CATATAN AKHIR TAHUN: DEKADENSI DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA TANTANGAN MENUJU PESTA DEMOKRASI 2024

Oleh Yasier Dwi Putra

Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai polemik persoalan demokrasi. Negara Indonesia bahkan telah menguji beberapa sistem demokrasi diantaranya demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan demokrasi pancasila. Dari ketiga varian demokrasi yang telah dicoba gagal memberikan tatanan yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi terbesar didunia, proses demokrasi di indonesia masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Istilah demokrasi yang perkenalkan oleh Abraham Linclon yakni, suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di indonesia memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi juga merupakan mandat dari sila ke-empat Pancasila yang mengharuskan pemerintah untuk mengutamakan sistem kerakyatan dan dilakukan musyawarah mufakat. Demokrasi seharusnya memberikan keistimewaan kepada warga indonesia untuk berpartisipasi secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perancangan hukum. Namun pada praktiknya, apakah kualitas demokrasi di indonesia sudah membaik?

Pada faktanya demokrasi saat ini belum lepas dari berbagai permasalahan, mulai dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas, masih tersebar berita bohong dan berita palsu, minoritasnya oposisi di Indonesia, masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas, bahkan absennya masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintahan. Situasi tersebut membahayakan demokrasi, beberapa tahun silam dihadapkan dengan pembubaran ormas tanpa melalui proses hukum bahkan tahun lalu juga dihadirkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi justru mengancam kebebasan berekspresi bagi kaum jurnalis dan warga lainnya, wajar saja hal itu justru membuat negara indonesia jauh untuk bisa mengindahkan demokrasi.

Kebebasan mengemukakan pendapat itu hak setiap warga negara indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan tinggi pada asas-asas demokrasi. Ternyata kebebasan berpendapatpun masih ditabrakan dengan istilah etika. Ada steorotip ”harus beretika dalam berpendapat“ memang parameter ber etika itu seperti apa ? tolak ukur etika itu sejauh apa ? menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya yang dibangun untuk menetukan batas-batas etika akan divonis sebagai pengebirian pendapat. Etika dalam berpendapat tidak perlu dipatuhi dengan adat ketimuran atau adat kesopanan, karena bicara etika ialah proses penyampaian sedangkan pendapat adalah isi penyampaian. Tetapi pendapat yang layak ialah yang sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, adapun pemutarbalikkan fakta akan dianggap sebagai pencemaran nama baik dan sudah pasti itu melanggar etika. Dalam menggunakan hak berpendapat seseorang harus memegang dua prinsip yakni bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, gagasan, atau komentar dapat disampaikan secara bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Sedangkan bertanggung jawab artinya ide, gagasan, atau pikiran mesti dilandasi oleh akal sehat, niat yang baik, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sudah sepatutnya sebagai manusia merdeka wajib menyuarakan atau mewakili pendapat yang menjadi kepentingan rakyat.

Sebagai kaum pelajar wajib mempertanyakan dan menuntut hak-haknya, kita mesti mengenang kembali terhadap kasus Munir Said Thalib dibunuh diudara tanpa diketahui siapa pelakunya dan sudah puluhan tahun namun tidak ada kejelasan. Munir Said Thalib dibunuh karena diracun hingga tewas dalam penerbangan Garuda Indonesia bernomor GA 974 pada Selasa, 7 September 2004. Ini bukanlah kasus kriminal biasa sebab kasus ini melibatkan aktor negara, pihak Garuda Indonesia dan penuh dengan konspirasi sehingga pembunuhan itu dilakukan secara struktural dan ini adalah tindakan kejahatan yang terorganisir. Kasus tersebut merupakan tindakan kejahatan yang serius dan masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Oleh karena itu, seharusnya kasus pembunuhan Munir menjadi tugas negara dalam meyelesaikannya. Namun kabar mengenai kasus ini seakan-akan ditutup dan menghilang begitu saja sehingga kasus ini terlupakan (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Desember 8, 2021). Kematian Munir masih menyisakan tanda tanya, siapa dibalik pembunuhan Munir dan bagaimana tanggung jawab negara terhadap kasus tersebut? Bahkan sampai di era Jokowi pun kasus ini belum dituntaskan. Apabila kasus ini dituntaskan maka itu bentuk komitmen negara sebagai perwujudan melindungi Hak Asasi Manusia dan bentuk jaminan atas demokrasi. Demokrasi perlu dijamin keutuhannya sehingga masyarakat bisa memaksimalkan haknya untuk bersuara dan berpendapat.

Adapun data mengenai indeks demokrasi yang terbit pada tahun 2022 dan disusun oleh Economist Intellegenci Unit, indeks demokrasi Indonesia masih dikategorikan cacat (flawed democracy) yakni Indonesia menempati urutan ke-52 di dunia dengan skor total 6,71/10. Data tersebut menunjukkan Indonesia memperoleh angka terendah. Bahkan kandidat presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dalam program Debat Capres ikut menuturkan bahwa indeks demokrasi di indonesia mengalami penurunan.

Mengingat data tersebut menjadi tamparan untuk terus menggaungkan esensi demokrasi yang ideal yaitu melibatkan pasrtispasi aktif dari warga negara dalam pengambilan keputusan politik, hak asasi manusia yang dihormati, perlindungan minoritas, transparansi pemerintahan, serta kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Prinsip-prinsip tersebut menciptakan lingkungan dimana kekuasaan didasarkan pada kehendak rakyat dan melindungi hak-hak individu.

Menjelang pesta demokrasi 2024, tentunya pemilu sebagai ajang sarana mewujudkan kehidupan politik yang demokratis. Beberapa hari lagi akan dihadapkan pesta demokrasi yang akan diselanggarakan pada 14 pebruari 2024, pemilu ini momentum menentukan pemimpin untuk 5 tahun kedepan. Bagaimana tantangan demokrasi di indonesia?

Negara Indonesia dikatakan negara yang demokratis karena terus melakukakan proses demokrasi. Salah satu kriteria negara demokratis ialah melaksanakan pemilihan umum yang adil dan jujur. Pada tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum secara jujur adil dan bahkan momentum pemilu pada tahun 1999 diakui oleh pengamat internasional. Begitu pula pada tahun 1995 pemilihan umum di Indonesia pun diakui sebagai momentum pemilu yang adil. Namun sekarang keadaannya justru berbalik, masalahnya mengapa sekarang pemilu banyak diwarnai dengan keributan yang menimbulkan kerusuhan? Padahal bila menelaah nilai demokrasi hal tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Bahkan kabar yang baru saja terdengar bahwa ada kejadian yakni serangan yang ditujukan pada relawan kandidat pilpres yang dilakukan oleh oknum-oknum tertent, itu menunjukkan betapa bobroknya negara ini dalam menjamin perlindungan untuk warganya.

Di samping beredarnya disinformasi dan berita bohong (hoax) sering ditargetkan kepada salah satu kandidat. Tujuan dari pemberitaan bohong ini tidak lain adalah untuk mengurangi dukungan suara dari masyarakat yang dimana dapat mempengaruhi persepsi calon pemilih yang minim dalam pengentahuan dan mudah dipengaruhi oleh informasi palsu. Selain itu potensi ancaman keamanan cyber-pun tidak terhindarkan terhadap infrastruktur pemilihan umum serta manipulasi data, sehingga hak asasi pemilih tidak terlindungi

Selain itu isu mengenai politik indentitas pun masih kental ditonjolkan sejak satu dekade yang lalu dimana dapat menimbulkan polarisasi ditengah-tengah masyarakat. Pada momentum pemilu ini para kandidat sedang gencar melaksankan kegiatan kampanye. Salah satu strategi politik yang dilakukan adalah dengan mengencangkan isu-isu indentitas, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Fenomena politik indentitas adalah strategi untuk menarik simpati publik. Di indonesia politik indentitas sudah menjadi hal yang lumrah, karena dengan menggunakan isu-isu indentitas dapat membentuk persepsi masyarakat. Politik indentitas cenderung bersifat emosional sehingga mudah diamini oleh masyarakat. Namun politik indentitas ini menjadi sarana yang efektif untuk memenangkan pemilu, tapi juga memiliki potensi buruk untuk memecah belah masyarakat. Bahkan isu-isu lima tahunan seperti pelanggaran HAM tentang penculikan para aktivis reformasi masih saja di lempar oleh beberapa pihak untuk menyerang salah satu calon presiden peserta pemilu.

Adapun untuk mengontrol hal-hal yang tidak diinginkan maka diperlukan upaya keamanan secara komprehensif dari berbagai pihak terutama penyelenggara pemilu yakni KPU dan BAWASLU. Adapun peran masyarakat dan kum pelajar sudah seharusnya siap mengkawal setiap rangkaian agenda pemilu sampai akhir agar bisa mengoreksi problematika menjelang pemilu.

Pada pemilu 2024 mayoritas pemilih berasal dari kalangan generasi millenial dan generasi z, generasi yang mendominasi hak suara pada pemilu tahun 2024 tentu saja akan berdampak pada kemenangan pemilu. Seluruh kandidat akan mengejar-ngejar untuk dapat meraih hati anak muda agar mendapatkan suaranya. Sebagai anak muda yang mendominasi mesti selektif dalam memilih sosok pemimpin karena satu suara yang diberikan menentukan perubahan untuk masa depan negeri ini.

Sebagai kaum muda dalam momentum pemilu ini, kita perlu menuntut hal-hal yang menjadi urgensi untuk masa depan bangsa ini. Masyarakat menaruh harapan penuh kepada pemimpin selanjutnya. Siapa yang berani? Beranikah kandidat atau partai terntentu pada pemilu kali ini berkampanye dan berkomitmen melaksanakan janjinya untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti yang terjadi pada tragedi di Kanjuruhan dan itu harus diadili secara hukum. Selain itu hal-hal yang harus dituntut ialah berkomitmen untuk menuntaskan pemberantasan korupsi secara tuntas hingga akar-akarnya, rakyat tidak pernah bosan memberi penegasan terkait kasus korupsi yang melanda negeri ini. Dan dari paparan diatas menjelang pemilu masyarakat juga perlu mewaspadai dirinya untuk lebih selektif dalam menerima informasi agar tidak tergerus berita hoax dan masyarakat harus bersikap waspada terhadap manipulasi yang dilakukan oleh tokoh politik melalui politik indentitas yang memiliki konsekuensi akan menghadirkan persaingan yang tidak sehat dalam pemilu dan tentunya dapat mengancam proses demokrasi di indonesia.

BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis adalah Yasier Dwi Putra, yang lahir di Kota Bogor tepatnya di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bogor Barat pada tanggal 03 Pebruari 1991, saat ini menempuh pendidikan Strata I (SI) di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis merupakan seorang aktivis sosial diberbagai organisasi kepemudaan dan saat ini sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Bogor Barat dan Bendahara DPK Komite Nasional Pemuda Inedonesia (KNPI) Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Selain aktif mengikuti kegiatan pengembangan kepemudaan dan kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat, Penulis saat ini tertarik mengamati dinamika politik. Sebab menurutnya, politik dapat memberikan perubahan tatanan kehidupan masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.