Dampak Penerapan Zonasi Pendidikan terhadap Pilihan Sekolah Siswa

Oleh Najwa Zayra Nabila

(Mahasiswi Jurusan Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Menjadi siswa yang berprestasi dan mempunyai nilai yang tinggi tidak menjamin masuk sekolah unggul atau favorit? Benarkah itu? Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan aturan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No. 20 Tahun 2019 mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan mengeluarkan aturan yang dinamakan “Zonasi Pendidikan”. Zonasi pendidikan adalah aturan PPDB yang ditujukan untuk memprioritaskan calon siswa yang jarak/radius rumahnya lebih dekat dengan sekolah. Untuk calon siswa yang bertempat tinggal sesuai dengan radius maksimum yang ditentukan, maka ia akan diprioritaskan untuk diterima di sekolah tersebut.

Sistem zonasi pendidikan ini berlaku pada jenjang SD, SMP dan SMA. Pada setiap jenjang, radius maksimum yang ditetapkan berbeda-beda, calon peserta didik SD maksimal 3 kilometer, SMP 5-7 kilometer dan SMA jarak 9-10 kilometer. Kuota untuk jalur zonasi maksimal untuk SD, SMP dan SMA adalah 50%, jalur afirmasi minimal 15 persen, perpindahan orang tua/wali 5 persen, dan jalur prestasi sebanyak 30 persen. Sesuai dengan kuota presentasi yang diberikan pemerintah, meskipun ada jalur lain selain zonasi tetap saja zonasi memegang kuota terbanyak diantara jalur yang lain.

Tujuan diadakannya peraturan tersebut adalah demi mewujudkan pendidikan yang merata dan adil. Fenomena sekolah unggul/sekolah favorit yang ada di Indonesia yang selalu menjadi incaran para calon peserta didik menjadi penyebab adanya aturan ini. Sekolah-sekolah tersebut biasanya terletak di perkotaan, oleh karena itu peraturan ini diharapkan dapat menghapus stigma-stigma sekolah favorit/unggul di tengah masyarakat. Kesenjangan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan pun diharapkan akan berkurang.

Terlepas dari adanya tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai pemerintah, berjalannya aturan dan realitas yang ada di lapangan terkadang tidak sesuai. Sarana dan prasarana antar sekolah yang satu dan yang lain tidak merata, contohnya seperti sarana dan prasarana sekolah yang ada di desa dan di perkotaan. Sarana dan prasarana sekolah perkotaan biasanya jauh lebih baik dan lebih memadai di banding sekolah yang terletak di pedesaan. Itulah penyebab para calon siswa cenderung memilih sekolah yang terkenal dan terletak di tengah perkotaan. Bahkan, siswa-siswi yang tinggal di pedesaan pun kurang berminat untuk bersekolah di daerahnya.

Dampak dari sistem zonasi ini, membuat siswa yang tetap ingin bersekolah di sekolah favoritnya tetapi di luar zona tempat tinggalnya harus berusaha lebih untuk mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik untuk menunjang kelolosan diterima di sekolah tersebut. Tetapi, tetap saja untuk jalur prestasi mereka harus mengalami persaingan yang cukup ketat di karenakan kuota hanya tersedia 30%. Maka tidak banyak juga calon siswa yang lebih baik beralih ke sekolah swasta. Bahkan ada juga yang bersedia mengganti alamat di kartu keluarganya demi memenuhi aturan zonasi. Tentu saja, aturan ini tidak mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan malah mempersulit calon siswa.

Sebaiknya, dikeluarkannya aturan zonasi ini juga harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Sehingga dapat mengurangi diskriminasi antar sekolah, dan tidak adanya lagi sekolah favorit/unggul. Sekolah-sekolah yang terletak di pelosok seharusnya lebih diperhatikan, terutama pada sarana, prasarana dan juga tenaga pendidik yang ada disana. Meningkatkan promosi sekolah yang menarik juga penting untuk menarik minat para calon siswa. Wadah minat dan bakat para calon siswa pun harus tersedia dengan baik demi mewujudkan sekolah yang penuh dengan siswa berprestasi.