DEDI MULYADI DAN PREMANISME: Sisi Baik dan Buruk adanya Oposisi terhadap Satgas Antipremanisme
Penulis: Ade Munajat
Ade Munajat
Oleh Ade Munajat
Kata
"premanisme" berasal dari "preman," yang tampaknya berasal
dari bahasa Belanda "vrijman"
atau "vrije man," yang
berarti "orang bebas" atau "pekerja tanpa kontrak kerja."
Istilah ini pertama kali muncul di Indonesia pada masa penjajahan Belanda,
khususnya di daerah perkebunan di Medan, Sumatera Utara. Awalnya,
"preman" merujuk pada pekerja yang tidak terikat kontrak dan sering
melawan perlakuan tidak manusiawi dari pengusaha Belanda, tanpa konotasi buruk.
Namun, karena kesulitan pengucapan, "vrijman"
berubah menjadi "preman."
Seiring waktu,
terutama sejak tahun 1970-an, istilah "preman" mengalami pergeseran
makna (peyorasi), menjadi identik dengan tindak kriminal seperti pemerasan dan
kekerasan.
Oleh sebab itu, premanisme
didefinisikan sebagai cara hidup atau perilaku seperti preman, yang identik
dengan kegiatan kriminal seperti pemerasan, penodongan, perampokan, dan
kekerasan. Fenomena ini berkembang di Indonesia- Jawa Barat khususnya- saat
ekonomi sulit dan pengangguran tinggi, dengan preman sering memungut pungutan
liar, seperti di terminal bus atau pasar, yang mengancam keselamatan sopir atau
pedagang jika ditolak. Premanisme sangat terkait dengan dunia kriminal,
mengganggu ketertiban masyarakat dan menghambat investasi. Premanisme juga
sering kali sulit diberantas karena adanya kolusi antara preman dan petugas
keamanan setempat, dengan mekanisme berbagi setoran.
Dalam hubungan
itu, Gubernur Jawa Barat kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti
Premanisme. Satgas itu berupa tim khusus
yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberantas premanisme. Tim ini melibatkan Forkopimda, termasuk
polisi, TNI, dan instansi terkait, dengan fokus pada penanganan di titik-titik rawan
seperti kawasan industri, parkir liar, pungutan liar dan intimidasi. Satgas Anti
Premanisme dibentuk serentak di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Dalam
perkembangannya, Satgas Anti Premanisme mendapat oposan. Oposan itu-sebut saja-
Kontra Satuan Tugas Anti Premanisme. Hal ini merujuk pada oposisi atau kritik
terhadap pembentukan dan operasional tim itu.
Sang oposan adalah
Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabryel Alexander. Dia menyatakan bahwa jika pemerintah fokus pada
premanisme jalanan, GRIB Jaya Jawa Barat akan membentuk "Satgas Premanisme
Birokrasi" untuk mengawasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu,
menunjukkan oposisi terhadap pendekatan satuan tugas. Kritik ini juga mencerminkan
pandangan bahwa premanisme tidak hanya terjadi di jalanan tetapi juga dalam
sistem birokrasi. Polemik ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara
pemerintah dan ormas dalam menangani premanisme, dengan GRIB Jaya membentuk tim
tandingan untuk mengawasi birokrasi
Sisi Baik dan Sisi Buruk
Sisi Baik Oposisi. Oposisi, terutama dari ormas
seperti GRIB Jaya, tampaknya memiliki manfaat dalam menjaga keseimbangan
kekuasaan. Misalnya, GRIB Jaya merespons pembentukan Satgas dengan membentuk
"Satgas Premanisme Birokrasi" untuk mengawasi korupsi dalam pemerintahan.
Ini menunjukkan oposisi dapat memastikan agar Satgas tidak melampaui wewenangnya,
mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga akuntabilitas. Selain itu,
oposisi dapat membawa perspektif alternatif, seperti fokus pada akar masalah
premanisme, seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, yang mungkin tidak
ditangani oleh Satgas. Ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan oposisi
dapat meningkatkan dialog publik dan solusi yang lebih inklusif.
Sisi Buruk Oposisi. Di sisi lain, oposisi memiliki
dampak negatif yang signifikan. Jika oposisi terlalu kuat, seperti ancaman atau
tindakan balasan dari ormas, ini dapat menghambat operasi Satgas. Hal itu dapat
memperlambat pemberantasan premanisme, membiarkan aksi kriminal seperti
pemerasan berlanjut, terutama di area rawan seperti pasar dan industri. Oposisi
yang didasarkan pada misinformasi atau kepentingan pribadi, seperti
perlindungan terhadap aktivitas ilegal, dapat merugikan masyarakat. Selain itu,
oposisi dapat memicu ketegangan sosial, seperti konflik antara pemerintah dan
ormas, yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Kontraversi dan Tantangan. Polemik ini
mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah dan ormas, dengan GRIB
Jaya menyatakan dukungan sekaligus kritik. Kontroversi ini menunjukkan
tantangan dalam mengkoordinasikan upaya pemberantasan premanisme dengan
berbagai pemangku kepentingan, di mana oposisi dapat menjadi alat untuk
melindungi kepentingan atau menyoroti isu lain, seperti korupsi birokrasi.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik, oposisi dapat melemahkan upaya
pemerintah dalam menciptakan lingkungan aman.
Wallohu’alam
bishawab.
Dari berbagai sumber terhimpun:
Diunduhbaca pada
29 April 2025 Pukul 1:49
https://jabarprov.go.id/berita/satuan-tugas-anti-premanisme-mulai-bekerja-pemda-kota-andung-komitmen-wujudkan-bandung-n-18284
https://investor.id/national/395526/grib-jaya-dukung-dedi-mulyadi-berantas-premanisme-di-jawa-barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme
