DEFORESTASI DAS DAN KEBIJAKAN IKLIM YANG ABAI RISIKO

Oleh Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

(Dosen Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai daerah Indonesia sering kali dipahami sebagai bencana alam semata. Padahal, dalam banyak kasus, peristiwa tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan tata guna lahan yang gagal membaca daerah aliran sungai (DAS) sebagai satu kesatuan ekosistem. Ketika hutan di hulu rusak, dampaknya hampir pasti akan dirasakan di hilir—dalam bentuk banjir bandang, sedimentasi, dan longsor.

DAS bukan sekadar ruang administratif yang terbagi atas hulu, tengah, dan hilir. Ia adalah sistem ekologis yang terhubung, di mana air, tanah, vegetasi, dan aktivitas manusia saling memengaruhi. Namun, kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia masih didominasi pendekatan sektoral: hutan dikelola terpisah dari air, pertambangan terpisah dari tata ruang, dan mitigasi bencana terpisah dari kebijakan iklim. Fragmentasi kebijakan inilah yang justru mempercepat degradasi DAS.

Tragedi banjir besar di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan gejala ekologis yang tidak bisa diabaikan. Gelondongan kayu yang terbawa arus sungai bukan sekadar akibat curah hujan ekstrem, melainkan indikator rusaknya tutupan hutan di kawasan hulu. Dalam kondisi hutan yang masih utuh, material sebesar itu seharusnya tertahan oleh vegetasi, sistem perakaran, dan struktur tanah yang stabil. Ketika kayu hanyut bebas, itu adalah sinyal kegagalan perlindungan ekosistem hulu DAS.

Secara ekologis, hutan memiliki peran kunci dalam mengatur tata air. Tajuk pohon memperlambat jatuhnya hujan, serasah meningkatkan infiltrasi, dan akar memperkuat struktur tanah. Deforestasi—baik untuk perkebunan monokultur, pertambangan, maupun pembukaan lahan—menghancurkan mekanisme alami ini. Akibatnya, hujan berubah menjadi limpasan permukaan, sungai menerima debit air secara tiba-tiba, dan bencana pun menjadi keniscayaan.

Ironisnya, kebijakan iklim nasional sering kali berbicara tentang pengurangan emisi dan target karbon, tetapi mengabaikan fungsi hidrologis hutan dalam DAS. Hutan direduksi menjadi sekadar penyerap karbon, bukan sebagai sistem penyangga air dan pelindung lanskap. Padahal, rusaknya DAS tidak hanya meningkatkan risiko bencana, tetapi juga memicu emisi karbon baru melalui erosi tanah, longsor, dan degradasi lahan.

Aktivitas pertambangan di kawasan hutan dan DAS memperparah situasi. Di luar Pulau Jawa, tambang skala besar kerap beririsan langsung dengan kawasan hutan alam dan daerah tangkapan air. Pembukaan tambang tidak hanya menghilangkan vegetasi, tetapi juga merusak lapisan tanah dan batuan yang menjadi fondasi ekosistem. Pascatambang, lahan sering kehilangan fungsi hidrologisnya dan berubah menjadi sumber limpasan serta sedimentasi.

Reklamasi pascatambang kerap dipromosikan sebagai solusi, tetapi jarang dibicarakan secara jujur. Secara ekonomi, reklamasi jauh lebih mahal dibandingkan menjaga hutan tetap utuh. Secara ekologis, kondisi hutan alam hampir mustahil dipulihkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Mengandalkan reklamasi sebagai pembenaran eksploitasi adalah bentuk kebijakan yang menunda masalah, bukan menyelesaikannya.

Kebijakan pengelolaan DAS seharusnya menempatkan fungsionalitas ekosistem sebagai prioritas utama. Keberadaan masyarakat di sekitar hutan bukan alasan untuk mengorbankan fungsi ekologis, tetapi justru alasan untuk mengembangkan pendekatan nature-based solutions. Pengelolaan berbasis alam memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan tanpa merusak sistem penyangga lingkungan, asalkan didukung insentif yang adil dan regulasi yang tegas.

Rehabilitasi DAS juga tidak boleh terjebak pada simbolisme penanaman pohon. Rehabilitasi yang efektif menuntut pemahaman terhadap jenis vegetasi, kondisi tanah, kemiringan lereng, serta peran ekologis kawasan. Menanam pohon tanpa memulihkan fungsi ekosistem hanya akan menghasilkan ilusi pemulihan, sementara risiko banjir dan longsor tetap mengintai.

Pada akhirnya, kebijakan iklim yang mengabaikan DAS adalah kebijakan yang rapuh. Mitigasi perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari perlindungan hutan dan tata kelola lanskap. Selama deforestasi di hulu DAS terus ditoleransi atas nama pembangunan, bencana akan terus berulang—bukan sebagai kejadian alam, tetapi sebagai konsekuensi kebijakan yang gagal memahami ekosistem sebagai satu kesatuan utuh.