Darurat Pengelolaan Tambang di Indonesia

Oleh Femy Marlia Lestari

(Guru Geografi di SMA Angkasa Margahayu dari tahun 2018 hingga sekarang)

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, khususnya barang tambang. Emas, batu bara, nikel, dan mineral lainnya tersebar luas di berbagai wilayah nusantara. Kekayaan tambang Indonesia dibentuk oleh kombinasi faktor geologi seperti letak tektonik yang unik, aktivitas vulkanik, proses hidrotermal, sedimentasi, dan metamorfisme. Proses-proses ini telah berlangsung selama jutaan tahun dan menciptakan lingkungan yang kaya akan mineral berharga seperti emas, tembaga, nikel, batubara, minyak bumi, dan gas alam yang menjadi komoditas utama yang mendorong perekonomian negara.

Regulasi Pertambangan Dari Masa Ke Masa

Dari masa ke masa, kebijakan pertambangan di Indonesia cenderung berpihak pada korporasi besar dan pemodal asing, bukan kepentingan rakyat. Contoh nyata adalah Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang memberi ruang besar bagi perusahaan asing untuk mengeksploitasi tambang Indonesia. Kebijakan semacam ini sering mengabaikan kesejahteraan masyarakat setempat dan merusak lingkungan tanpa tanggung jawab yang jelas.

Regulasi terbaru yang disahkan penguasa semakin menunjukkan keberpihakan ini. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang secara terang-terangan melegalkan perusakan lingkungan oleh pengusaha tambang secara terstruktur dan masif untuk sebesar-besarnya kemakmuran elit dan penguasa. 

Tambang Diserahkan Ke Pihak Asing Dan Ormas

Salah satu dampak dari liberalisasi sektor pertambangan adalah banyaknya tambang yang dikuasai oleh pihak asing atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menjadikan tambang Indonesia tidak dikelola langsung oleh negara, tetapi oleh pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Dampaknya adalah kerugian besar bagi negara dan rakyat, serta semakin besarnya ketergantungan Indonesia pada asing.

Kegiatan penambangan adalah usaha spesifik yang membutuhkan modal besar dan menuntut pelakunya memiliki keandalan dan kompetensi khusus. Jika diberikan kepada ormas Islam atau pensiunan tentara sebagaimana diwacanakan, misalnya, tentu wajar jika publik mempertanyakan kredibilitasnya dan mencurigai adanya upaya rezim yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya.

Persekongkolan Oligarki Dan Pemilik Modal

Keterlibatan oligarki dalam sektor pertambangan telah memperparah kondisi ini. Koneksi antara pemilik modal besar dan pemerintah menciptakan konspirasi yang memungkinkan asing untuk menguasai tambang-tambang besar di Indonesia. Ini adalah bentuk kendali asing terhadap sumber daya strategis negara, yang semakin menjauhkan tambang dari pengawasan dan muhasabah rakyat.

Persekongkolan ini dapat terjadi ketika kebijakan pemerintah lebih memihak kepentingan segelintir pemilik modal dibandingkan kepentingan publik. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, pemilik modal besar, baik dari dalam negeri maupun asing, dapat mengendalikan sektor-sektor strategis melalui koneksi politik dan monopoli ekonomi. Persekongkolan oligarki juga menyebabkan konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil. Ketika pemilik modal besar memiliki akses istimewa terhadap sumber daya dan kebijakan ekonomi, mereka dapat memperkuat kekuasaannya melalui monopoli ekonomi. Contoh nyata adalah penguasaan lahan tambang, infrastruktur, atau sektor-sektor strategis lain oleh perusahaan besar yang memiliki koneksi politik.

Dalam banyak kasus, oligarki lokal juga bekerja sama dengan pemodal asing untuk menguasai sektor-sektor strategis di negara mereka. Persekongkolan ini menyebabkan hilangnya kedaulatan ekonomi, di mana negara rentan terhadap intervensi ekonomi dan politik dari luar; menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang, karena keuntungan dari sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing dibandingkan dengan masyarakat setempat, serta rapuhnya harga diri dan kedaulatan negara, karena ekonomi –sebagai salah satu basis kekuatan negara–  dikendalikan para pemilik modal. Di Indonesia, sektor pertambangan adalah salah satu contohnya. Banyak tambang emas, nikel, dan tembaga dikelola oleh perusahaan asing yang memiliki perjanjian khusus dengan pemerintah.

Pembagian Lahan Upaya Untuk Melanggengkan Rezim

Pembagian lahan tambang kepada pihak-pihak tertentu sering kali digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Ini tidak hanya merusak prinsip keadilan ekonomi, tetapi juga melemahkan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya sendiri.

Elit politik, pemilik modal, dan ormas sering kali memiliki hubungan simbiosis mutualisme, di mana pemilik modal menyediakan dana kampanye atau dukungan politik bagi elit yang berkuasa, dan sebagai balasannya, mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang mendukung kepentingan bisnis mereka. Begitu juga simbiosis antara elit politi dengan ormas dimana para pemimpin ormas diharuskan untuk mengarahkan pengikutnya untuk memberikan suaranya kepada para elit politik yang ditunjuk, dan sebagai gantinya ormas tersebut diberikan keuntungan tak ternilai berupa ijin untuk pengelolaan tambang.

Dengan adanya simbiosis mutalisme antara elit politik, oligarki, dan ormas maka penguasa yang berhasil melenggang pada tampuk kekuasaan adalah orang yang sama atau orang-orang yang mendukung penguasa sebelumnya karena memang tujuannya adalah melanggengkan rezim meski dengan orang yang berbeda. Penguasa yang terpilih sering kali tidak mewakili kepentingan rakyat, tetapi lebih mementingkan pemodal besar yang mendukungnya. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak selalu berpihak kepada masyarakat umum, melainkan pada kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Dengan demikian kembali rakyatlah yang menjadi korban dari adanya simbiosis mutualisme elit politik, oligarki, dan ormas ini. 

Kapitalisme Sebagai Akar Masalah Dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme yang berbasis pada akumulasi kekayaan dan kekuasaan oleh individu atau kelompok kecil menjadi akar dari persekongkolan oligarki dan pemilik modal. Kapitalisme memungkinkan individu atau kelompok yang memiliki modal besar untuk terus memperluas kekuasaan ekonomi dan politiknya, sering kali dengan mengabaikan kesejahteraan umum. Dalam kapitalisme, persekongkolan antara kekuasaan politik dan ekonomi tidak hanya mungkin, tetapi sering kali menjadi kebutuhan untuk melanggengkan kekayaan dan kekuasaan serta sarana yang digunakan oleh asing dan aseng untuk mengukuhkan hegemoninya dengan nama "bantuan dan kerjasama" dalam mengendalikan dan menjajah suatu negeri.

Kapitalisme adalah akar masalah juga menyebabkan penguasaan tambang oleh pihak asing dan oligarki. Sistem ini memungkinkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam demi kepentingan pribadi atau kelompok, dan pada akhirnya menjajah manusia itu sendiri. Rakyat menjadi korban dari kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara kerusakan lingkungan dan kemiskinan semakin merajalela.

Kapitalisme juga mendorong persaingan tidak sehat dan monopoli, di mana segelintir perusahaan besar dapat menguasai pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Persekongkolan oligarki dan pemilik modal adalah manifestasi dari kekuatan kapitalisme yang tidak terkontrol, di mana keuntungan dan kekuasaan dipegang oleh segelintir pihak, sementara mayoritas masyarakat tertinggal.

Dalam konteks pertambangan, sistem ekonomi kapitalisme telah menunjukkan kelemahannya dengan menciptakan kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan rakyat kecil. Sistem ini merusak tatanan ekonomi yang manusiawi dengan mengedepankan eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Watak ekonomi kapitalis terlihat nyata dalam UU Minerba negeri ini. Pasal-pasal bermasalah yang disebutkan di atas, memiliki dampak sistemik terhadap kehidupan sosial ekologi masyarakat; kemiskinan, kehancuran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, rubuhnya sistem sosial, budaya masyarakat, dan dampak lainnya. Sistem ekonomi ini menihilkan transparansi yang terang benderang, pengawasan, serta partisipasi masyarakat yang luas dalam proses pembuatan kebijakan atau UU. Padahal kontrol sosial masyarakat yang cerdas, sangat penting untuk mencegah terjadinya manipulasi kebijakan yang merugikan negara dan masyarakat seluruhnya.

Mengungkap Kebatilan Pengelolaan Tambang Dalam Sistem Kapitalisme  

Pengelolaan tambang pada sistem Kapitalisme dengan berbagai macam alasan memberikan hak istimewa bagi swasta untuk berperan dalam pengelolaan ini. Batilnya aturan pengelolaan tambang dalam sistem Kapitalisme setidaknya akan kita temukan dari 5 alasan dilakukannya perubahan UU Minerba dimana perubahan ini mencerminkan keberpihakan negara pada keuntungan dan kemakmuran elit (swasta) dan atau ormas tertentu demi tujuan tertentu penguasa.

Pertama, ketentuan mengenai cakupan wilayah pertambangan, dimana cakupannya menjadi tanpa batas sehingga berpotensi dieksploitasi habis-habisan oleh pengusaha tambang guna memperoleh untung sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan risiko bencana ekologis yang mengikutinya. Dalam Islam, tidak dibenarkan individu atau swasta untuk menguasai pertambangan yang tersimpan dalam wilayah Daulah, apalagi dengan cakupan yang tanpa batas seperti yang tercantum dalam UU tersebut. Pertambangan dengan jumlah besar yang dapat diambil manfaatnya terus menerus harus dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan kaum muslim. Ini juga akan berdampak besar bagi pemasukan negara, dimana pemasukan negara dari sektor pertambangan akan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan umat. Kebebasan yang diberikan kepada para pengusaha swasta membuat pemasukan negara menjadi sangat kecil karena mereka hanya dibebankan pajak yang nominalnya sangat kecil dibandingkan dengan nilai tambang itu sendiri.

Kedua, Pasal 99 ayat (3) UU Minerba Baru memberikan pelonggaran kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang bagi pengusaha tambang yang berpotensi untuk menciptakan lebih banyak lubang tambang beracun nan mematikan. Dalam pandangan Islam sangat jelas, Allah berfirman dalam QS Al Baqarah (2) : 205 yang artinya "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki". Dengan demikian individu atau negara dilarang untuk melakukan kerusakan apapun meski dengan alasan kemaslahatan umat apalagi swasta yang dalam sistem ekonomi Kapitalis hanya semata-mata mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan bahaya dan kerugian di balik kerusakan saat melakukan eksplorasi dan pengelolaan tambang.

Ketiga, substansi UU Minerba baru, sangat memanjakan pengusaha tambang namun sangat menyengsarakan masyarakat. Padahal reklamasi dan pascatambang keduanya wajib dilakukan sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan untuk mewujudkan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

Keempat, adanya jaminan perpanjangan izin tanpa lelang bagi perusahaan mineral dan batubara dengan lisensi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) oleh pemerintah. Undang-undang ini membuka peluang individu atau swasta mengendalikan hajat hidup orang banyak yang hal tersebut dapat membawa kemudhorotan bagi stabilitas dalam negeri sebuah negara. Dalam QS. 59:7 Allah telah melarang harta hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, dengan undang-undang ini maka otomatis hasil dari tambang yang melimpah hanya dinikmati oleh individu atau swasta yang mengelola tambang saja tanpa bisa dinikmati oleh masyarakat yang lain. Islam juga melarang orang-orang kafir (baca:asing dan aseng) menguasai kaum muslim, Allah telah berfirman dalam QS. 5:51 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin (wali) dan penolong selain di antara orang-orang beriman."

Kelima, dugaan kongkalikong antara penguasa dan pengusaha tambang semakin menguat, dengan dihilangkannya pengaturan mengenai ancaman pidana bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya, dalam penerbitan izin pertambangan. Dalam pandangan Islam, aadanya tiga pilar dalam kehidupan bernegara, yaitu ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan sistem sanksi yang diterapkan akan mencegah terjadinya kongkalikong ini, karena penguasa ingat bahwa amanah yang diberikan kepadanya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Ini akan membuat para penguasa menjalankan amanah sebaik mungkin. Begitu pula pengusaha atau individu akan ingat tentang pertanggung jawaban ini. Kontrol masyarakat dan sistem sanksi akan memastikan setiap individu berjalan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah SWT.

Dalam Islam, peran negara sangat penting dalam memastikan pengelolaan tambang dilakukan dengan adil dan bertanggung jawab. Negara harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan tambang, sementara peran swasta hanya bersifat pelengkap dan tidak mendominasi. Sistem Islam akan menghilangkan penguasaan tambang oleh oligarki dan mengembalikan tambang sebagai aset negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Barang Tambang Termasuk Kepemilikan Umum Dalam Islam

Islam memiliki konsep kepemilikan umum yang mengatur bahwa barang tambang, air, dan sumber daya alam lainnya adalah milik seluruh rakyat. Artinya, sumber daya ini tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, apalagi pihak asing. Negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ini demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

Islam menetapkan bahwa sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negara menjadi pengelolanya untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalaupun ada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pencarian, produksi atau distribusinya, maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya, yang diistilahkan dengan service contract; bukan dengan pola konsesi ataupun bagi hasil yang seakan-akan kontraktor menjadi bagian dari pemilik. Pasalnya, hak kepemilikan umum tersebut tidak bisa dialihkan kepada siapapun.

Dalam sebuah riwayat pernah disebutkan Rasulullah pernah memberikan sebidang tanah kepada Abyadh bin Hammal, namun kemudian Beliau (kepala negara) menarik kembali pemberiannya setelah diketahui bahwa di tanah tersebut terkandung tambang yang jumlahnya seperti air mengalir. Riwayat ini menunjukkan bahwa tambang yang jumlahnya sangat besar (seperti air mengalir) dilarang untuk dimiliki oleh individu atau swasta. Imam Ibnu Qudamah, telah merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (zhâhir) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut dan semisalnya merupakan milik umum; tidak boleh dapat dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. Seseorang juga dilarang untuk menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim lainnya karena akan membahayakan dan menyusahkan mereka.

Pengelolaan Tambang Sesuai Syariah

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan juga memiliki aturan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk tambang. Di dalam ajaran Islam, sumber daya alam dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab untuk kepentingan umat. Pengelolaan tambang sesuai syariat Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, serta larangan terhadap eksploitasi berlebihan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Salah satu prinsip utama dalam syariat Islam terkait pengelolaan tambang adalah larangan terhadap penguasaan tambang oleh pihak asing atau swasta yang bertujuan untuk memonopoli sumber daya tersebut. Tambang sebagai bagian dari kepemilikan umum tidak boleh dijual atau disewakan kepada pihak asing atau perusahaan swasta yang hanya akan mengeksploitasi kekayaan tersebut untuk keuntungan pribadi.

Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhânî (Nidzamul Iqtishodi), hutan dan bahan galian tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan harus dikelola oleh negara. Hasilnya harus diberikan kembali kepada rakyat dalam bentuk bahan yang murah berbentuk subsidi untuk berbagai kebutuhan primer masyarakat atau warga negara semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Inilah pengaturan sistem Islam yang dapat menjadi solusi dari kerusakan pengelolaan tambang dari sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan.

Berdasarkan syariah, pengelolaan tambang harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan prinsip bahwa pihak asing tidak diperkenankan mengelola tambang di negara Islam. Sumber daya alam adalah aset strategis yang harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk dijual atau dieksploitasi oleh pihak asing yang hanya memikirkan keuntungan pribadi.

Pengelolaan tambang juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan yang permanen. Eksploitasi tambang yang merusak lingkungan, mengganggu ekosistem, atau menyebabkan bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, atau polusi air harus dihindari. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A’raf: 56).

Sejarah peradaban Islam telah mencatat dengan tinta emas bagaimana peran negara dalam pengelolaan tambang demi kesejahteraan rakyat. Diantaranya adalah:

Khalifah Utsman bin Affan, beliau terkenal dalam mengelola sumber daya minyak di wilayah Arab dengan bijaksana. Beliau membangun infrastruktur (pengembangan jalur perdagangan dan sistem transportasi) untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien, serta menggunakan hasilnya untuk kepentingan umat. Pendapatan dari sektor minyak ini digunakan Khalifah untuk membiayai proyek-proyek sosial (masjid, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan) dan digunakan untuk memperkuat ekonomi dan mendukung pengeluaran negara.

Khalifah Harun al-Rasyid, dikenal karena memperluas dan mengelola tambang emas dan perak di wilayah kekhalifahan. Ia menerapkan sistem pengelolaan yang adil dan memastikan bahwa hasil tambang digunakan untuk kepentingan publik, termasuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Beliau berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan metode penambangan yang lebih efisien, sehingga meningkatkan hasil tambang. Dalam aspek moneter beliau mencetak uang logam emas dan perak yang digunakan sebagai alat tukar perdagangan sehingga mendukung perkembangan perekonomian. Beliau mengambil langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan tambang dengan mengawasi pejabat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya, ia berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Khalifah al-Mu'tasim, beliau menetapkan peraturan yang mengatur pengelolaan tambang dengan mengutamakan keadilan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Ia memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam dibagi secara adil dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Terbukti bahwa sistem Islam yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradaban Islam pengelolaan tambang yang dilakukan oleh Khalifah yang berkuasa saat itu menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan dan itu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat baik yang muslim atau bukan, karena dalam sistem perekonomian Islam kemakmuran dan kesejahteraan itu adalah hak yang harus diterima seluruh rakyat tanpa memandang latar belakangnya. Selain itu dengan ketegasan batasan kepemilikan dalam Islam (kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara) tidak ada ruang sedikitpun bagi para oligarki politik dan kaum pemilik modal untuk merampas hak masyarakat umum atas tambang sumberdaya alam. Pengaturan pembagian hak kepemilikan secara adil seperti ini mustahil diterapkan dalam sistem rusak demokrasi yang sudah dikuasai para oligarki politik dan kapitalis. Tidak ada jalan lain selain jalan Islam yang diturunkan oleh Zat Yang Maha Sempurna. Jalan ini tidak dapat ditempuh kecuali dengan langkah-langkah sistematis untuk mengembalikan kembali institusi politik Islam. Institusi inilah yang menerapkan politik ekonomi Islam untuk langsung mengatur kepemilikan umum masyarakat dan menerapkan kebaikan-kebaikan lainnya dalam sistem Islam yang lengkap.

Kesimpulan

Dalam Islam hasil pengelolaan tambang berlimpah merupakan hak rakyat sepenuhnya, haram diberikan kepada siapapun atau pihak manapun, baik kapitalis lokal maupun asing. Hasil pengelolaannya akan diberikan kepada rakyat melalui berbagai meknisme, diantaranya penyediaan fasilitas layanan publik, penyediaan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Mekanisme ini diberikan kepada rakyat tanpa memandang SARA ataupun status ekonomi, semua mendapatkan hak yang sama karena sejatinya penguasa hanya sebagai pelaksana dari perintah yang diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishowab