DARI LUWU UTARA KE ISTANA: KEBANGKITAN POLITICAL WILL PERLINDUNGAN GURU

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

”Ketika guru merasa aman, terlindungi dari kriminalisasi, dan ketika kesejahteraannya diperhatikan, maka masa depan pendidikan Indonesia akan berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh dan manusiawi. Pendidikan tidak hanya akan menghasilkan generasi cerdas, tetapi juga generasi yang tumbuh dari sistem yang adil dan berbasis kasih sayang.”

Ketika dua guru di SMAN 1 Luwu Utara Sulawesi Selatan, Abdul Muis kepala sekolah Rasnal dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), kabar itu menyisakan kepedihan bagi dunia pendidikan. Penggalangan dana sumbangan sukarela sebesar Rp20 ribu per siswa per bulan—yang mereka lakukan untuk membantu 10 guru honorer SMAN 1 Luwu Utara yang tidak menerima gaji selama sepuluh bulan—dituduh sebagai pungutan liar. Sebuah LSM melaporkan tindakan itu ke polisi karena dinilai melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Abdul Muis dan Rasnal pernah divonis bebas tapi putusan Kasasi Mahkamah Agung memvonis keduanya bersalah. Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menerbitkan SK PTDH sebagai bentuk tindak lanjut dan ”kepatuhan” atas putusan MA tersebut.

Kasus itu menjadi potret ironi: ketika solidaritas dipidanakan, ketika kemanusiaan diadili, dan ketika guru yang bekerja untuk keberlangsungan sekolah justru dilabeli sebagai pelaku pungli. Namun kisah itu berubah ketika Presiden Prabowo Subianto turun tangan—mengambil keputusan yang menegakkan keadilan substantif dan menghidupkan kembali martabat kedua guru tersebut.

Ketika Presiden Memilih Mendengar Nurani

Keputusan Presiden Prabowo merehabilitasi Abdul Muis serta Rasnal yang berkonsekuensi terhadap tuntutan pembatalan SK PTDH keduanya bukan sekadar tindakan administratif. Ia mendengarkan suara publik yang menilai bahwa kedua guru itu tidak semestinya diperlakukan sebagai penjahat. Prabowo memahami konteks: tindakan mereka tidak ada motif korupsi, bukan pungli, melainkan cara kreatif untuk mengatasi persoalan kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi masalah klasik dalam sistem pendidikan Indonesia.

Rehabilitasi itu menjadi bukti bahwa political will pemerintah nyata hadir, bukan hanya tertulis di atas kertas. Langkah itu menjadi pesan moral bagi para pejabat: hukum tidak semestinya digunakan sebagai alat menghukum mereka yang bekerja untuk kepentingan kemanusiaan.

Peran Kepala Daerah: Inspirasi dari Jawa Barat

Selain langkah presiden Prabowo, publik juga melihat praktik baik dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—atau KDM—yang menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi guru. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keberpihakannya terjadi di SMPN 2 Jalak Cagak, Kabupaten Subang. Seorang guru diprotes oleh orang tua murid karena memukul anaknya yang berulang kali melanggar disiplin sekolah. Kasus itu viral dan menyita perhatian netizen.

KDM turun langsung. Ia memediasi, mendengarkan guru dan orang tua, kemudian menyelesaikan persoalan dengan dialog. Kesimpulannya tegas: tindakan guru tersebut berada pada konteks pembinaan, bukan kekerasan. Sebagai bentuk perlindungan, KDM bahkan menyiapkan pengacara apabila ada guru yang menghadapi kriminalisasi.

Namun perlindungan KDM tidak berhenti pada pembelaan. Ia menyadari bahwa guru tetap membutuhkan rambu agar tidak terseret kasus hukum serupa. Karena itu, KDM menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur bahwa guru dilarang memberikan hukuman fisik, sekalipun siswa melanggar disiplin. Sebagai gantinya, guru diarahkan memberikan hukuman yang mendidik dan bertahap, seperti:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemanggilan orang tua
4. Tugas edukatif
5. Kegiatan sosial
6. Konseling intensif
7. Skorsing terbatas
8. Tindakan khusus pembinaan karakter dengan melibatkan TNI

Kebijakan itu bukan sekadar aturan disiplin sekolah, tetapi strategi perlindungan bagi guru agar tidak terjerat masalah hukum dalam menjalankan fungsi pembinaan. KDM memahami bahwa guru memerlukan ruang aman: ruang untuk mendidik tanpa ketakutan, ruang untuk memberi konsekuensi tanpa ancaman kriminalisasi.

Regulasi Perlindungan Guru Ada, Tetapi Tidak Cukup Tanpa Komitmen

Indonesia sesungguhnya telah memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk melindungi guru, mulai dari:

• UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru
• Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Namun regulasi tidak akan bermakna tanpa komitmen implementasi. Guru selama ini sering merasa berada dalam posisi serba salah: salah saat menegur, salah saat memberikan sanksi, salah saat mencari solusi bagi guru honorer yang terabaikan. Tanpa keberpihakan pemimpin, regulasi tinggal menjadi macan kertas.

Karena itu, langkah Presiden Prabowo dan kebijakan KDM menjadi representasi nyata bagaimana political will bekerja dalam praktik: melindungi pendidik ketika mereka mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pendidikan dan nilai kemanusiaan.

Keadilan yang Menghargai Konteks

Hukum memang harus ditegakkan, tetapi penegakannya harus mempertimbangkan konteks. Dunia pendidikan adalah dunia nilai, bukan dunia yang hitam-putih. Guru bukan robot birokrasi yang setiap geraknya terstandardisasi. Mereka bekerja dengan hati, dengan intuisi, dengan situasi nyata di kelas yang sering tidak sejalan dengan prosedur tertulis.

Karena itu, tidak semua persoalan harus dibawa ke ranah hukum. Banyak konflik disiplin siswa dapat diselesaikan secara dialogis, persuasif, dan kekeluargaan—persis seperti yang dicontohkan KDM. Dan tidak semua tindakan administratif harus dihukum, seperti yang diperlihatkan Presiden Prabowo dalam kasus Abdul Muis dan Rasnal.

Kado Hari Guru dan Pekerjaan Rumah yang Belum Tuntas

Rehabilitasi dua guru Luwu Utara menjadi kado bermakna menjelang Hari Guru Nasional 2025 yang diperingati setiap tanggal 25 November. Namun kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ada persoalan fundamental yang perlu dibenahi: kesejahteraan guru honorer.

Pertanyaannya sederhana namun krusial:

Mengapa 10 guru honorer bisa tidak digaji selama sepuluh bulan? Kapan guru-guru honorer bisa terjamin kesejahteraannya atau minimal diangkat menjadi ASN P3K?

Selama sistem kesejahteraan guru honorer masih rapuh, kasus-kasus serupa akan terus muncul. Guru honorer membutuhkan perlindungan yang paling mendasar: kepastian penghasilan. Dan perlindungan itulah yang menjadi inti dari keberpihakan pemerintah.

Penutup

Kasus Abdul Muis dan Rasnal, serta tindakan KDM dalam membela guru di Subang, menunjukkan bahwa perlindungan guru tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Ia membutuhkan keberanian moral pemimpin. Keputusan presiden dan kebijakan gubernur ini adalah bukti bahwa negara dapat hadir secara humanis, adil, dan berpihak pada pendidik.

Ketika guru merasa aman, mereka terlindungi dari kriminalisasi, dan ketika kesejahteraannya diperhatikan, maka masa depan pendidikan Indonesia akan berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh dan manusiawi. Pendidikan tidak hanya akan menghasilkan generasi cerdas, tetapi juga generasi yang tumbuh dari sistem yang adil dan berbasis kasih sayang.