BOPD Sekolah Dasar, Mengapa Tidak?

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI/KACI)

Di sela diskusi organisasi bersama seorang kepala sekolah SD yang kritis. Terselip sebuah aspirasi dan pesan jleb. Ia katakan, “Mengapa tidak para Bupati dan Walikota memberikan dana BOPD pada jenjang pendidikan dasar (TK/SD/SMP). Semangat para Bupati dan Walikota pada dunia pendidikan sebaiknya konsisten sebagaimana saat masa kampanye.”

Pendidikan dasar mulai dari TK, SD, SMP sangat-sangatlah penting dan strategis. Dari jenjang pendidikan dasarlah setiap manusia insan pelajar bisa lebih baik ketika mengikuti jenjang pendidikan menengah sampai perguruan tinggi. Pendidikan dasar adalah peletak dasar insan pendidikan mengenali dimensi pendidikan formal.

Literasi, numerasi dan karakter diawali di pendidikan dasar. Faktanya jenjang pendidikan dasar seolah atau kadang dianggap tidak lebih penting dari pendidikan menengah dan tinggi. Bahkan pemerintah sendiri seolah punya persepsi yang sama bahwa pendidikan dasar tidak lebih penting dari pendidikan tinggi. Seolah menegasakan pendidikan karakter tidak lebih penting dari pendidikan intelektual.

Padahal maju mundur sebuah bangsa sangat terkait dengan karakter bukan semata intelektual. Karakter baik maka bangsa baik. Intelektual baik dengan karakter gagal didik maka bisa lahir “monster intelektual”. Serendah apa pun intelektualitas manusia bila punya karakter maka Ia tetap akan menjadi insan yang baik. Maka tak heran dalam penelitian disimpulkan bahwa karakter seseorang 80 persen menentukan sukses masa depan.

Sebaiknya ada revitalisasi tata kelola pendidikan kita. Utamakan pendidikan dasar dan selanjutnya baru ke pendidikan lebih tinggi. Bila kita lihat dari dana BOS tertuang dalam Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Pasal 6 dituliskan untuk Sekolah Dasar (SD) per siswa mendapat Rp 900 ribu. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat Rp 1,1 juta per siswa.

Sementara Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat Rp 1,5 juta per siswa. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rp 1,6 juta per siswa. Beda Rp 400 sampai Rp 500 ribuan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Akan sangat sulit berkembang dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bila sebuah sekolah SD dengan murid sedikit, dominan gurunya honorer, dan BOS-nya hanya Rp 900 ribu.

Mau dibawa kemana pendidikan dasar Indonesia? Quo vadis? Maka setidaknya dengan dana BOS yang tidak cukup dan jauh berbeda dengan jenjang pendidikan menengah, setidaknya para Bupati dan Walikota memberikan dana BOPD. Tentu dengan syarat dan verifikasi yang jelas terkontrol. Bisa dipertanggung jawabkan dan dipertanggung gugatkan.

Dimensi pendidikan dasar semoga bisa lebih baik. Sulit memang ketika pendidikan dasar dianggap tidak lebih utama padahal sangat strategis. Sukses itu bila yang utama lebih diutamakan. Sukses itu bila tatakelola pendidikan lebih diutamakan dari tatakelola politik.