Demokrasi Ibarat Pisau Bermata Dua

Oleh Anggi Cayanati

(Komunitas Cinta Indonesia)

Ketika reformasi bergulir, kalimat demokrasi menjadi primadona, ibarat gadis muda dan cantik yang sedang mekar. Sehingga sangat menarik untuk dibahas dan dibicarakan. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, Democracy is from the people, by the people and for the people. Bila kita mengacu pada kriteria ini maka semua sistem pemerintahan yang merujuk pada kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan disebut sebagai pemerintahan demokrasi.

Sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada 18 Agustus 1945 sebagai penetapan Dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan diberlakukannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, maka pemerintahan negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

Perjalanan demokrasi Indonesia mengalami pasang dan surut dalam implementasinya berdasarkan pemahaman terhadap sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Proses berkembangnya Demokrasi Indonesia dibagi dalam 5 periode yakni:

1.         Periode Demokrasi Pancasila kesatu (Agustus 1945 – November 1945), periode ini saya sebut periode Demokrasi Pancasila yang berdasarkan sila keempat, di mana pelaksanaannya menggunakan sistem musyawarah/mufakat oleh perwakilan para pimpinan pemuda dan pemimpin daerah untuk memberikan mandat kepada Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang diberi wewenang untuk menyusun kabinet dan mempersiapkan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, adil dan makmur.

2.         Periode Demokrasi Parlementer (1945 – 1959), periode ini disebut juga periode Demokrasi Liberal karena menggunakan sistem demokrasi yang mengacu pada sistem pemerintahan yang dipilih melalui perwakilan rakyat yang duduk dalam lembaga yang disebut KNIP (DPR). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memilih perdana menteri sebagai pelaksana atau kepala pemerintahan, sedangkan presiden sebagai kepala negara. Sistem ini lazimnya digunakan di Eropa Barat. Periode ini berlangsung dalam kurun waktu 6 tahun di mana Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk dari hasil PEMILU pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 dengan menggunakan atau mengacu pada UUDS 1950 sebagai pedoman konstitusi Negara Republik Indonesia. Periode ini sangat rawan terjadi mosi tidak percaya pada pemerintah karena tidak ada suara mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi wakil-wakil rakyat berdasarkan partai-partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1955. Mosi tidak percaya yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan menyebabkan munculnya ketidakstabilan politik, sehingga pembangunan di semua bidang tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena keadaan yang tidak kondusif dan mengancam keselamatan Negara Republik Indonesia maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan Negara Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945.

3.         Periode Demokrasi Terpimpin (1960 – 1965). Periode ini mengembalikan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Periode ini menegaskan kembali sistem demokrasi presidentiil, artinya kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dengan menggunakan istilah demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno ingin mengembalikan kewenangan Presiden sebagai pelaksana eksekutif tertinggi, dengan kata lain Presiden adalah penguasa tertinggi yang memiliki otoritas dan kewenangan tidak tak terbatas dalam melaksanakan pemerintahan, sehingga diharapkan pembangunan dan kemakmuran rakyat lebih cepat diwujudkan.

Dalam periode ini pelaksanaan demokrasi lebih cenderung ke arah otoritarian, karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden, sampai melampaui kewenangan yang seharusnya. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPRS yang mengatur kekuasaan Presiden Soekarno. Tap MPRS dikeluarkan atas permintaan Presiden Soekarno yang seharusnya MPR bekerja berdasarkan keinginan rakyat bukan keinginan penguasa. Bunyi Tap MPRS kontroversial tersebut adalah TAP.MPRS No. III/MPRS/1963 adalah menyatakan Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup. Ketetapan ini berlawanan dengan nilai demokrasi yang menghilangkan absolutisme penguasa layaknya seorang raja dalam sistem monarki. Walaupun Tap MPRS ini kemudian dicabut, namun kejadian tersebut menjadi indikator bahwasanya kekuasaan pada seorang individu yang terlalu besar akan menyebabkan post of power syndrome.

4. Periode Demokrasi Pancasila versi Orde Baru (1965 – 1998). Periode ini adalah periode demokrasi yang diklaim mengembalikan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Setiap rezim akan menyatakan bahwa rezimnyalah yang terbaik dalam melaksanakan sebuah sistem, tak terkecuali dengan rezim yang dikenal dengan rezim Orde Baru Indonesia yang dipimpin oleh Letjen TNI Soeharto.

Letjen Soeharto mulai menapaki kekuasaan setelah diserahkan tongkat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara pascapemberontakan PKI tahun 1965. Presiden Soekarno memberikan mandat melalui surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara pasca pemberontakan PKI, maka mulailah Presiden Soeharto melakukan gerakan pembersihan di tubuh TNI dari anasir-anasir PKI. Gerakan pembersihan ini menimbulkan gejolak sehingga Letjen Soeharto meminta kewenanganan yang lebih besar untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara dan bangsa. Pasca operasi pembersihan TNI-Polri dari anasir-anasir PKI Letjen Soeharto yang didukung oleh ABRI khususnya TNI AD, menetapkan pelaksanaan sidang MPR yang memberi mandat Letjen Soeharto sebagai Pelaksana Tugas Presiden. Di antara ketetapan penting yang ditetapkan oleh MPR pada awal masa tugas Soeharto adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1965. Yang menyatakan PKI dan ormas-ormas pendukungnya serta organisasi underbouw-nya seperti Gerwani, Lekra, dll dinyatakan sebagai organisasi terlarang di bumi pertiwi sehingga harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya.

Kenyataan bahwa Orde Baru tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang didukung oleh ABRI khususnya TNI AD, sehingga muncullah Dwi Fungsi ABRI, yakni ABRI berfungsi sebagai kekuatan utama pertahanan negara dan ABRI sebagai kekuatan politik yang ikut serta mengelola pelaksanaan sistem pemerintahan. Wajah Demokrasi Indonesia berubah bentuk dengan penambahan istilah Demokrasi Pancasila yang menginginkan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, tidak berhenti di situ tetapi Pancasila lebih menjadi sebagai penguasa untuk mengekang para lawan politik pemerintah yang berkuasa saat itu. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam negara, Pancasila menjadi asas tunggal yang menjadi alat untuk menindas golongan yang berseberangan dengan pemerintah. Kenyataan ini menjadi bom waktu yang akan meledak pada saatnya, kekuasaan Orde Baru melalui presiden Soeharto mengatasnamakan Demokrasi Pancasila adalah sebagai Demokrasi yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, tetapi kenyataannya pelaksanaan demokrasi Pancasila tersebut malah menjadi rantai pengekangan kebebasan menyampaikan aspirasi dengan disahkannya UU subversif yang menyatakan pemerintah dapat mengamankan (menangkap) siapapun individu dan golongan yang bertentangan dengan pemeritah demi menjaga ketertiban umum dan keselamatan negara dan bangsa.

Akibat dari krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia termasuk Indonesia, maka rezim Orde Baru mengalami kegamangan dalam mengendalikan situasi ekonomi dan politik dalam negeri, sehingga memunculkan ketidakpuasan yang berkepanjangan dan menimbulkan gejolak politik, sosial dan ekonomi. Beberapa elemen bangsa yang tidak puas dan tidak cocok dengan rezim Orde Baru menjadikan hal ini sebagai pintu masuk untuk meminta pemerintah melakukan reformasi di semua bidang.

5.         Periode Demokrasi era Reformasi (1998 – sekarang). Periode ini muncul akibat ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap rezim Orde Baru, sehingga memunculkan gerakan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang didukung oleh MPR-RI sehingga menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden dan diangkat penggantinya dari Wakil Presiden saat itu Prof. DR. Ing. B.J. Habibie.

Gerakan Reformasi mulai melakukan perubahan-perubahan seperti yang diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, antara lain dalam segi ekonomi munculnya likuidasi beberapa bank yang bermasalah baik dengan cara merger ataupun dengan cara perubahan nama. Tetapi Reformasi yang paling penting adalah dalam dinamika politik Indonesia yang menginginkan perubahan secara total dalam pelaksanaan sistem pemerintahan termasuk partai politik. Pada era ini muncullah puluhan parpol yang pada rezim orba hanya 3 parpol, maka pada awal era reformasi mencapai 45 parpol yang terdaftar untuk ikutserta dalam PEMILU tahun 1999. Perubahan-perubahan demokrasi tidak berhenti pada banyaknya parpol peserta pemilu sebagai wujud dari kebebasan mengemukakan pendapat, bahkan mulai diusulkan perubahan UUD 1945 (amandemen) karena UUD 1945 yang asli dianggap tidak lagi mampu menjawab beberapa kebutuhan sistem Presidensiil Indonesia.

Mulailah proses amandemen pertama tahun 1999 yang mengamandemen beberapa pasal dari UUD 1945 termasuk yang paling krusial adalah pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945). Perubahan pada pasal ini dikarenakan pasal ini dapat dimanipulasi sesuai dengan keinginan penguasa, karena sistem perwakilan yang dilaksanakan pada rezim Orde Baru adalah sistem perwakilan yang telah disiasati untuk mendukung semua keputusan rezim saat itu.

Perubahan sistem politik demokrasi yang signifikan berikutnya terjadi pada perubahan UUD 1945 yang IV (keempat) pada tahun 2002, yang mengubah Pasal 2 UUD 1945 tentang hak kedaulatan rakyat, yang pada pasal 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR” sedangkan pada Pasal 2 UUD 1945 hasil amandemen berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU”. Pada pasal ini peranan MPR sebagai Lembaga Tertinggi negara dihapus, sehingga semua lembaga negara kedudukannya sama.

Amandemen I (pertama) sampai dengan amandemen IV (keempat) UUD 1945 dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengubah sistem demokrasi Indonesia yang sebelumnya pelaksanaan Pemilu legislatif dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih wakilnya yang menjadi perpanjangan tangan dilegislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan sistem pemilihaan melalui sistem tidak langsung yakni Presiden dan Wakil Presiden satu paket dipilih oleh DPR melalui sidang umum MPR.

Perjalanan sistem Demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan yang pasang dan surut sehingga muncul pertanyaan, mengapa sistem demokrasi yang dipilih dari bermacam-macam sistem yang ada di dunia. Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu, Demos dan Cratein. Demos berarti rakyat sedangkan Cratein adalah pemerintahan. Sistem ini telah dikenal pada masa Yunani dulu, sehingga merupakan sistem pemerintahan yang termasuk tua, namun pada perkembangannya kalah dengan sistem yang lain termasuk sistem monarki.

Sebagai sebuah sistem demokrasi dipilih karena paling sesuai dengan kehendak rakyat, maka melalui tulisan ini penulis mencoba membongkar keunggulan dan kelemahan sistem ini. Dalam beberapa kasus pelaksanaan sistem demokrasi yang dianggap sebagi sistem yang paling mendekati sempurna justru penulis memandang bahwa sistem demokrasi ibarat pisau bermata dua yang dapat memotong dari dua sisi yang berbeda pada waktu yang sama. Hal itu dibuktikan dengan munculnya pengakuan dari semua rezim dan penguasa bahwa mereka menggunakan sistem demokrasi yang paling diinginkan. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bingung, seandainya sistem demokrasi itu paling mendekati keinginan rakyat pada suatu negara, rakyat mana yang mewakilinya apakah semua rakyat atau cukup sebagian rakyat (majority), jika mengacu pada kriteria ini maka demokrasi ini mengarah pada sistem oligarkhi. Dan jika demokrasi yang dianggap benar adalah demokrasi perwakilan di mana para legislator yang dipilih rakyat karena memiliki kemampuan yang lebih daripada rakyat yang lain, maka kita akan melihat kemiripannya dengan sistem aristokrasi, yang sistem ini hanya sebagian kecil dari masyarakat.

Demokrasi tidaklah boleh disesuaikan dengan penafsiran penguasa, dari kasus yang sudah terjadi dalam sistem Demokrasi Indonesia yang memunculkan setidaknya 5 model demokrasi adalah merupakan bukti bahwa Demokrasi masih merupakan pisau bermata ganda yang disesuaikan penafsirannya dengan kebutuhan penguasa atau rezim. Demikian pula dengan sistem demokrasi yang dilaksanakan di seluruh belahan dunia lain dengan berbagai ciri yang disematkan oleh masing-masing penguasa. Contoh: Demokrasi komunis yang seharusnya komunis dan demokrasi itu bertentangan, demokrasi liberal yang mana kebebasan individu menjadi hal yang mutlak sedangkan seharusnya demokrasi mengatur hubungan warganegara dengan hak dan kewajiban yang sama sedangkan dalam sistem liberal hak dan kewajiban antar warganegara berbeda berdasarkan kemampuan ekonomi, sosial dan politiknya.