DEDI MULYADI, GUBERNUR JAWA BARAT: SANKSI TEGAS UNTUK PENGGUNA KNALPOT BISING

Oleh Paser Jiwa

Knalpot kendaraan bermotor yang bising bukan sekadar gaya modifikasi, melainkan pelanggaran nyata yang merampas hak warga atas ketenangan. Motor-motor berknalpot “brong” masih bebas berkeliaran dari desa hingga kota, siang dan malam, tanpa rasa takut terhadap hukum. Pertanyaannya: mengapa ini dibiarkan?

Kini, saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, harapan masyarakat bertumpu pada ketegasannya. Sosok yang dikenal berani dan berpihak pada rakyat kecil, kini diuji dalam urusan ketertiban publik yang sangat mendesak.

Aturan Sudah Ada, Penegakan Lemah

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mewajibkan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis, termasuk batas kebisingan. Bahkan Permen LH No. 7 Tahun 2009 telah menetapkan ambang batas kebisingan suara kendaraan. Namun, tanpa penegakan yang konsisten, semua itu hanya menjadi arsip hukum tanpa nyawa.

Pemimpin Tak Boleh Tuli

Gubernur Dedi Mulyadi diharapkan tidak membiarkan hukum kalah oleh suara bising knalpot. Penertiban harus menjadi kebijakan tetap, bukan sekadar reaksi viral. Razia tidak boleh musiman. Dibutuhkan langkah sistematis, bukan simbolik.

> “Ketika suara knalpot lebih nyaring dari suara keadilan, maka negara sedang kehilangan wibawa.”

Dampak Sosial yang Serius

Knalpot bising adalah bentuk kekerasan akustik dengan dampak nyata:

- Anak-anak kesulitan belajar.

- Lansia dan bayi terganggu istirahatnya.

- Pasien rumah sakit terganggu penyembuhannya.

- Masyarakat mengalami tekanan psikologis.

Ironisnya, pedagang kecil sering lebih cepat ditindak dibanding kendaraan berisik yang meresahkan satu lingkungan.

Kebijakan yang Ditunggu dari Gubernur

1. Tindakan tegas tanpa pandang bulu. Siapa pun pelakunya, harus ditindak. 

2. Sediakan alat ukur kebisingan di setiap Polres/kabupaten. 

3. Libatkan masyarakat, termasuk RT/RW, dalam pengawasan dan pelaporan. 

4. Perkuat sanksi. Terapkan denda, kerja sosial, atau tilang administratif yang menimbulkan efek jera.

Dedi Mulyadi, Jangan Ragu Bertindak

Sebagai pemimpin vokal yang dicintai rakyat kecil, Dedi Mulyadi kini diharapkan tegas menghadapi persoalan knalpot bising. Ini bukan sekadar urusan lalu lintas—ini soal kenyamanan hidup dan wibawa hukum di mata rakyat.

> “Keadilan tak akan terdengar… jika suara knalpot brong terus dibiarkan lebih nyaring dari suara rakyat.”