DALAM DEMOKRASI: BAPA AING, BAPAK MANEH HAL YANG WAJAR

Oleh Tatang Sunendar

Sebuah fenomena yang menarik sejak terpilih guberbur baru yaitu KDM dengan segala gebrakan inovasi program dan kebijakan yang dilakukannya. Diapresiasi dengan beragam cara bagi yang senang dan terwakili perasaan dan harapannya maka dengan serta merta menyebutnya bapak aing tea. Sebaliknya bagi kelompok lainnya yang tidak menyenangi dan merasa terganggu atau dirugikan maka terlontar  gara gara bapak maneh tah. Itulah yang ditemui di masyarakat maupun dalam suatu sesi kegiatan, misalnya saat disebutkan pembongkaran bangunan di Puncak terlontarlah, bapak aing tea, sedang saat disebutkan kegiatan studi tour dilarang terlontar gara gara bapak maneh tah.

Dalam kehidupan berdemokrasi, perbedaan pandangan terhadap sosok pemimpin adalah hal yang wajar dan sehat. Fenomena “bapa aing bapa maneh” mencerminkan keberagaman pilihan dan aspirasi masyarakat.  Jawa Barat, sebagai provinsi yang besar dan heterogen, Gubernur menjadi figur publik yang selalu mendapat sorotan, baik dari pendukung maupun pihak yang bersikap kritis.

Setiap pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi tentu membawa visi dan misi untuk membangun daerah yang dipimpinnya. Namun, tak semua warga akan langsung merasa puas atau cocok dengan gaya kepemimpinan tersebut. Ada yang mendukung karena merasa terwakili, ada pula yang mengkritik karena merasa ada janji yang belum terpenuhi, atau karena perbedaan ideologis dan harapan kebijakan.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam pemilihan, tetapi juga bagaimana semua pihak baik yang mendukung maupun yang tidak tetap memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat, mengkritik secara konstruktif, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, munculnya pernyataan seperti “bapak aing ...bapak maneh” harus dilihat sebagai ekspresi politik yang sah, namun tetap perlu disikapi dengan bijak.

Yang perlu dijaga adalah bagaimana perbedaan itu tidak menimbulkan polarisasi yang tajam dan merusak kebersamaan sebagai warga Jawa Barat. Perbedaan sikap terhadap Gubernur Jawa Barat seharusnya menjadi pemicu untuk diskusi dan partisipasi aktif dalam pembangunan, bukan untuk saling menjatuhkan atau memperkeruh suasana.

Keuntungan dan manfaat dari perbedaan pandangan adalah memperkaya gagasan dan solusi beragamnya pandangan akan mendorong terciptanya banyak ide dalam penyusunan kebijakan publik. Kritik membangun dapat memperkaya perspektif pemimpin dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif, mendorong akuntabilitas pemimpin. Dengan adanya masyarakat yang aktif mengawasi dan menyuarakan opini, pemimpin akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Meningkatkan partisipasi politik perbedaan pandangan mendorong warga untuk lebih terlibat dalam diskusi kebijakan, pemilu, dan forum-forum publik lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang penting. Menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat ketika masyarakat terbiasa berbeda pendapat tanpa harus memusuhi satu sama lain, maka budaya demokrasi akan semakin matang dan kuat di tingkat lokal.

Meski demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa perbedaan pandangan juga membawa sejumlah tantangan, antara lain: Polarisasi Sosial dan Politik. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan bisa berubah menjadi permusuhan antarkelompok masyarakat, yang justru menghambat kolaborasi pembangunan. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi. Dalam situasi yang panas secara politik, sering kali muncul informasi tidak benar yang bisa memperkeruh suasana dan menyesatkan masyarakat. Sulitnya menyelaraskan kebijakan dalam masyarakat yang terpolarisasi, upaya pemimpin dalam menjalankan program pembangunan seringkali terhambat oleh resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana kita sebagai guru menyikapinya?

Guru sebagai ujung tombak pendidikan melihat bahwa pemimpin daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan pandangan terhadap Gubernur Jawa Barat juga hadir di kalangan guru, terutama ketika kebijakan menyangkut dunia pendidikan. Sebagian guru mengapresiasi langkah-langkah progresif seperti peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan sarana sekolah, pelatihan guru, dan program digitalisasi sekolah. Namun, sebagian lainnya menyuarakan keprihatinan tentang distribusi kebijakan yang belum merata, penghasilan guru honorer yang belum memuaskan, sarana sekolah yang belum optimal.

Bagi kita sebagai guru, Gubernur ideal adalah pemimpin yang mendengar suara guru serta konsisten memperjuangkan keadilan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat, dari kota hingga desa serta pendidikan tetap menjadi prioritas sebagai fondasi kemajuan Jawa Barat di masa depan.

Untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai kekuatan, perlu adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pemimpin bukanlah kemenangan satu kelompok, tetapi keberhasilan seluruh warga Jawa Barat. Gubernur bukan hanya pemimpin pendukungnya, melainkan pemimpin seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan ini tidak berubah menjadi permusuhan, fanatisme buta, atau bahkan saling hujat. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat kembali kearifan lokal masyarakat Sunda yang luhur, yakni nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh.

Adalah nilai budaya Sunda untuk menjadi penuntun sikap politik yang dewasa kerena  masyarakat Sunda memiliki nilai-nilai budaya yang kaya dan sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi sepertin Silih Asah mengajarkan kita untuk saling mengingatkan dan memberi wawasan. Dalam konteks politik, ini berarti membuka ruang dialog dan edukasi, bukan saling menyalahkan. Silih Asih berarti saling menyayangi dan menghormati, termasuk saat berbeda pandangan. Silih Asuh bermakna saling membimbing dalam kebaikan. Pemimpin pun seharusnya mengayomi, bukan hanya kelompok pendukungnya.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, perbedaan pilihan terhadap pemimpin bukan menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat, tetapi menjadi sarana saling belajar dan tumbuh bersama. Perlu diingat bahwa fanatisme berlebihan terhadap pemimpin—hingga menutup mata dari kekurangannya atau menolak kritik secara emosional—justru merugikan demokrasi. Mendukung pemimpin adalah sah, tetapi ketika dukungan berubah menjadi pembenaran mutlak atas segala kebijakan, maka itu menghambat koreksi dan perbaikan.

Sebaliknya, mereka yang tidak memilih pemimpin yang terpilih juga tetap berhak mendapatkan layanan dan perlindungan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin semua warga, bukan hanya pendukungnya. Oleh karena itu, mari hindari sikap berlebihan, baik dalam pujian maupun dalam kritik, dan kedepankan objektivitas serta semangat bersama membangun Jawa Barat.

Untuk menjadikan perbedaan pandangan sebagai kekuatan, perlu adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pemimpin bukanlah kemenangan satu kelompok, tetapi keberhasilan seluruh warga Jawa Barat. Gubernur bukan hanya pemimpin pendukungnya, melainkan pemimpin seluruh rakyat, termasuk mereka yang tidak memilihnya.

Dengan keterlibatan guru dan masyarakat pendidikan, serta ditopang nilai budaya Sunda yang bijaksana, pembangunan Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan penuh semangat gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman.

Bapak aing bapak maneh adalah bagian dari dinamika demokrasi. Yang terpenting bukan siapa yang dipilih, tetapi bagaimana kita sebagai warga menjaga semangat kolaborasi, kritis namun tetap solutif, serta terus berkontribusi demi kemajuan Jawa Barat. Dengan guru sebagai mitra utama pembangunan manusia, dan pendidikan sebagai pilar utama masa depan, maka Jawa Barat bisa melompat jauh lebih tinggi... semoga…