Bukan Sekadar Gratis: Menghitung Harga Cita-Cita Pendidikan

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Ada janji yang terdengar seperti keadilan yang tertunda. Sekolah negeri tanpa pungutan, kuliah tanpa UKT, asrama bagi anak miskin, layar pintar di pelosok, dan uang hasil korupsi yang “dikembalikan kepada rakyat.” Kalimat-kalimat itu mudah diucapkan di panggung. Di ruang kelas, janji yang sama harus menghadapi guru yang belum sejahtera, dana yang masih bocor, dan anggaran yang sudah memiliki tuan.

Gagasan pendidikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut dibaca sebagai satu paket, bukan sebagai deretan program yang berdiri sendiri. Paket itu mencakup wacana pendidikan negeri gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, digitalisasi melalui papan interaktif, revitalisasi sekolah, penguatan beasiswa, serta usulan memanfaatkan dana pemulihan aset korupsi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [Kemendikdasmen], 2026; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2026). Cita-citanya mulia: memutus rantai kemiskinan melalui sekolah. Persoalannya bukan pada niat, melainkan pada desain.

Sekolah sebagai investasi, bukan belanja seremoni

Teori modal manusia sudah lama menjelaskan mengapa negara yang serius pada pendidikan biasanya menuai hasil di pasar kerja. Tinjauan global atas lebih dari seribu estimasi di 139 negara menemukan bahwa imbal hasil pribadi atas satu tahun tambahan sekolah rata-rata sekitar sembilan persen per tahun (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Di Indonesia, korelasi serupa berulang: semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah risiko kemiskinan (Universitas Negeri Surabaya, 2024).

Namun investasi itu tidak bekerja secara otomatis. Studi tentang pekerja Indonesia menunjukkan bahwa mereka yang tumbuh dalam kemiskinan memperoleh imbal hasil pendidikan yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak miskin—bahkan setelah kemampuan kognitif dikendalikan (Danon dkk., 2026). Artinya, menghapus uang sekolah hanyalah syarat awal. Tanpa mutu pembelajaran, jaringan kerja, dan perlindungan dari kemiskinan rumah tangga, ijazah tidak dengan sendirinya menjadi tangga sosial.

Di sinilah gagasan “gratis merata” perlu diuji. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri lebih banyak menapis kemampuan akademik daripada menapis kemiskinan. Jika UKT dihapus untuk semua mahasiswa PTN, negara berisiko mensubsidi keluarga yang sesungguhnya mampu membayar, sementara anak miskin di perguruan tinggi swasta tetap menanggung biaya (Jejen, dalam Kompas, 2026; Syafei, 2026). Keadilan fiskal tidak selalu identik dengan keseragaman tarif.

Peta gagasan dan harga yang menyertainya

Pemerintah menempatkan fungsi pendidikan pada kisaran Rp820,9 triliun dalam rancangan anggaran 2027, sesuai mandat konstitusi tentang alokasi minimal 20 persen (Kementerian Keuangan, 2026). Angka itu besar. Ia juga sudah terisi: gaji dan tunjangan guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi, Sekolah Rakyat, dan program gizi sekolah yang sempat menekan porsi belanja pendidikan murni (Reuters, 2026; Purbaya, 2026).

Perhitungan resmi untuk menggratiskan kuliah di seluruh PTN saja mencapai sekitar Rp93,74 triliun per tahun (Yuliarto, 2026). Estimasi yang lebih luas untuk pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi disebut mencapai ratusan triliun (Abdullah, 2026; Manilet, 2026). Sementara itu, dana hasil korupsi, meski secara moral memikat, bersifat tidak tetap. Ia layak dipakai untuk beasiswa tambahan atau belanja modal. Ia tidak layak dijadikan tiang penyangga gaji guru dan operasional kampus setiap tahun.

Sekolah Rakyat menampilkan dilema yang lebih tajam. Program asrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sudah beroperasi di ratusan titik, dengan target ratusan sekolah hingga 2029 (Antara, 2026). Ambisinya dapat dipahami: anak yang rumahnya tidak memungkinkan belajar membutuhkan ruang yang utuh. Kritiknya juga beralasan. Anggaran puluhan triliun untuk puluhan ribu siswa, jika dibandingkan dengan BOS yang menjangkau puluhan juta peserta didik, memunculkan pertanyaan tentang efisiensi (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2026). Indonesia Corruption Watch (2026) menyoroti pengadaan yang tidak selalu relevan dengan pembelajaran. Sekolah baru tidak otomatis lebih adil daripada sekolah lama yang diperbaiki.

Digitalisasi menghadapi ujian yang mirip. Target tiga hingga enam papan interaktif per sekolah, platform Rumah Pendidikan, dan gagasan memantau kelas dari pusat terdengar seperti lompatan (Prabowo, 2026). Lompatan itu hanya terjadi jika listrik, internet, pelatihan guru, dan perawatan perangkat tersedia. Tanpa itu, layar pintar berubah menjadi perabot mahal. Pengalaman pengadaan perangkat sebelumnya mengingatkan bahwa teknologi pendidikan rentan pada mark-up dan ketidaktepatan guna.

Kebocoran yang tidak boleh dilupakan

Sebelum memperbesar keran, negara perlu melihat retakan pada ember yang sudah ada. Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 12 persen sekolah menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukan. Temuan lain lebih mengkhawatirkan: indikasi pungutan terkait BOS, nepotisme pengadaan, dan penggelembungan biaya masih muncul di sebagian satuan pendidikan (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2025).

Program transformasi seperti Sekolah Penggerak pernah menunjukkan perbaikan literasi, numerasi, dan praktik guru di sekolah peserta, tetapi hasilnya tidak merata dan bergantung pada pendampingan. Ketika kebijakan bergeser ke program baru, pelajaran lama mudah terabaikan: mutu naik karena guru dan tata kelola, bukan karena nama program berganti.

Dampak ekonomi yang perlu dihitung dua kali

Dalam jangka pendek, penghapusan biaya sekolah meringankan rumah tangga miskin, menahan anak di kelas, dan menambah ruang konsumsi. Pengadaan konstruksi dan perangkat menciptakan permintaan sementara bagi industri dan jasa. Itu manfaat yang nyata.

Dalam jangka menengah, manfaat itu bisa terbalik jika belanja fisik mengalahkan belanja pembelajaran. Ada biaya kesempatan: setiap triliun yang tertanam pada asrama baru atau panel tambahan adalah triliun yang tidak dipakai untuk menutup biaya tersembunyi: seragam, transportasi, buku, bagi anak miskin di sekolah yang sudah berdiri. Ada pula risiko fiskal: menumpuk program unggulan pada pos pendidikan yang sama membuat satu janji memakan janji yang lain.

Dalam jangka panjang, hasil ekonomi hanya muncul jika lulusan terserap kerja produktif. Pendidikan yang diperluas tanpa perbaikan mutu dan tanpa hubungan dengan vokasi serta industri menghasilkan pengangguran terdidik. Negara membayar UKT. Anak tetap menunggu pekerjaan. Yang terjadi bukan mobilitas sosial, melainkan penundaan kekecewaan.

Jalan yang lebih tenang menuju cita-cita yang sama

Yang dibutuhkan bukan penolakan terhadap akses, melainkan urutan yang bijak.

Pertama, rapikan instrumen yang sudah ada. Perkuat BOS, PIP, dan KIP Kuliah agar benar-benar menutup hambatan biaya bagi desil terbawah. Wajibkan publikasi realisasi dana per sekolah. Audit pengadaan secara terbuka. Tanpa langkah ini, program baru hanya menambah saluran yang sama-sama bocor.

Kedua, terapkan “gratis” secara bertahap dan afirmatif. Uji coba pada SD dan SMP di wilayah 3T serta kantong kemiskinan lebih masuk akal daripada penghapusan serentak di semua jenjang (Abdullah, 2026). Di pendidikan tinggi, perbesar beasiswa afirmasi sebelum menghapus UKT bagi seluruh mahasiswa PTN. Keadilan menuntut ketepatan sasaran, bukan keseragaman administratif.

Ketiga, tempatkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen sempit. Ia cocok untuk anak yang lingkungannya tidak memungkinkan belajar, bukan sebagai pengganti perbaikan sekolah desa. Setiap unit baru perlu diikat pada indikator: ketepatan sasaran, angka bertahan hingga lulus, hasil belajar, dan biaya per siswa.

Keempat, urutkan digitalisasi dari bawah. Pastikan daya dan koneksi, latih guru, baru kirim perangkat. Studio guru pusat dapat menolong daerah yang kekurangan pengajar mata pelajaran tertentu, tetapi tidak boleh menyingkirkan guru lokal atau mengubah kelas menjadi panggung pengawasan.

Kelima, biayai yang rutin dari yang rutin. Dana pemulihan aset korupsi dicatat terpisah untuk belanja modal dan beasiswa tambahan. Operasional tahunan tetap bersumber dari APBN yang berulang. Redesain alokasi 20 persen agar yang sampai ke ruang kelas bertambah, bukan hanya yang sampai ke upacara.

Keenam, sambungkan sekolah dengan dunia kerja. Tanpa magang, vokasi, dan permintaan industri, pendidikan gratis hanya memindahkan antrean dari loket SPP ke loket lowongan.

Penutup

Pendidikan adalah hak. Karena ia hak, negara wajib hadir. Karena ia mahal, negara wajib hadir dengan perhitungan. Gagasan pemerintahan Prabowo menyentuh luka yang benar: biaya yang memberatkan, sekolah yang rusak, ketimpangan mutu, dan kemiskinan yang diwariskan. Luka itu tidak sembuh hanya dengan kata “gratis.”

Yang menyembuhkan adalah urutan yang sabar: tutup kebocoran, sasar yang paling rentan, jaga mutu guru, ukur hasil belajar, dan jujur pada batas kemampuan fiskal. Cita-cita boleh besar. Anggarannya harus tenang. Dan yang paling penting, keberhasilan jangan diukur dari jumlah gedung yang diresmikan, melainkan dari anak miskin yang masuk sekolah, bertahan, lulus, lalu mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Daftar Pustaka

Abdullah, S. (2026, 24 September). Said Abdullah targetkan anggaran Rp302 triliun untuk pendidikan gratis mulai 2028. Kompas.com. https://nasional.kompas.com

Antara. (2026, 12 Januari). Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo targetkan 500 sekolah hingga 2029. Antara News.

Danon, Z., Sohnesen, T. P., & Wai-Poi, M. (2026). Childhood poverty and the returns to education in Indonesia (GLO Discussion Paper No. 1731). Global Labor Organization.

Indonesia Corruption Watch. (2026, 3 Agustus). Sorotan tata kelola anggaran Program Sekolah Rakyat. Independen.id.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026). Catatan efisiensi anggaran Sekolah Rakyat. Dilaporkan dalam BBC News Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 14 Agustus). Konferensi pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026, 24 September). Siaran pers: Tindak lanjut arahan presiden mengenai layanan pendidikan gratis.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 24 April). Temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024. Dilaporkan dalam Kompas.com dan Tempo.co.

Kompas. (2026, 22 September). Catatan atas janji pendidikan negeri gratis Prabowo. Kompas.com.

Manilet, Y. R. (2026, 24 September). Fiskal mampu biayai pendidikan gratis, tantangannya prioritas APBN. Kontan.

Prabowo, S. (2026, 14 Agustus). Pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI–DPD RI.

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. Education Economics, 26(5), 445–458. https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426

Purbaya, Y. S. (2026, 14 Agustus). Penjelasan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Reuters. (2026, 30 Juli). Indonesia court bars use of education budget to fund free meals starting from 2028. Reuters.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026, 24 September). Arahan presiden terkait percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri.

Syafei, A. W. (2026, 25 September). Menakar akuntabilitas ide pendidikan gratis Prabowo. Katadata.co.id.

Universitas Negeri Surabaya. (2024). Hubungan SDGs 1 dan SDGs 4 di Indonesia: Memutus lingkaran kemiskinan melalui pendidikan.

Yuliarto, B. (2026, 21 September). Simulasi kebutuhan pembiayaan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.