CIVIC EDUCATION DAN CITIZENSHIP EDUCATION

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

Dalam kepustakaan asing terdapat dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewargnegaraan yakni civic education dan citizenship education. Cogan (1998:4) mengartikan civic education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives". Atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam warga negaranya. Sedangkan citizenship education atau education for citizenship oleh Cogan (1998:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup "...both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media,etc which help to shape the totality of the citizen".

Istilah pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian yang luas seperti citizenship education atau education for citizenship yang mencakup pendidikan kewarganegaraan di dalam lembaga pendidikan formal (dalam hal ini di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan di luar sekolah baik yang berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang atau sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara Indonesia yang cerdas dan baik. Di samping itu, juga konsep pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaran sebagai program pendidikan demokrasi.

Dewasa ini tumbuh gagasan yang kuat untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi, sebagaimana telah menjadi salah satu kesimpulan dari Conference on Civic Education for Civil Society pada tahun 1999 (Winataputra, 2000)

Selain istilah civic education dan citizenship education terdapat istilah civics. Istilah civics merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chreshore pada tahun 1886 dalam Somantri (1973) untuk menunjukkan the science of citizenship yang isinya antara lain mempelajari hubungan antarwarganegara dan hubungan antara warganegara dengan negara. Saat ini istilah itu masih dipakai sebagai nama mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar di Perancis dan Singapura; dan dalam kurikulum sekolah lanjutan di Perancis, Italia, Hongaria, Jepang, Netherlands, Singapura, Spanyol, dan Amerika. Di Indonesia istilah civics pernah digunakan dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1962, kurikulum SD tahun 1968, dan kurikulum PPSP IKIP Bandung tahun 1973

Berkaitan dengan istilah civics, Somantri (1973) mengemukakan : … bahwa untuk pertama kalinya, yakni pada pertengahan tahun 1880-an di Amerika Serikat mulai diperkenalkan mata pelajaran civics sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan (Allen:1960). Seorang ahli bernama Chresore (1886), pada waktu itu mengartikan civics sebagai the science of citizenship ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajari hubungan antar individu dan antara individu dengan negara. Selanjutnya pada tahun 1990-an berkembang mata pelajaran civics yang diisi dengan materi mengenai struktur pemerintahan negara bagian dan federal (Gross Zeleny:1958). Berikutnya, Dunn (1915) mengembangkan gagasan New Civics yang menitikberatkan pada community living ; kehidupan warga negara. Dengan demikian, sampai tahun 1921 istilah Civics telah digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran yang lebih khusus, yakni vocational civics, community civics dan economic civics (Gross dan Zeleny:1958) atau kewarganegaraan yang berkenaan dengan mata pencaharian, kewarga negaraan, dan perekonomian. Diantara tujuan dari mata pelajaran civics pada tahun 1900-an itu, adalah pengembangan social skill and civic competence (Allen:1960) atau keterampilan sosial kompetensi waganegara, dan ideas of good character (Best: 1960) atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik.

Lebih lanjut Somantri (1973) menjelaskan bahwa selain istilah civics, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan istilah citizenship education, yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk character education atau pendidikan watak, karakter dan teaching personal ethics and virtues atau pendidikan etika dan kebajikan. Lebih jauh Dimond (1953) dalam Somantri (1973) mengelaborasi pandangannya mengenai citizenship, yang menurut pendapatnya, konsep itu merupakan suatu pengertian yang mempu dua makna. Di satu pihak, ide itu berkenaan dengan peran dan fungsi warga negara dalam kegiatan politik, dan di lain pihak, hal itu berkenaan dengan apa yang disebut dengan desirable personal qualities, atau kualitas pribadi yang didambakan dari warga negara sebagaimana dicerminkan dalam kegiatannya sehari-hari.

Selanjutnya Gross dan Zeleny (1958) dalam Somantri (1973), mengaitkan penggunaan istilah civics dan citizenship education sebagai berikut. Civics pada dasarnya berkenaan dengan pembahasan mengenai pemerintahan demokrasi dalam teori dan praktek, sedangkan citizenship education berkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam warga negara. Kedua aspek ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran. Di situ, kita melihat penggunaan istilah civics dan citizenship education secara bertukar-pakai (interchangeably), untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah.

Masih pada tahun 1900-an, muncul istilah civic education istilah baru, yang juga digunakan secara bertukar-pakai dengan citizenship education. Menurut Mahoney (Somantri, 1973:8), civic education merupakan suatu proses pendidikan yang mencakup proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Di lain pihak, Allen (1960) dalam Somantri (1973) mengemukakan bahwa citizenship education bersifat lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari keseluruhan program pendidikan persekolahan, di mana mata pelajaran civics merupakan unsur yang paling utama dalam upaya mengembangkan warga negara yang baik.

Dari uraian tersebut tampak bahwa istilah-istilah civics, dan civic education, ternyata lebih cenderung digunakan dalam makna yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yang memiliki tujuan utama mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Somantri:1973). Adapun citizenship education lebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih luas untuk menunjukkan instructional effects dan nurturant effects dari keseluruhan proses pendidikan terhadap pembentukan karakter individu . warganegara yang cerdas dan baik (Somantri:1973).

Mengenai saling keterkaitan antara citizenship education dan civic education dan social studies, pada dasarnya ada dua pandangan utama. Pandangan pertama melihat citizenship education dan civic education sebagai bagian dari social studies, dan pandangan kedua melihat citizenship education dan civic education sebagai esensi atau inti dari social studies. Sementara itu secara epistemologis, sesungguhnya social studies juga memiliki kaitan sangat erat dengan social sciences. Oleh karena itu, kedudukannya dan keterkaitannya satu sama lain juga perlu dipahami dengan jelas.

Berkaitan dengan uraian di atas, citizenship education memiliki visi sosio-pedagogis mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan non-formal, seperti yang secara konsisten diterapkan di Inggris. Sedangkan civic education secara umum memiliki visi formal-pedagogis untuk mendidik arganegara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal, seperti secara adaptif diterapkan di Amerika. Di Indonesia, yakni PPKn memiliki visi formal-pedagogis sebagai mata pelajaran sosial di sekolah dan perguruan tinggi sebagai wahana pendidikan nilai Pancasila. Bertolak dari kajian teoritik dan diskusi reflektif, dirumuskan visi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan agar berfungsi dan berperan sebagai :

1.      Program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal,

2.      Program aksi sosial-kultural dalam konteks kewarga negaraan, dan

3.      Sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial.

Visi sosio-pedagogis ini mengandung dua dimensi, yakni : (1) Dimensi substantif berupa muatan pembelajaran (content and learning experiences) dan obyek telaah serta obyek pengembangan. (2) Dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi dan aksiologi).