Deden Saiful Hidayat: Tidak Harus Terburu-buru Membuka Pembelajaran Tatap Muka

BANDUNG, beritadisdik.com – Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) Deden Saiful Hidayat menegaskan tidak harus terburu-buru untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan menghadapi covid 19 harus menjadi rujukan.

“Di sana dijelaskan yang diutamakan adalah hak kesehatan dan keselamatan, baru hak pendidikan. Saya pikir ini yang utama langkah yang harus dipahami kita semua,” tutur Deden saat menyampaikan pesan Kepala Disdik Jabar Dedi Supandi pada acara Webinar bertajuk “Langkah-langkah Kepala Sekolah Menghadapi AKB” yang digelar Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Jumat (11/9/2020).

Dikatakan, beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan sebetulnya sudah memandu penyusunan langkah-langkah pembelajaran di sekolah secara terperinci sesuai dengan mekanisme. Mulai dari melakukan survei BDR sejak Maret s.d. Juni 2020. 

Hasil dari survei sendiri, jelasnya, bisa dianggap mengagetkan, bisa juga sebagai sesuatu yang biasa. Yaitu, 70 persen hasil BDR menyatakan anak kurang memahami materi, hampir 56 persen menyatakan bosan, 66 persen menyatakan terlalu banyak tugas guru, kemudian hampir 70 persen mengalami kesulitan di dalam proses belajar daring.

“Nah ini barangkali yang perlu disiapkan oleh bapak ibu semua, baik pembelajaran daring maupun persiapan pembelajaran tatap muka," ujarnya.  

Ia juga mengatakan, setelah melakukan rapat dengan BPK juga rapat dengan para ahli, ingin meluruskan konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ). Lantaran yang bergulir sekarang, PJJ itu selalu diidentikkan dengan online (daring). Padahal PJJ tidak harus selalu daring.

Di SMA terbuka, Deden mencontohkan, pernah belajar menggunakan eduboks sehingga tidak terbebani quota internet. Akan tetapi narasi yang berkembang seolah-olah PJJ langsung berhubungan dengan internet (online).

“Barangkali ini yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Kalau itu terus berlangsung memang akan membebankan orang tua,” imbuhnya seraya mengatakan BDR sesungguhnya adalah salah satu strategi yang dikembangkan tatkala pendidikan mengalami kekhususan.

Jadi yang perlu disiapkan ujarnya, pengelolaan PJJ dengan baik berdasar pada mekanisme-mekanisme yang sudah dikeluarkan petunjuk teknisnya. Dengan demikian, jika BDR disiapkan secara menyenangkan, dengan strategi yang membuat anak tidak bosan, maka tuntutan untuk tatap muka tidak terlalu banyak.

Lebih jauh Deden mengungkapkan, untuk pembelajaran tatap muka, hal-hal yang perlu disiapkan begitu luar biasa. Kewenangan untuk membuka dan mengizinkan sekolah pun bukan berada di ranah dinas pendidikan, tetapi ada di ranah Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. Pihak disdik hanya menyampaikan rekomendasi saja.

“Beberapa yang harus disiapkan di antaranya selalu megecek kondisi siswa, data kesehatan anak-anak kita. Data kesehatan di lingkungan kita. Karena beberapa waktu yang lalu kita buka beberapa sekolah ternyata banyak juga yang dikategorikan positif lagi. Ini cukup berbahaya, jangan sampai sekolah nanti dijadikan klaster berikutnya dalam penyebaran covid-19,” tutur Deden.

Namun demikian, ia meyakini para kepala sekolah bisa menentukan langkah-langkah terbaik bagi anak anak. Untuk itu, tidak usah terburu-buru memulai tatap muka di sekolah. Kalaupun itu memang harus, maka persiapkanlah semua protokol kesehatan sekolah secara baik.

Khusus untuk SMK, disampaikan Deden, menurut SKB 4 Menteri terbaru, pembelajaran praktik dibolehkan baik zona hijau, kuning, oranye maupun merah. Tetapi ada syaratnya. Pertama alat-alat praktik tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu orang dan sarana praktik harus memenuhi standar-standar kesehatan serta akan diverifikasi baik oleh cabang dinas maupun oleh Satgas Covid-19.

Sementara saat menyampaikan pengantarnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Asep Tapip Yani mengatakan webinar digelar untuk memberikan langkah-langkah konkret, berbagi pengalaman tentang penyiapan sekolah baik yang mau buka maupun yang sudah buka. Tentunya mengacu pada standar kesehatan baik yang diberikan oleh WHO maupun standar secara nasional yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing.

Asep Tapip berharap pertemuan itu menjadi bagian dari upaya untuk menyukseskan pendidikan di Jawa Barat, khususnya berkaitan dengan kondisi covid-19.

Menurutnya, dari tim AKSI diminta oleh Direktorat Jenderal GTK untuk menyusun langkah-langkah riil kepala sekolah menghadapi AKB. Oleh karena itu, Tim AKSI menyusun langkah-langkah di Jakarta sehingga menjadi sebuah rangkaian langkah nyata atau langkah praktis pragmatis yang tidak berbau teoretis lagi.

Dengan demikian, kepala sekolah bisa langsung membuat poin-poin atau SOP yang sudah dilaksanakan di antaranya di SMKN 11 dan SMKN 9 Bandung.

“AKSI secara moral berkewajiban membagikan ke semuanya untuk suksesnya pendidikan kita,” tutur Asep Tapip seraya menegaskan di akhir webinar ada lembar kerja dan RTL yang harus dibuat agar mendapatkan informasi sekaligus rencana kegiatan.

Asep sendiri yakin semua kepala sekolah telah membuat langkah-langkah pendekatan AKB. Namun seperti apa lagkah-langkah tersebut? Apakah sudah sama standarnya dengan WHO atau sudah sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan?

“Kita coba diskusikan nanti, kita coba sharing-kan, kita coba bandingkan di dua minggu yang akan datang, setelah webinar ini. Sehingga kita akan memperoleh hasil, apa yang harus kita lakukan dalam rangka AKB ini,” imbuhnya.

Pada webinar yang diikuti 290-an peserta tersebut bertindak sebagai narasumber Kepala SMKN 9 Bandung Anne Sukmawati, Kepala SMAN 2 Padalarang KBB Toto Suharya, dengan moderator Sri Hendrawati. ***