DEDI MULYADI: BANYAK ORANG JAHAT DI INDONESIA

Oleh Ade Munajat

Pada 10 Maret 2025, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kekesalannya terkait sertifikasi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi, yang menghambat normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Dedi menyatakan, dalam bahasa Sunda, “ ini anu jarahat di Indonesia teh loba-loba teuing gusti “ atau  "Ampun yaa Allah, Orang jahat di Indonesia terlalu banyak," . Pernyataannya itu merujuk pada pihak-pihak yang diduga memanfaatkan lahan sungai untuk kepentingan pribadi dengan cara mengesahkan sertifikat kepemilikan, sehingga lahan yang semula meruapakan bagian dari sungai itu sendiri menjadi seperti hak milik pribadi.

Hal tersebut, rupanya menarik perhatian jurnalis senior Hersubeno Arif. Kemudian, Mas Hersu, panggila akrabnya,  melalui kanal YouTube-nya, "Hersubeno Point,". Mengulas pernyataan Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik itu.

Hal yang dibahas Mas Hersu perihal tersebut ialah: Latar Belakang Isu. Ia  memulai dengan memberikan konteks tentang pernyataan Dedi, seperti masalah banjir di Jawa Barat yang menjadi fokus utama Gubernur baru ini sejak dilantik untuk periode 2025-2030. Kritik terhadap Birokrasi: Ia menyoroti dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat tanah. Ia mempertanyakan peran BPN dan pemerintah daerah sebelumnya dalam membiarkan DAS disertifikatkan, sekaligus mengapresiasi keberanian Dedi membuka isu ini secara terang-terangan. Nada Populisme Dedi.  Sebagai pengamat, Mas Hersu menganalisis gaya komunikasi Dedi yang blak-blakan dan populis. Pernyataan "orang jahat terlalu banyak" bisa dilihat bukan sekadar sebagai strategi Dedi untuk menarik simpati publik, sekaligus menegaskan citra dirinya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat, sesuatu yang konsisten dengan sepak terjangnya sejak menjadi Bupati Purwakarta.

Benarkah di Indonesia Banyak Orang Jahat?

Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang dilengkapi dengan ulasan Hersubeno Arif di atas, membuat saya merenung. Mangajukan pertanyaan, mengapa di Indonesia terlalu banyak orang yang jahat. Apakah benar di Indonesia banyak orang yang jahat? Mengapa?

Meskipun pertanyaan yang saya ajukan bersifat umum, padahal pernyataan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030 mengucapkan kalimat tersebut saat menyoroti praktik sertifikasi lahan di DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi, yang menurutnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan upaya penanggulangan banjir. Dalam hal itu, dipastikan, bahwa "orang jahat" dimaksud merujuk pada individu atau kelompok yang dengan sengaja melanggar aturan demi keuntungan sendiri, meskipun itu merugikan masyarakat luas.

Namun, pernyataan bahwa "Mengapa di Indonesia terlalu banyak orang jahat?" perlu di urai dan dicaritemukan faktor yang mungkin berkontribusi sehingga pertanyaaan umum itu muncul. Faktor apa? Atau, “Apakah benar di Indonesia banyak orang yang jahat?”  Mengapa? Juga perlu ditemukan jawabannya sebagai semacam klarifikasi.

1. Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan. Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa (perkiraan 2025). Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar. Data menunjukkan bahwa pada 2023, ukuran ketimpangan(Gini Ratio) Indonesia berada di sekitar 0,38, yang menunjukkan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Ketika sebagian besar penduduk hidup dalam tekanan ekonomi, sementara segelintir orang kaya semakin kaya, ini bisa mendorong perilaku oportunistik atau bahkan kriminal untuk bertahan hidup. Contohnya, pencurian atau penipuan kecil-kecilan sering terjadi di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Namun, ini tidak berarti semua orang miskin menjadi "jahat"—melainkan kondisi ini menciptakan peluang bagi perilaku tersebut.

Di sisi lain, elit yang korup juga sering dikategorikan sebagai "orang jahat" karena menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Kasus-kasus korupsi besar, seperti yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha, memperkuat persepsi bahwa "orang jahat" ada di mana-mana, terutama di kalangan yang seharusnya menjadi panutan.

2. Sistem Hukum dan Penegakan yang Lemah. Salah satu penyebab persepsi "banyak orang jahat" adalah lemahnya penegakan hukum. Korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pejabat, tetapi juga didukung oleh sistem yang rentan manipulasi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International untuk Indonesia pada 2024 menempatkan skor di kisaran 34-37 dari 100, jauh dari negara-negara dengan tata kelola baik seperti Denmark atau Singapura. Ketika pelaku kejahatan—baik koruptor, penyerobot lahan, atau pelaku kriminal lainnya—jarang dihukum berat atau bahkan lolos dari jerat hukum, ini menciptakan kesan bahwa "kejahatan" dibiarkan berkembang biak.

Contoh dari Dedi Mulyadi tentang sertifikasi lahan sungai adalah ilustrasi nyata: jika ada pihak yang bisa mengesahkan kepemilikan lahan di DAS (yang seharusnya milik publik) tanpa konsekuensi, itu menunjukkan celah sistemik yang memungkinkan perilaku "jahat" terus terjadi.

3. Budaya dan Nilai yang Berubah. Indonesia memiliki warisan budaya gotong royong dan kebersamaan, tetapi modernisasi dan globalisasi membawa perubahan nilai. Hedonisme dan individualisme semakin terlihat, terutama di perkotaan. Banyak orang kini mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, yang kadang diwujudkan dalam tindakan tidak etis seperti menyerobot lahan, menyuap, atau menipu. Media sosial juga memperkuat persepsi ini dengan memviralkan kasus-kasus negatif, sehingga kesan "banyak orang jahat" menjadi lebih kuat, meskipun mungkin tidak mencerminkan mayoritas masyarakat.

Namun, kita harus kritis: apakah ini benar-benar berarti "terlalu banyak orang jahat," atau hanya kasus-kasus tertentu yang lebih terekspos dibandingkan kebaikan yang dilakukan banyak orang setiap hari?

4. Persepsi dan Generalisasi. Pernyataan seperti "Di Indonesia terlalu banyak orang jahat" adalah generalisasi yang subjektif. Menurut Statistik Kriminal BPS 2021, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan turun dari 1,01% pada 2019 menjadi 0,78% pada 2020, dan tingkat pelaporan ke polisi hanya sekitar 23-25%. Artinya, kejahatan yang terdeteksi relatif kecil dibandingkan total populasi. Namun, kasus-kasus besar seperti korupsi atau konflik lahan (seperti yang dikritik Dedi) sering kali mendapat perhatian besar, sehingga menciptakan bias persepsi bahwa "orang jahat" mendominasi.

Psikologi sosial juga menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih mengingat hal negatif (negativity bias). Jadi, meskipun banyak orang baik yang membantu sesama, misalnya saat bencana alam, fokus publik sering tertuju pada pelaku kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan.

5. Faktor Historis dan Struktural. Sejarah Indonesia, termasuk kolonialisme dan otoritarianisme masa lalu, meninggalkan jejak dalam bentuk sistem yang tidak selalu adil. Struktur sosial yang hierarkis dan patrimonial juga memungkinkan abuse of power. Ketika aturan bisa "dibeli" atau hukum hanya berlaku bagi yang lemah, ini memberi ruang bagi perilaku "jahat" untuk tumbuh. Kasus sertifikasi lahan yang disebut Dedi adalah contoh bagaimana warisan birokrasi yang rumit dan korup bisa dimanfaatkan oleh oknum. 

Refleksi Kritis

Meski ada faktor-faktor di atas, kita harus berhati-hati dengan narasi "terlalu banyak orang jahat." Ini bisa jadi cerminan frustrasi terhadap sistem, bukan fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia jahat. Banyak warga Indonesia yang tetap hidup jujur dan bermoral meski dalam kondisi sulit. Data filantropi menunjukkan bahwa Indonesia sering berada di peringkat atas dunia dalam hal kedermawanan (World Giving Index), yang bertolak belakang dengan generalisasi tersebut.

Jadi, mengapa ada persepsi ini? Mungkin karena:

Celah sistemik memungkinkan perilaku tidak bermoral tanpa hukuman yang tegas.

Ketimpangan sosial mendorong sebagian orang bertindak demi bertahan hidup atau ambisi.

Amplifikasi media membuat kasus negatif lebih terlihat daripada kebaikan.

Namun, ini bukan berarti Indonesia unik dalam hal ini, negara lain pun punya masalah serupa. Yang lebih penting adalah bagaimana kita, sebagai masyarakat, memperbaiki sistem dan budaya untuk mengurangi ruang bagi "orang jahat" berkembang, seperti yang tampaknya ingin dilakukan Dedi Mulyadi dengan kritiknya.

Rujukan

https://www.youtube.com/watch?v=0ag-aV2diH0&t=13s

Ade Munajat. Alumni FIPB UI. Praktisi Pendidikan.