DARI PEMBELAJARAN YANG DANGKAL KE PEMBELAJARAN YANG MENDALAM: Sisi Implementasi

Oleh Ade Munajat

(Penulis kadang-kadang)

Kita, para guru, pada awal tahun baru 2025, telah ditawari lagi produk baru bagaimana memeroses pembelajaran dikelas. Produk itu, namanya, “Pembelajaran Mendalam”. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, telah selesai menyusun “Paparan Pembelajaran Mendalam” di bawah Prof. (Em) Suyanto, M.Ed., Ph.D., dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Hal tersebut menarik untuk kita sikapi. Sikap dasar kita, sebagai guru, terhadap pendekatan pembelajaran mendalam itu, anggap saja menu yang terhidang hari ini, yang harus kita kunyah menu itu dengan lembut, agar kerongkongan kita tidak sakit ketika menelannya, dan lambung menjadi nyaman ketika mencernanya. Mudah-mudahan setelah dicerna jadi energi baru yang menggerakkan pendidikan kita, sehingga pendidikan kita menjadi bermutu untuk  semua.

Kita memang tidak punya pilihan. Pilihan kita selalu terbatas. Otoritas pengetahuan kita selalu saja direbut. Kita, para guru selalu di arahkan untuk tidak independen dalam berpengetahuan. Guru tidak pernah dimandirikan dalam berpengetahuan (Iman Zanatul Haeri @zanatul_91. 5 Jan 2025).

Akibatnya, guru lumpuh ingatannya. Sulit meramu, meracik, apalagi menghidangkan menunya  secara mandiri di kelas. Sudut-sudut kelas yang dikenali guru, dalam setiap sudut satuan pendidikan diseluruh sudut di Indonesia, harus dihias dengan ornamen baru sebagaimana yang dibayangkan oleh Jakarta. Anak-anak kita, harus kita proses dalam proses pembelajaran sebagaimana menu dan energi baru yang kita miliki sebagaimana telah dihidangkan oleh  Jakarta.

Lalu Jakarta menjalinkelindankan alasan dan mencaritemukan apa yang kemudian mereka sebut sebagai landasan fisiologis dan pedagogis, teoretis, sosiologis, yuridis, dan empiris mereka. Padahal faktanya, ganti menteri ganti kurikulum.

Sekadar menyegarkan ingatan saja. Bahwa, secara teoretis, perspektif birokratis yang memandang implementasi kebijakan publik (baca: penerapan pembelajaran mendalam) sebagai proses yang cenderung bersifat linier, patuh pada rangkaian mekanisme, dan cenderung mekanistis, perlu memeroleh atensi. Sebab, senyatanya implementasi pembelajaran mendalam tidak bersifat linier apalagi mekanistik.

Keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam akan lebih banyak ditentukan melalui proses negosiasi, tawar-menawar, atau bahkan lobby dengan tradisi yang sudah berurat berakar dan bahkan pikiran (mind set) untuk menghasilkan kompromi dengan situasi di lapangan atau di dalam kelas. Oleh sebab itu, kapasitas lembaga pelaksana, dalam hal Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan  tetap diperlukan untuk mengelola beragam kepentingan tersebut (Josy Adiwisastra. 1986).

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis kementerian pendidikan,  dinas pendidikan, dan satuan pendidikan,  tapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan pembelajaran mendalam tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh kelompok sasaran, yakni para guru. Hal tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari proses politik. Sebagai Bagian dari proses politik, maka implementasi pembelajaran mendalam  juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang diinginkan.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan.

Kurikulum sebagai gagasan, akan mengalami distorsi dengan kurikulum sebagai dokumen, pun demikian dengan kurikulum sebagai dokumen, ia akan mengalami distorsi dengan kurikulum sebagaimana yang disampaikan oleh para pemapar, termasuk oleh kelompok sasaran yakni para guru.

Juga, seringkali terlupakan bahwa dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah nilai-nilai kepercayaan (trust) dan tanggung jawab (responsibility). Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Sementara itu, tanggung jawab merupakan jaminan bagi konsistensi pelaksanaan kebijakan publik. Kepercayaan merupakan modal utama yang sangat penting, tapi tidak mengabaikan unsur tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan perpaduan antara tanggungjawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam kebijakan publik. Kedua dimensi ini seringkali terabaikan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik, sehingga alih-alih menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, kebijakan publik justru menjadi pemicu masalah dan sumber konflik baru.

Lihatlah fenomena guru badut sebagaimana dilansir Iman Zanatul Haeri dalam Kompas (28 Desember 2024). Ketika kepercayaan dan tanggung jawab tidak terbangun,  semua serba pencitraan. Para guru diarahkan serba mekanis. Sekolah menjadi skrup dalam mesin birokrasi besar Kementerian Pendidikan.

Dengan demikian, menempatkan implementasi kebijakan pembelajaran mendalam harus menjadi proses politik yang akuntabel, konsisten, bertanggungjawab dan terbuka, sehingga distorsi yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dan realisasi visi yang terkandung dalam materi kebijakan pembelajaran mendalam dapat dimaksimalkan.

Apa yang diinginkan para guru agar sunguh-sungguh terbangun kepercayaan dan tanggungjawabnya? Muliakan para guru. Mandirikan para guru.

Implementasi kebijakan proses pembelajaran mendalam jangan dijadikan sebagaimana  proses industri berlangsung.  Guru bukan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang akan diubah menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi, tanpa dimuliasejahterakan, tanpa dimandirikan dalam berpengetahuan, jurang distorsi akan menganga dalam.

Bagi Ibu dan Bapak guru, inilah perbedaan  belajar dangkal dengan belajar mendalam:

Perbedaan utama adalah bahwa pendekatan mendalam melibatkan niat untuk memahami dan menciptakan makna baru dari apa yang sedang dipelajari, sedangkan pendekatan dangkal hanya bertujuan menghapal dan mengulang pengetahuan lama.

Rujukan Bacaan

Iman Zanatul Haeri. Guru Badut dalam Kompas, 28 Des 2024 08:00 WIB 

Josy Adiwisastra.. Dalam Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik. 1986.

Kemendikdas RI. Puskurjar. Januari 2025. Pembelajaran mendalam. Transformasi pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua.

https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/ragam-metode-belajar-untuk-guru-masa-kini/ diunduh pada 5 Januari 2025