CARA BIJAK ORANG SUNDA HADAPI “KASUS ARTERIA DAHLAN”

Oleh Hasbulllah Fudail

Saya bukanlah orang Sunda (lahir di Maros Sulawesi Selatan, Bugis-Makassar), yang harus  marah dan tersinggung atas kelakuan anggota Dewan Yang Terhormat Arteria Dahlan ketika meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi  karena  bertutur kata bahasa Sunda di DPR.

Sebagai sesama anak bangsa yang terlahir dengan identitas suku dan ras yang berbeda, hal ini tentunya menimbulkan rasa kebersamaan dan solidaritas spontan merasa kecewa atas perilaku  tersebut, dengan alasan  kedekatan: 1. Tautan Sejarah Perjuangan NKRI. Ketika terjadi pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan tahun 1950 Tentara Siliwangi yang didominasi orang Sunda, mampu meredam dan menaklukkan pemberontakan itu dengan  pendekatan teritorial (pendekatan agama Islam yang sama, melakukan kawin campur Sunda dan Bugis/Makssar). 2. CPNS di tanah Sunda. Memulai karier sebagai CPNS pada tahun 1996  dengan penempatan pertama di Bappeda Cianjur dan saat ini bermukim di Bandung sudah lebih 11 tahun. Cianjur merupakan salah satu daerah penutur bahasa Sunda yang dianggap sangat halus. 3. Beristrikan gadis Sunda. Sebagai makhluk sosial saya ditakdirkan mendapat pasangan hidup istri yang berdarah Sunda dari kabupaten Garut. Inilah 3 alasan utama itu membuat saya terdorong menuliskan opini ini.

Untuk menhadapi kesombongan dan kecongkakan Anggota Dewan Yang Terhormat tersebut, maka cara Bijak dan Cerdas yang bisa dilakukan orang/masyarakat Sunda mencakup:

1. Demo Tanpa  Anarkis

Berbagai lapisan masyarakat Sunda yang ada di wilayah Jawa Barat maupun daerah lainnya  berupaya melakukan demo dengan tanpa anarkis/merusak. Demo mulai di Bandung, Karawang, Cianjur, dan berbagai daerah lainnya sampai saat ini demo itu terus digaungkan berbagai kalangan dengan tentunya tidak bisa steril dari kelompok politik yang juga ikut nimbrung di dalamnya dalam momentum pemilihan umum yang semakin dekat.

Tokoh politik seperti Ridwal Kamil (Gubernur Jawa Barat) juga meminta agar Arteria meminta maaf ke masyarakat Sunda, yang sejak awal dengan sombomgmya tidak akan meminta maaf. Setelah demo dan tuntutan semakin besar, maka DPP PDIP sebagai partai tempat bernaungnya harus memanggil dan menyuruh Arteria meminta maaf. Permohonan maaf yang tidak ikhlas alias terpaksa karena tekanan DPP PDIP.

Selain itu berbagai perlawanan bergaung di Media Sosial juga digaungkan seperti: Pecat Arteria Dahlan, Arteria Dahlan Harus Minta Maaf, Sunda Tanpa PDIP.

Perlawanan di Media Sosial yang sempat viral menjadi peringatan besar bagi PDIP dalam kontestasi pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2024.

Demo-demo elemen masyarakat Sunda masih dalam tatanan normal karena tidak melakukan pengerusakan dan dampak terhadap berbagai kepentingan masyarakat. Sesuai dengan budaya Sunda yang sangat menghargai orang lain dan sangat terbuka menerima dengan berbagai suku bangsa untuk hidup di tanah Sunda.

2. Menhukum di Ajang Pemilihan Umum 2024

Pemilihan Umum adalah mekanisme konstitusional dalam periode 5 (lima) tahunan untuk memberi penghargaan ataupun penghukuman atas kinerja partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berbagai kebijakan partai maupun kelakuan anggota partai yang mencederai  kepentingan masyarakat banyak, lewat mekanisme Pemilu inilah momentumnya, apakah tetap memilihnya ataukah pindah ke partai lain maka rakyatlah yang punya suara menentukan?

Berbagai kalangan sudah memprediksi bahwa kasus Arteria Dahlan jelas akan mempunyai pengaruh signifikant terhadap perolehan suara PDIP dari Jawa Barat. Dalam Pemilu tahun 2014 PDIP menjadi pemenang terbanyak suara di Jawa Barat, PDIP meraih 4.159.404 suara atau 19,63 persen suara dengan perolehan kursi sebanyak 17 kursi di DPR, sementara pemilu 2019 PDIP  menjadi runner up  kedua  dengan jumlah 3.510.525 suara  dengan Perolehan 12 kursi DPR  Setelah partai Gerindra mendapat 4.320.050 suara dengan 18 kursi DPR.

Akademisi Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, memprediksi  perolehan suara dari PDI-P di Jawa Barat akan merosot akibat dari kasus tersebut. Hal itu dapat terlihat kata Jamiluddin dari munculnya tagar #SundaTanpaPDIP# yang ramai di medsos serta respons beberapa warga hingga public figur Jawa Barat. Demikian juga Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono sekaligus anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat mengungkapkan perasaan khawatirnya atas dampak pernyataan koleganya, Arteria Dahlan suara PDIP di Jawa Barat bisa gembos.

Agenda pemilihan umum sudah ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu Senin, 24/01/2022 yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif 17 Februari 20224 dan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 27 November 2024.

Apakah dalam Pemilu 2024 Arteri Dahlan masih terpilih  menjadi anggota DPR dan akankah   Perolehan Suara PDIP di Jawa Barat pada Pileg 2024 menurun atau meningkat? Akan sangat ditentukan kecerdasan orang Sunda menyikapi peristiwa ini!