Darurat Implementasi Perpres No. 7 Tahun 2021

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 media sosial diramaikan berita mengenai adanya pemanggilan wali murid karena anaknya tidak mau memakai jilbab di SMKN 2 Padang, sedangkan faktanya anak murid tersebut adalah non muslim. Kemudian ditemukan lagi fakta baru oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat bahwa ada 46 siswi non-muslim SMKN 2 Padang yang dipaksa memakai jilbab.

Terlepas dari fakta bahwa kepala sekolah SMKN 2 Padang telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, kenyataan ini telah membuat saya menarik nafas panjang dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Kenapa harus terjadi kesalahan seperti ini, apa yang ada dalam pikiran mereka?!

Rasanya tidak mungkin jika kepala SMKN 2 Padang tersebut tidak faham bahwa sekolah yang dia pimpin adalah sekolah negeri, yang notabene bukan sekolah khusus untuk para peserta didik dengan suku, etnis atau agama tertentu.

Kondisi “faham” tentang status dan kewajiban sekolah itu sepertinya telah dikalahkan oleh egosentris keagamaan. Harus kita akui bahwa egosentris keagamaan ini sudah banyak menjalari para tenaga pendidik di Indonesia. Bukan hanya guru, kepala sekolah dan para pengawas juga sudah banyak yang terjangkit, baik disadari maupun tidak.

Egosentris keagamaan telah membuat banyak orang menjadi buta atau pura-pura buta akan hak manusia lain yang jelas berbeda keyakinan dengan kita. Jangankan dengan yang jelas berbeda, bahkan dengan mereka yang memiliki keyakinan yang sama akan tetapi beda referensi politik, maka akan diperlakukan sama tidak adilnya.

Para milenial biasa menyebut egosentris keagamaan itu dengan istilah “mabuk agama”. Dan jika mereka yang “mabuk agama” tersebut dibiarkan “berkembang biak” apalagi dalam dunia pendidikan, maka jangan harap kita akan melahirkan sebuah bangsa besar.

Bagaimana sebuah bangsa besar bisa hadir, bila proses produksi dunia pendidikan kita hanya menghasilkan para pemuda “mabuk agama” yang egosentris dan intoleran. Mereka yang diproses dengan doktrin “keakuan” seperti itu akan sangat mudah diadu domba, karena tidak diajari untuk berpikir kritis.

Mereka hanya harus “terima” tanpa bantahan, karena “ancaman” menjadi iming-iming yang biasanya selalu disertakan dalam proses pendidikan seperti itu. Dan itu artinya proses radikalisasi sedang terjadi secara masif. Kondisi dunia pendidikan yang seperti ini saya anggap sudah dalam keadaan darurat.

Kasus SMKN 2 Padang itu ibarat sebuah puncak gunung es yang hanya tampak di permukaan saja. Untuk itulah saya pribadi sebagai orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan, mendesak Kemendikbud untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan pemerintah melalui Perpres No. 7 Tahun 2021.

Kurikulum pencegahan & penanggulangan ektremisme perlu segera dibuat dan diaplikasikan melalui pelatihan bagi semua tenaga pendidik. Diharapkan dari sini akan lahir dunia pendidikan yang jauh dari distorsi karena perbedaan agama, etnis, budaya, politik dan kepemimpinan.

Dan bangsa yang besar diharapkan akan bisa dihadirkan dari para pemuda yang memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang bebas dari proses radikalisasi. Semoga. Insya Alloh.