DEBAT CAKADA: GURU HONORER LUPUT DARI PERHATIAN

Oleh Tatang Sunendar

Fase kampanye dan debat  calon kepala daerah (Cakada) akan segera berakhir. Tinggal menunggu hari yang dinanti tanggal 27 November 2024 hari bersejarah di Negara Kita, karena secara serentak 545 kab/kota dan 37 provinsi akan melaksanakan pemilihan Bupati, walikota, dan gubernur. Di tengah ketidakpedulian masyarakat atas pesta demokrasi ini, disempatkan melihat tayangan debat cakada yang ditayangkan oleh berbagai kanal jaringan televisi, dan difokuskan pada kegiatan debat cakada yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang menjadi perhatian adalah tema Pendidikan. Nah, dari sekian debat yang sempat ditonton sungguh disayangkan nasib  guru honorer luput dari perhatian para cakada. Kenapa demikian?

Adalah Pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menjadi momentum penting untuk menilai visi dan program calon pemimpin dalam memajukan daerahnya. Namun, dalam banyak debat calon kepala daerah, isu pendidikan---terutama yang berkaitan dengan nasib guru honorer---tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, guru honorer adalah pilar penting dalam sistem pendidikan yang kerap menghadapi masalah kesejahteraan dan kepastian status kerja.

Kita ketahui guru honorer adalah tenaga pendidik yang dipekerjakan oleh sekolah untuk mengisi kekosongan guru tetap. Mereka berkontribusi besar dalam memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, terutama di daerah terpencil yang sering kekurangan tenaga pendidik. Namun, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari memadai. Seperti banyak guru honorer yang hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah per bulan, bahkan di beberapa daerah hanya Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Angka ini sangat jauh dari upah minimum regional (UMR). Juga tidak adanya jaminan untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat guru honorer berada dalam ketidakpastian karier serta guru honorer sering kali tidak mendapatkan akses ke pelatihan atau fasilitas profesional seperti guru ASN.

Pada saat debat cakada, isu pendidikan oleh cakada hanya disinggung secara umum, seperti pembangunan fasilitas sekolah atau penguatan mutu pendidikan. Namun, nasib guru honorer jarang menjadi sorotan utama. Para cakada cenderung mengedepankan program-program besar yang terkesan populis tanpa menyentuh akar permasalahan, seperti kurangnya komitmen pada kesejahteraan guru honorer, hanya sedikit calon yang berani menjanjikan solusi konkret untuk meningkatkan gaji guru honorer melalui alokasi anggaran daerah.

Dampak ketidakpedulian terhadap guru honorer tidak hanya merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan di daerah. Guru yang merasa tidak dihargai cenderung kehilangan motivasi, yang pada akhirnya memengaruhi proses pembelajaran siswa. Selain itu, ketidakpastian status dan rendahnya kesejahteraan guru honorer dapat membuat profesi guru kurang menarik bagi generasi muda. Ini berpotensi menciptakan krisis tenaga pendidik di masa depan. Jika demikian terus apa yang diharapkan dari cakada?

Harapan kepada Cakada, nampkanya masyarakat, terutama komunitas pendidikan, memiliki harapan besar kepada cakada untuk membawa perubahan nyata dalam nasib guru honorer. Beberapa langkah konkret yang diharapkan adalah:1) Penganggaran yang Berpihak pada Guru Honorer Kepala daerah harus berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif tambahan kepada guru honorer di luar gaji yang mereka terima dari sekolah karena data menunjukkan mayoritas sekolah enam puluh persennya terdiri dari guru honorer. 2) Kepala daerah dapat memainkan peran penting dalam mendorong pemerintah pusat mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK. 3) Kebijakan daerah harus memberikan penghargaan kepada guru honorer, baik melalui pengakuan formal maupun melalui kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan mereka.

Perlu Cakada ketahui meski berada dalam kondisi serba sulit, guru honorer tetap berperan besar dalam mendidik generasi bangsa. Banyak dari mereka yang rela berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sederhana menempuh jarak jauh untuk sampai ke sekolah, khususnya di daerah pelosok. Mereka sering kali harus merogoh kocek pribadi untuk membeli alat peraga atau bahan ajar demi memastikan murid-murid mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Perjuangan guru honorer ini telah membantu menciptakan generasi muda yang berprestasi, bahkan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Namun, sayangnya, dedikasi mereka sering kali tidak diimbangi dengan penghargaan yang memadai.

Dari debat yang kita saksikan menjadi momen untuk melihat keberpihakan cakada pada pendidikan, termasuk terhadap guru honorer yang selama ini sering terabaikan. Calon pemimpin yang benar-benar peduli dengan isu ini akan mendapatkan simpati dari masyarakat, khususnya dari kalangan guru dan komunitas pendidikan. Guru honorer adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan pendidikan Indonesia. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar janji; mereka membutuhkan solusi nyata. Pilihan kepala daerah yang tepat akan menentukan apakah nasib guru honorer berubah menjadi lebih baik atau tetap berjalan di tempat.

Dengan luputnya perhatian guru honorer oleh Cakada nampaknya harus menjadi kesadaran kolektif untuk menjadi bahan renungan. Kesimpulannya ada di tangan guru honorer pilih yang peduli atau yang tidak, pilihan cerdas akan menentukan nasib guru honorer… semoga.