Catatan Singkat SE Mendikbud No. 1 Tahun 2021

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Tanggal 1 Februari 2021 yang lalu SE (Surat Edarat) Mendikbud No. 1 Tahun 2021 resmi diluncurkan. SE tersebut berisi tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19). Kehadiran SE Mendikbud tersebut seperti biasa menimbulkan reaksi yang beragam. Beberapa di antaranya ada yang kurang sepaham dan merasa perlu mendapatkan kejelasan yang lebih mendalam. Dalam hal ini ada beberapa soal yang masih ramai diperbincangkan di sebagian kalangan khususnya para praktisi pendidikan di lapangan. Sebagian diantaranya adalah soal dasar hukum peniadaaan UN, kriteria kelulusan dan bentuk soal ujian sekolah.

Pertama, soal dasar hukum peniadaan UN. Isinya adalah sejak tahun 2021, secara resmi ujian nasional telah berakhir atau ditiadakan. Sebagai gantinya lahir asesmen nasional. Perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional secara signifikan sangat berbeda. Ujian nasional pada prinsipnya menilai kompetensi siswa, sedangkan asesmen nasional hanya bermaksud memetakan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sejumlah pengamat pendidikan menilai dasar hukum yang digunakan tidak tepat. Ini berangkat dari dasar hukum ujian nasional yang diatur dalam sebuah undang-undang yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tepatnya pada Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemtik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.  Aturan turunannya dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.

Soal ini menjadi riuh rendah di seputaran pengamat pendidikan disebabkan sebuah produk undang-undang dapat berhenti/dihentikan oleh sebuah surat edaran menteri yang notabene berada dibawahnya. Dalam hirarki tata urutan perundang-undangan hal ini tidak dikenal malah dianggap ada kerancuan. Dalam UU No.12 tahun 2011 hirarki tata urutan perundang-undangan terdiri atas: UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU atau Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Perda Provinsi dan Peraturan Kabupaten atau Kota. Nah, karena sebelumnya UN diatur oleh sebuah produk undang-undang menjadi sulit diterima ketika diubah melalui sebuah surat edaran menteri. Maka, logika umumnya perubahan atau peniadaan itu hanya baru dapat dilakukan melalui sebuah revisi terhadap undang-undang yang bersangkutan. Bukan melalui sebuah SE Menteri yang berada dibawah undang-undang dan tidak dikenal dalam hirarki tata urutan perundang-undangan.

Kedua, soal kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Disebutkan dalam SE Mendikbud ini bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah: 1) menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, 2). Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik dan 3). Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dari ketiga aspek itu nomor 2 menjadi sesuatu yang masih debatebel. Disyaratkan nilai sikap/perilaku minimal baik. Status baik ditunjukkan dengan nilai B. Jadi bilamana mendapatkan nilai sikap C atau D, otomatis peserta didik itu dianggap tidak layak lulus dari satuan pendidikan. Masalahnya darimana kriteria baik dan tidak baik itu diperoleh. Umumnya tentu saja dari perilaku yang tampak kepermukaan. Selama ini kalkulasi penilaian sikap diperoleh melalui instrumen observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal. Dalam praktiknya ternyata sering muncul dilema. Sekalipun ada rekam jejak dan bukti fisik, tidak sedikit muncul pergolakan batin antara meluluskan dan tidak meluluskan. Hal ini berangkat dari perilaku siswa yang sebenarnya masih belum baik dan agak dipaksakan karena sejumlah pertimbangan seperti nama baik guru,sekolah, keamanan dan keselamatan semua pihak. Contoh soal adab atau perilaku santun yang sebenarnya masih belum layak untuk diberikan nilai baik bagi beberapa siswa. Tapi akhirnya semua hal itu kembali ke guru. Apabila tidak diberikan nilai baik maka akan kembali lagi kegurunya. Salah satunya dianggap gagal atau tidak berhasil mendidik anak didiknya. Padahal soal pendidikan akhlak bukanlah tanggungjawab guru saja, tapi juga peran orang tua dan pengaruh masyarakat dimana siswa tinggal juga sangat menentukan. Berawal dari hal tersebutlah kemudian beberapa rekan guru berprinsip, selama siswa tidak berperkara dan melanggar hukum/pidana maka mereka diberikan saja nilai sikap baik. Persoalan abad/akhlak dan etika, salah satunya soal sopan santun akhirnya sering terpinggirkan. Untuk itu tidak ada salahnya kalau kedepan Kemendikbud juga memberikan/menyediakan semacam instrumen khusus untuk menentukan kriteria nilai kurang, cukup, baik dan amat baik dalam penilaian sikap/perilaku ini yang bersifat akumulatif penilaian sikap. Dimana instrumen itu dapat menjadi pedoman yang mendasar guna memberikan penilaian sikap yang dapat menjadi pegangan bagi semua dewan guru. Sehingga guru dan sekolah memiliki kekuatan dan keberanian untuk memberikan nilai baik atau sebaliknya belum/tidak baik.

Ketiga, soal bentuk ujian sekolah. Dalam SE Mendikbud disebutkan ada empat bentuk ujian sekolah yang dapat dilaksanakan yaitu: 1). Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya), 2). Penugasan, 3). Tes secara luring atau daring; dan/atau, 4). Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Keempat bentuk ujian sekolah ini bersifat opsional, jadi bisa dipilih salah satu atau dapat lebih dari satu bentuk ujian sekolah. Namun atas beberapa pertimbangan, seperti soal biaya, waktu, tenaga, situasi dan kondisi termasuk kesiapan siswa dan guru umumnya dipilih salah satu dari keempat bentuk ujian sekolah tersebut. Untuk beberapa sekolah ternyata masih banyak yang memilih sama dengan ujian sekolah yang sebelum-sebelumnya yaitu melaksanakan tes baik secara luring atau daring. Adapun soal yang dibuat bentuknya tidak terlepas dari pilihan ganda atau uraian atau gabungan keduanya. Melihat hal itu tentu hampir tidak ada perbedaan didalamnya.

Dalam hal ini mungkin sangat relevan kalau soal yang dibuat tersebut sudah saatnya mengarah dan mengadaptasi soal-soal asesmen kompetensi mininal (AKM). Sebagaimaa kita ketahui AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi.  Soal-soal AKM selalu berorientasi pada soal HOTS (hight order thingking skill). Hal ini tentu akan sangat menarik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Masalahnya memang tidak semua guru sudah tahu dan memahami bentuk-bentuk soal AKM tersebut. Tapi setidaknya hal ini dapat menjadi wacana yang menarik ke depannya.