari jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 270 juta jiwa.

Peran strategis pemerintah dalam mengantisipasi bonus demografi adalah melakukan pembenahan terkait dengan pendidikan vokasi dan ketersediaan lapangan kerja. Dalam usaha tersebut pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalsasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, telah melibatkan berbagai pihak, seperti 12 Kementerian terkait, 1 Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 34 Gubernur. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat sinergi mendorong kemajuan pendidikan vokasi menengah SMK dalam menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mereka diharapkan akan mampu berkontribusi aktif dalam membangun bangsa dan negara.

Berdasarkan Inpres tersebut, penanganan pengembangan dan kemajuan SDM pendidikan vokasi dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Vokasi. Dirjen Vokasi akan menangani secara teknis baik terkait dengan sistem pendidikan di SMK, berbagai program pengembangan SMK, pemenuhan sarana prasarana pembelajaran, kerja sama dengan berbagai industri terkait sebagai user lulusan SMK, dll.

Isu sentral lainnya mengenai antisipasi menghadapi bonus demografi adalah masalah penanganan penempatan lulusan di berbagai perusahaan baik di dalam maupun luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Demikian pula pemerintah melalui Menteri Keuangan juga telah membuat suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan`dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi tertentu.

Dalam Pasal Satu Peraturan Menteri ini disampaikan:

1.         Wajib Pajak adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

2.         Penghasilan bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2, ayat (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Jadi jelas dengan adanya PMK No. 128/PMK.010/2019 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2019 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, yang terdiri dari 11 Pasal, diatur secara rinci dan tertib bagaimana pemerintah sangat serius mendorong industri untuk bisa terlibat langsung secara aktif dalam memajukan kualitas SDM Indonesia dengan memberikan pengurangan perhitungan pajak penghasilan.

Demikian pula diharapkan peran Menteri terkait lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan revitalisasi SMK untuk bisa meningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia sesuai dengan fungsi dan tugas kementerian masing-masing.

Sementara pihak swasta dalam hal ini industri dan atau perusahaan BUMN, memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kemajuan lingkungan masyarakat sekitar seperti yang diatur dalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dalam  Pasal 74, disebutkan:

1)         Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2)         Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3)         Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)         Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan menurut World Business Council on Sustainable Development, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas.

Bila pengelolaan CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, tentunya akan dapat membawa dampak manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat lndonesia dalam menghadapi bonus demografi.

Kemudian dengan kemampuan melihat pangsa pasar kerja bebas, Indonesia dapat memanfaatkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh  beberapa negara maju tentang ketenagakerjaan di mana di sana telah terjadi adanya ketimpangan antara supply and demand. Lebih banyak lapangan kerja yang tersedia (demand) dibandingkan dengan para pelamar kerja (supply) karena adanya sejumlah pekerja yang pensiun dalam jumlah masal dan kondisi kependudukan di negara tersebut lebih banyak mereka yang berusia di atas 65 tahun dibanding dengan usia produktifnya (aging population).

Negara-negara tersebut sangat memerlukan adanya tenaga kerja asing yang bisa bekerja di negaranya agar roda ekonomi mereka tetap survive. Selain ketersediaan lapangan kerja yang  cukup besar dengan pendapatan yang diterima oleh para pekerja di sana bisa lebih besar beberapa kali lipat bila dibanding dengan penghasilan di negara sendiri, dan masa kerja/kontrak kerja lebih lama sehingga cukup waktu bagi para generasi muda produktif Indonesia yang berkarier di LN dalam mengumpulkan pundi-pundi sebagai bekal masa depannya. Peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sepatutnya pemerintah pusat/provinsi menghadapi bonus demografi yang akan datang dapat memberikan perhatian lebih dalam menangkap peluang sekaligus sebagai tantangan bagi usaha penempatan para lulusan SMK di dalam negeri sebagai karyawan industri/ bekerja di UMKM sebagai entrepreneurs dan atau menempatkan lulusan SMK di luar negeri dengan memanfaatkan permasalahan yang terjadi di beberapa Negara maju.

Melalui penempatan lulusan SMK di luar negeri pemerintah akan dapat banyak menerima manfaat berupa remittance yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan di beberapa negara remittance  yang diperoleh bisa mencapai sepertiga pendapatan total negara, dan di Indonesia sendiri dikatakan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Prof. drg. Chaerul Tanjung, bahwa: Remittance Pekerja Migran Indonesia adalah Dewa penyelamat Indonesia dalam situasi defisit neraca berjalan.

Bila semua pihak terkait baik pendidikan vokasi menengah SMK, Pemerintah Pusat/Daerah, maupun industri bisa sinergi Link and Match saling menguatkan satu dengan yang lain, maka Indonesia optimis akan menerima manfaat bagi kemajuan ekonomi dalam menghadapi bonus demografi 2030-2040.