BUKTI DUKUNG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN TUGAS TAMBAHAN DI E-KINERJA

Oleh Tatang Sunendar

Awal tahun 2024 tepatnya 1 Januari sampai 31 Januari guru dan kepala sekolah disibukkan membuat e-kinerja dalam plaftform merdeka mengajar (PMM). Kegiatan yang guru lakukan melalui Platform Merdeka Mengajar adalah perencanaan Kinerja yang memiliki lima tahap  harus dilakukan oleh Guru, mulai dari penyusunan ‘Praktik Kinerja’/Praktik Pembelajaran  hingga melakukan pengecekan rangkuman dari penyusunan yang telah dibuat. Lebih tepatnya terdiri dari 5 bagian dalam perencanaan kinerja, antara lain: 1.) Praktik Kinerja/Praktik Pembelajaran 2.) Pengembangan Kompetensi 3.) Tugas Tambahan 4.) Perilaku Kinerja dan 5.) Rangkuman. Dari lima bagian tersebut yang dinilai hanya dua yaitu praktek kinerja dan perilaku kinerja sedangkan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan hanya sebagai bahan pertimbangan. Namun walau sebagai bahan perimbangan ada syarat minimal kewajiban guru  mengumpulkan minimal 32 point dari  bagian pengembangan kompetensi sedangkan tugas tambahan tergantung penugasan dari kepala sekolah. Nah pada tulisan ini sengaja difokuskan pada bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan No.7607/B.B1/HK.03.2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Guru dan kepala sekolah melaksanakan pengembangan kompetensi sebagaimana pasal 14 jika guru memilih kegiatan di luar pasal 14 maka harus didiskusikan dengan penilai dalam hal ini kepala sekolah atau pengawas misalnya guru memilih pengembangan kompetensi untuk sekolah ke jenjang S2 maka guru harus mendiskusikan dulu dengan kepala sekolah. Adapun dalam pengembangan kompetensi cakupannya terdiri dari 1) Program Prioritas yang terdiri dari pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, 2) berperan sebagai kontributor seperti kontributor guru penggerak, asesor, narasumber, pengajar praktik, fasilitator, guru pamong, coach/mentor, penelaah, pembuat konten, dan non prioritas jika menjadi peserta dalam kegiatan lokakarya, seminar dll.

Setelah Guru memilih dan melaksanakan pengembangan kompetensi maka akan diminta untuk mengunggah bukti pendukung Pengembangan Kompetensi pada Pelaksanaan Kinerja. Bukti dukung yang diunggah dapat berupa Bukti Karya yang telah dipublikasikan pada platform Merdeka Mengajar, serta Sertifikat Pelatihan yang diperoleh melalui platform Merdeka Mengajar atau lainnya. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB. Mengunggah bukti dukung bisa dilakaukan setelah mendapatkan sertifikat bisa juga dikumpulkan dulu baru diunggah maksimal satu bulan seblum akhir semester tetapi sebaiknya saat menerima satu hari atau dua hari baru diunggah begitu juga untuk lampiran kegiatan.

Berikut informasi tentang jenis bukti dukung yang harus diunggah sesuai dengan Pengembangan Kompetensi yang telah dipilih oleh Guru.

Dari beberapa kegiatan diatas jika bukti dukung berupa berupa sertifikat maka sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 (enam) bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada Pengelolaan Kinerja Periode Januari-Juni 2024 adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan/sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari-Juni 2024. Adapun instansi yang mengeluarkan sertifkat adalah lembaga yang  menyelenggarakan kegiatan tersebut bIsa dinas Pendidikan, BBGP,Dirjen GTK atau kalau seminar adalah lembaga yang menyelenggarakan seminar tersebut

Selanjutnya tugas tambahan merupakan tugas bersifat oposional, tidak berlaku untuk semua guru. Bagi guru yang mendapat  untuk melaksanakan Tugas Tambahan, kepala sekolah  akan mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor dalam penilaian kinerja.  Sementara bagi guru yang tidak melaksanakan tugas tambahan, kinerja guru  akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. tugas tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan Surat Keputusan, sedangkan jenis tugas tambahan diatur  dalam  Peraturan-peraturan  sebagai  landasan hukum dan pedoman bagi pelaksanaan tugas tambahan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, dan merinci prosedur yang harus dijalankan dalam pengelolaan kinerja, memastikan agar pemberian dan pelaksanaan Tugas Tambahan berada dalam kerangka aturan yang jelas dan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku.

Adapun sebagai informasi peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tambahan anatra lain :