DEDI MULYADI DAN FENOMENA UNGKAPAN ”BARTER GUBERNUR”

Oleh Ade Munajat

Secara sederhana kata barter dapat diartikan sebagai tukar menukar barang atau jasa. Praktik barter lajim berlangsung dalam masyarakat kuno dengan sistem ekonomi kuno dan tradisional yang belum menengenal alat tukar uang. Landasan dalam prakatik barter ialah kesepakatan dan kesukarelaan. Hanya bila mereka sepakat dan keduanya suka dan rela atas apa yang mereka lakukan, barter dapat berlangsung. Dalam masyarakat modern, barter masih dapat ditemukan dalam rupa dan bentuk yang berbeda.

Bagaimana dengan barter gubernur? Tak lazim. Tidak ada dalam tata aturan perundangan. Konstitusi tidak mengatur perihal tersebut. Nyatanya, di media sosial, kata barter mengemuka. Barter gubernur lagi. Semudah itu diucapkan warga masyarakat. Warga mungkin sudah gelap mata, frustrasi, membanding, lalu pikiran menerabas, ingin menemukan jalan pintas bagi kesejahteraan diri, dan agar memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diterakan dalam pembukaan UUD 1945. Lalu mudah saja diucapkan, “Ingin barter gubernur”. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pindah ke Jawa Timur, dan masayarakat Jawa Barat mau menerima Gubernur Jawa Timur.

Fenomena barter gubernur, diucapkan dimedia sosial oleh warga di luar  Jawa Barat yang terkesan dengan kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Ungkapan kata "barter gubernur" mencerminkan antusiasme publik terhadap gaya kepemimpinan Dedi yang populis, tegas, dan dekat dengan masyarakat, sekaligus ketidakpuasan terhadap kinerja gubernur di daerah dimana warga masyarakat itu tinggal.

Mengapa Warga Terkesan dengan Dedi Mulyadi? Dedi Mulyadi, yang dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, dikenal dengan kebijakan dan aksi nyata yang cepat mendapat perhatian publik, berupa:

Kebijakan Pro-Rakyat: Menggratiskan pajak kendaraan dan biaya balik nama untuk kendaraan berplat luar Jawa Barat hingga 30 Juni 2025, mendorong mutasi kendaraan ke Jabar; Menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk kontrakan gratis bagi warga Sukahaji yang terancam penggusuran akibat sengketa lahan; Meminta masyarakat mengalihkan parsel Lebaran menjadi paket sembako Rp150.000 untuk warga kurang mampu, menunjukkan empati sosial, dan tindakan lainnya.

Tindakan Tegas: Memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, karena risiko banjir, meski meminta maaf karena pelanggaran melibatkan perusahaan milik Pemprov Jabar;  Melarang pungutan sumbangan di jalan raya, termasuk untuk rumah ibadah, untuk menjaga ketertiban dan martabat masyarakat; Menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar edaran larangan study tour ke luar provinsi.

Gaya Merakyat: Dedi sering blusukan, seperti membersihkan sungai atau menangani banjir, dan aktif di media sosial, memperkuat citra sebagai pemimpin yang peduli. Visi "Jabar Istimewa" yang menekankan kesehatan, pendidikan, sosial-budaya, lingkungan, dan lapangan kerja juga resonan dengan kebutuhan masyarakat.

Pencapaian Politik: Kemenangan telak di Pilgub Jabar 2024 dengan 62,22% suara (14,13 juta suara) menunjukkan dukungan luas, meningkatkan persepsi bahwa ia adalah pemimpin efektif.

Popularitas Media Sosial: Dedi dikenal sebagai salah satu politikus paling berpengaruh di media sosial, dengan unggahan seperti pengumuman kebijakan pajak gratis atau larangan sumbangan di jalan raya yang viral. Ini membuat namanya dikenal luas di luar Jabar.

Harapan Perubahan: Kekaguman terhadap Dedi bisa mencerminkan keinginan warga untuk memiliki pemimpin yang tegas, merakyat, dan fokus pada isu-isu praktis seperti lingkungan, pendidikan, atau kesejahteraan.

Operasi Jabar Manunggal: Program untuk melindungi investasi dari gangguan ormas, menarik perhatian pengusaha dan warga yang ingin lapangan kerja.

Lowongan Kerja: Rapat singkat Dedi menghasilkan 18.000 lowongan di pabrik mobil listrik BYD Subang, menunjukkan fokus pada ekonomi.

Kebijakan Sosial Kontroversial: Larangan pacaran atau bertamu setelah pukul 21.00 dengan sanksi adat (pengusiran sementara atau denda) dan pemasangan CCTV di perbatasan desa memicu pro-kontra, tetapi juga menarik perhatian karena keunikannya.

Dengan demikian, warga di luar Jawa Barat yang "meminta barter gubernur" kemungkinan besar terkesan dengan kinerja Dedi Mulyadi karena kebijakannya yang pro-rakyat, tindakan tegas, dan gaya merakyat yang viral di media sosial. Ungkapan "barter gubernur" merupakan ungkapan informal yang menggambarkan kekaguman terhadap Dedi Mulyadi sekaligus ketidakpuasan terhadap gubernur lokal mereka, bukan permintaan formal. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial memperkuat citra seorang pemimpin di luar wilayahnya, tetapi "barter" hanyalah ekspresi aspirasi, bukan solusi yang layak secara hukum.

Iya begitu?

Wallohu’alam bishawab.